Oleh :

Alfian Tegar Prakasa

Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI 2018

 

Pendidikan merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap individu. Sebuah negara harus memprioritaskan aspek pendidikan, karena pondasi dalam membangun sebuah peradaban. Indonesia telah menjamin kebutuhan warga negaranya untuk mengakses pendidikan, sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 ayat 1  “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”.  Tapi faktanya tak sepenuhnya penduduk Indonesia mampu mengakses pendidikan seperti amanat Undang-undang.

 

Badan Pusat Statistik menyebutkan angka partisipasi murni (APM) pada tahun 2017 untuk SD/MI sebesar 97,14 persen, SMP/MTs sebesar 78,30 persen, SMA/MA sebesar 60,19 persen, dan Perguruan Tinggi sebesar 18,62 persen. APM menunjukan angka perbandingan antara banyaknya murid dari jenjang pendidikan tertentu dengan banyaknya penduduk usia sekolah pada jenjang yang sama. Dari data itu, kita bisa dilihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, maka angka partisipasi murni semakin menurun. Sehingga muncul kesan jika pendidikan saat ini seakan-akan hanya dimiliki oleh lapisan atau golongan masyarakat tertentu.  

 

Lalu Presiden Joko Widodo memunculkan ide mengenai student loan yang tujuannya meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan tinggi. Gagasan tersebut ia ungkapkan saat mengadakan pertemuan dengan berbagai pimpinan perusahaan perbankan Indonesia di Istana Negara, pertengahan April lalu. Jokowi meminta perbankan menyediakan student loan agar mampu menggeser kebiasaan masyarakat Indonesia agar tidak hanya menggunakan kredit untuk hal konsumtif properti dan kendaraan bermotor, namun juga untuk keperluan pendidikan.

 

Ide ini disambut baik oleh setiap perbankan yang ada di Indonesia. Bahkan, 25 perguruan tinggi sudah melakukan tanda tangan kerja sama dengan Bank Tabungan Negara (BTN) dalam rangka penyediaan kredit pendidikan. BTN menawarkan kredit pendidikan dengan plafon kredit mencapai Rp 200 juta dengan suku bunga flat 6,5 persen selama 5 tahun. Student loan BTN untuk memenuhi biaya pendidikan jenjang sarjana hinga doktor. BTN hanyalah salah satu perbankan penyedia kredit pendidikan di antara perbankan lainnya yang berencana menawarkan student loan.

 

Sebetulnya, ide student loan bukan suatu hal yang baru di Indonesia. Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohammad Nasir, student loan pernah diberlakukan medio 1980. Kebijakan tersebut kemudian gagal lantaran banyak mahasiswa yang tidak mampu membayar cicilan kredit pendidikan. Semestinya Jokowi menimbang hal ini sebelum melontarkan ide ke publik. Karena jika kebijakan tersebut bergulir, ada kemungkinan meroketnya jumlah kredit macet di Indonesia. Jangan sampai negara menghadapi permasalahan yang sama.

 

Student loan memiliki sisi positif dan negatif. Positifnya, muncul harapan bahwa student loan mampu meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada sektor pendidikan terutama pada tingkat Pendidikan Tinggi. Namun tentu kita harus mampu berpikir secara sistem, bahwa akan banyak faktor yang mempengaruhi realisasi student loan di Indonesia. Faktor-faktor tersebut akan menentukan apakah Indonesia sudah siap untuk merealisasikan ide tersebut atau belum.

 

Student loan merupakan pinjaman uang yang ditawarkan oleh perbankan kepada mahasiswa untuk  biaya pendidikan. Student loan mengharuskan mahasiswa untuk melunasi pinjamannya setelah mereka lulus. Untuk penggambaran kondisi student loan, mari berkaca kepada Amerika Serikat. Data Federal Reserve Bank Of New York total utang uang sekolah mencapai US$ 1.31 trilliun dengan peminjam sebesar 44,2 juta orang. Angka utang tersebut bukanlah angka yang kecil.  

 

Indonesia agaknya susah mengadopsi kebijakan student loan seperti Amerika. Mereka mampu karena kondisi perekonomian lebih baik dan tentu negara maju. Apabila kebijakan tersebut diberlakukan di Indonesia maka angka kredit macet semakin tinggi. Soalnya, mahasiswa belum tentu melunasi utang tersebut setelah lulus. Apa faktornya? angka penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding dengan angka angkatan kerja. Boro-boro melunasi utang, mencari pekerjaan saja susahnya minta ampun. Kondisi ini yang membedakan dengan di Amerika.

 

Kita tilik data Badan Pusat Statistik. Menurut data Badan Pusat Statistik angka pengangguran terbuka di Indonesia mengalami peningkatan pada tahun 2017. Pada bulan Februari 2017 menunjukan angka 5,33 dan pada Agustus 2017 menunjukan angka 5,50. Jika ingin menerapkan kebijakan student loan, pemerintah harus menyediakan lapangan kerja sebanyak mungkin sehingga menekan angka pengangguran.

 

Selain itu, skema yang dihadirkan oleh perbankan jangan sampai menyulitkan para peminjam yang notabene adalah seorang mahasiswa yang akan lulus. Skema yang dihadirkan harus sesuai dengan cita-cita awal student loan, meningkatkan angka partisipasi masyarakat pada aspek pendidikan. Jangan sampai skema yang ada justru meningkatkan beban masyarakat karena harus terlilit hutang untuk mendapatkan haknya atas pendidikan.

 

Gagasan student loan jangan sampai membuat negara melupakan kewajibannya untuk memenuhi hak warga negara atas pendidikan. Indonesia masih harus banyak berbenah sebelum menghadirkan sistem student loan bagi pendidikan tinggi. Saat angka pengangguran terbuka di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bagi negara, lalu perbankan sendiri belum mampu memunculkan skema student loan yang membuat masyarakat “tenang”. Maka jangan sampai negara terburu-buru mendorong perbankan untuk merealisasikan wacana student loan, atau student loan hanya menjadi “harapan semu” bagi warga negara Indonesia.