BANDUNG. Massifnya pembangunan infrastruktur era pemerintahan presiden Joko Widodo (Jokowi) – dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) selalu menjadi buah bibir rakyat Indonesia. Selain infrastruktur darat berupa jalan raya dan jalan bebas hambatan atau tol, pembangunan infrastruktur kereta api juga digarap jor-joran. Banyaknya pro kontra terkait prestasi kabinet Jokowi-JK dalam pemenuhan sarana prasarana infrastruktur salah satunya dari modal utama yang digunakan, yakni berasal dari hutang luar negeri. Selain modal, banyak pihak menilai pembangunan infrastruktur era Jokowi-JK dibuat tanpa rencana yang matang, salah satunya adalah proyek kereta api ringan atau Light Rail Transit (LRT). “Sebenarnya bahas LRT ini kita jangan lupa, kita pernah ngawur di monorel. LRT ini bisa kayak monorel, apalagi tidak melibatkan swasta. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) kayak didorong-dorong ke jurang untuk menyelamatkan,” ungkap Ketua Masyarakat Infrastruktur Indonesia (MII), Ir. Harun Al-Rasyid Lubis, M.Sc, Ph.D.


Proyek Monorel dimulai dengan pembuatan ground breaking atau tiang pancang yang diresmikan oleh Megawati selaku presiden pada tahun 2004. Proyek ini dikepalai oleh Sukmawati sebagai direktur utama. Monorel yang digawangi oleh kombinasi BUMN yakni PT. Adhi Karya (Persero) dan beberapa perusahaan swasta ini merupakan proyek swasta (unsolicited). Sekitar tahun 2013, sempat diadakan pameran bursa monorel untuk menarik perusahaan properti bergabung dan membeli area sekitar monorel. Namun pameran yang diadakan di Jakarta oleh gubernur menjabat saat itu, Jokowi, berakhir dengan berhentinya proyek yang pembangunan tiang-tiangnya telah berlangsung. Tidak ada yang tahu pasti alasan pembatalan mega proyek ini. Beberapa pihak mengatakan, proyek dengan traffic forecast 100% ini tidak layak jika kendali tidak sepenuhnya dipegang pemerintah. Seperti di Korea Selatan yang sempat berjalan namun pada akhirnya mangkrak juga. “Pada saat itu di media seolah menyalahkan bahwa pemerintah tidak memberi jaminan pada monorel. Padahal emang dari awal mereka ngga meminta jaminan dan emang ga boleh ada bantuan dari pemerintah karena bukan proyek perpres,” jelas Harun.


Saat proyek monorel meninggalkan panggung infrastruktur Indonesia dengan image buruknya, sekonyong-konyong saat naiknya Jokowi sebagai Presiden baru Indonesia, muncul sosok  Edward Suryajaya yang mengambil alih proyek tersebut dengan nama yang baru yakni LRT. Menurut Harun, sosok Edward optimistis dengan LRT karena hal yang sama telah dilakukan dan sukses di Bangkok, Thailand.  Sky Train IPO laku keras di bursa oleh kantor dan properti yang menggantungkan hidupnya pada kereta. Sehingga pendapatan bukan hanya dari tiket saja. Padahal, di balik kesuksesannya yang melangit terdapat perencanaan yang sangat apik, inilah faktor yang menurut harun kurang dipikirkan di Indonesia. “Yang pasti kalo dari sisi planning, master plan design, lemah ini LRT. Tiba-tiba saja muncul di gambar. Kenapa jaringannya kaya gitu? Terutama yang DKI (Daerah Khusus Ibukota)  dari Pulomas sampe ke Kelapa Gading harus berhenti dulu, nanti berlanjut sampe dukuh atas lewat Kampung Melayu,” ungkap Dosen Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung (ITB) keheranan.


Kemungkinan gagalnya LRT di bursa properti menjadi satu hal yang perlu dipertimbangkan. Terutama terkait pendapatan dan laba yang mau tidak mau hanya bergantung pada penjualan tiket saja. Proyek LRT yang digarap dua BUMN kenamaan yakni PT. Kereta Api Indonesia (PT. KAI) dan PT. Adhi Karya (persero) ini memakan biaya sebesar 29,9 triliun. Sumber dana sendiri terdiri dari peminjaman dari 12 bank dengan total 19,25 triliun dengan bunga 8% per tahun dan bantuan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar 7,6 triliun pada PT. KAI dan 1,4 triliun pada PT. Adhi Karya (persero). Jika ditotal, telah terkumpul dana sebesar 28,25 triliun dan 1.65 triliun kekurangannya hingga saat ini belum diketahui akan ditutup dengan dana apa.


Menurut analisis Harun, tarif yang layak dibebankan pada pelanggan LRT nantinya berkisar antara Rp. 10.000, sedangkan jika dibebankan tarif yang lebih tinggi kemungkinan LRT tidak akan diminati penumpang. Dari perkiraan ini dapat dihitung berapa trip yang dibutuhkan oleh LRT untuk dapat membayar bunga tahunan sebesar 8% dari 19,25 triliun (sekitar 1,54 triliun per tahun), angsuran hutang pokok, serta laba harian. Karena menurut Harun, sebagai badan usaha berkategori PT harus memupuk laba. “Kita bisa hitung kalo tarif sekali trip 10 ribu, untuk bayar bunga 1,54 triliun saja kita butuh sekitar 421 ribu orang harus naik per hari dalam setahun. Berat sekali, ngga masuk akal,” pungkas dosen yang juga berprofesi sebagai transport planner pada Retorika Kampus.