Tiga tahun dari periode lima tahun merupakan waktu yang tepat untuk mengukur dan melihat kinerja sebuah rezim pemerintahan. Bagi Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), waktu tiga tahun adalah waktu mereka menunjukkan ke publik tentang bagaimana mereka memimpin sebuah negara.

 

Banyak pihak yang menilai kinerja Jokowi dengan berbagai tolak ukurnya. Ada lembaga riset, organisasi masyarakat (ormas), media massa hingga orang awam. Namun, sesuai dengan warna Retorika Kampus, kami menyajikan evaluasi Jokowi dari sudut pandang dunia kampus.

 

Bagi redaksi sendiri, yang paling mudah menilai adalah dari realisasi janji-janji Jokowi selama masa kampanye. Mulai dari janji ambisius hingga janji yang normal. Kenyataannya, banyak sekali janji-janji tersebut yang belum terealisasi. Bahkan hingga akhir periode Jokowi berkuasa pun dinilai akan sulit tercapai.

 

Apa alasannya? Sudah bukan rahasia lagi, tahun 2018 dan 2019 sudah akan memasuki persiapan pemilihan umum (pemilu) atau yang akrab disebut tahun politik. Tahun ini saja, sudah ada beberapa menteri yang mulai kasak-kusuk menyusun strategi politik. Maka sebenarnya tiga tahun pertama Jokowi adalah saat yang paling menentukan. Karena di sisa dua tahun biasanya akan sulit fokus.

 

Hasilnya, masih banyak janji yang hanya tinggal janji. Mulai dari janji swasembada pangan, mencetak 10 juta lapangan kerja, membuka tiga juta lahan pertanian, pertumbuhan ekonomi 8%, membeli kembali Indosat hingga mengusut kasus penculikan aktivis 1998.

 

Termasuk yang paling disoroti adalah pelanggaran janji Jokowi yang mengatakan akan menyusun kabinet kerja yang ramping dan berisi mayoritas kalangan profesional. Jumlah kementerian saat ini ada 34 dan punya 4 menteri koordinator. Artinya sama saja dengan jumlah kementerian rezim Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Lalu, saat awal menjabat, jumlah menteri dari kalangan profesional juga beda tipis dengan kalangan politisi. Hanya 18 berbanding 16.

 

Bahkan, beberapa kali momen yang menunjukkan tidak kompaknya jajaran pembantu presiden. Mulai dari kesalahan administrasi protokoler kepresidenan terkait penulisan surat, pelantikan Arcandra Tahar yang memiliki dwi kewarganegaraan hingga silang pendapatan antara anggota jajaran kabinet. Terbaru, ketika Kapolri Tito Karnavian yang menyebutkan pentingnya pembentukan densus Anti-Korupsi maka hal itu disanggah Wakil Presiden (Wapres) JK.

 

Ditambah lagi, seringnya kementerian-kementerian teknis mengeluarkan peraturan menteri yang tidak lama kemudian direvisi lagi. Sebut saja di antaranya Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Juga ketika tahun 2015 silam, Jokowi sempat meloloskan Peraturan Presiden (Perpres) No 39 Tentang Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara Untuk Membeli Kendaraan. Setelah mendapat reaksi negatif publik, akhirnya dibatalkan.

 

Sepak terjang yang serampangan itu tentu membuat publik bertanya-tanya tentang kemampuan beliau mengatur roda pemerintahan. Ini sekaligus cerminan belum mampunya Jokowi mengelola jajaran pembantunya yang masing-masing tentu memiliki orientasi berbeda tergantung afiliasi mereka. Bahkan bukan rahasia lagi tentang eksisnya blok JK, kubu Luhut Bitsar Pandjaitan hingga "orang"nya Jokowi.

 

Alhasil, secara umum kinerja tiga tahun Jokowi-JK masih jauh dari harapan alias jeblok. Program percepatan pembangunan infrastruktur yang banyak dipuji juga bukan tanpa catatan. Program itu bukan lah untuk kepentingan jangka pendek dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat kalangan menengah bawah. Padahal nyata sudah betapa diperlukannya program jangka pendek yang mampu menjawab kebutuhan mendesak masyarakat luas. Ambil contoh penciptaan lapangan kerja baru dan pengentasan kemiskinan.

 

Mengurusi orang terdekatnya saja masih kelimpungan, tentu menjadi pertanyaan bagaimana Jokowi-JK mengelola negara seluas Indonesia?


Pimred Retorika Kampus - Anugerah Pamungkas