DEPOK. Hampir dua dekade sudah reformasi telah berlalu. Namun masalah korupsi masih tetap menjadi masalah terbesar untuk bangsa ini. Menurut pengamat senior Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Chudry Sitompul, SH.MH., korupsi selalu terkait dengan kekuasaan, kalau sumber korupsi itu dalam arti kekuasaan tidak dibenahi, maka korupsi akan terus terjadi. Korupsi bisa terjadi karena sebuah kekuasaan tidak mengikuti taat asas aturan. Menurutnya, sebaik-baik asas aturan adalah yang mengikuti moral hazard. “kalau tidak mengikuti moral hazard, ya percuma,” tuturya kepada Retorika Kampus


Chudry mengatakan bahwa dalam ilmu hukum, hukum itu terdiri atas struktur, yang di dalamnya terdapat lembaga-lembaga, kemudian substansi yang di dalamnya terdapat peraturan, dan kultur (budaya). Ketiga komponen tersebut saling mempengaruhi.


Saat ini, Indonesia sudah memiliki struktur untuk menangani korupsi, seperti kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan pengadilan. “Pengaturannya sudah cukup mulai dari Undang-undang Dasar (UUD), peraturan presiden, menteri, dan lainnya sudah memadai, tetapi kita tidak mempunyai kultur hukum yang kuat,” kata Chudry.


Dosen Fakultas Hukum UI tersebut menjelaskan bahwa kultur hukum yang kuat dapat berarti adanya itikad kuat untuk tidak mengambil sekecil apa pun manfaat dari kekuasaan politik. Baik di parlemen maupun di eksekutif, termasuk di lembaga-lembaga peradilan yudikatif. Akan tetapi, menurutnya, lembaga-lembaga peradilan, mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan hakim itu sendiri ada kasus korupsi.


Pria paruh baya tersebut juga menegaskan bahwa seringnya ada permainan, main mata antara parlemen dengan eksekutif itu biasanya terjadi dalam anggaran. “Sebenarnya center-nya ada di eksekutif, jadi kalau eksekutifnya tidak mempunyai keinginan mengambil manfaat dan keuntungan dari itu sebenarnya tidak ada masalah, karena eksekutif ini sebagai pelaksana, sebagai kekuasaan administrasi dia yang mengeksekusi,” tegasnya.


Chudry mengatakan, karena sejak reformasi parlemen, eksekutif, yudikatif, mempunyai titik berat di eksekutif, maka eksekutif ini merupakan orang-orang politik, walaupun penunjangnya (PNS) bukan orang politik, tetapi mereka membantu para politisi, karena mayoritas pimpinan-pimpinannya dari politik.


“Jadi ini semua (akar korupsi) muncul karena para aktor politik tidak mempunyai moral hazard bahwa demokrasi yang telah diperjuangkan di era sebelumnya (era reformasi)  tidak dihayati bahwa perjuangan reformasi untuk demokrasi,” imbuhnya.


Dosen senior ini juga mengatakan bahwa sistem demokrasi banyak yang menganggap lebih baik dari sistem kerajaan atau yang otoriter. Tetapi kelemahan dari demokrasi itu adalah terletak pada moral hazard. Menurutnya kalau moral hazard-nya rendah, dia (sistem demokrasi) bisa memberikan dasar orang untuk berbuat koruptif. Sebagaimana Lord Acton menyatakan bahwa kekuasaan itu cenderung korup, kekuasaan yang absolut pasti memberikan korup yang absolut.


“Jadi sekarang pemain-pemain politik selama dua dekade reformasi, mereka telah gagal. Gagal bukan dalam membuat struktur hukum dan substansi hukum, tetapi mereka gagal dalam moral hazard dan membangun menciptakan budaya yang bersih,” terangnya kembali.