BOGOR. Bagi kaum milenial, bisa bekerja di ibukota Jakarta dan sekitarnya lalu memiliki hunian terjangkau dari lokasi kerja merupakan impian. Indah rasanya bagi kaum ini, yang punya slogan hidup untuk kerja dan kerja untuk hidup, membayangkan tiap harinya berangkat kerja tidak harus bermacet-macet ria di jalanan ataupun tindih menindih di KRL. 

Namun kenyataannya, harga yang harus dikeluarkan untuk bisa memiliki tempat tinggal baik berbentuk rumah tapak ataupun apartemen dekat dengan tempat kerja cukup mahal. Wajar saja menurut survei Rumah123.com, di tahun 2020 nanti hanya 5% dari kaum milenial yang mampu memiliki tempat tinggal. Sisanya, ya menyewa alias mengontrak.

Maka publik pun heboh ketika pada 17 Agustus 2017 silam, Bos Grup Lippo, James Riady meresmikan pembangunan dan penjualan Meikarta di wilayah Cikarang, Bekasi, Jawa Barat (Jabar). Selain menawarkan harga yang relatif terjangkau, lokasi Kota Baru yang disebut sebagai Shenzhen-nya Indonesia ini juga sangat dekat dengan Pusat Kota. Menurut James, kata Mei pada Meikarta diambil dari nama Sang Ibu yang menggambarkan ambisi besar keluarga Riady untuk proyek ini. 

Lippo berencana membangun 100 gedung pencakar langit dengan masing-masing memiliki 35-46 lantai. Mereka mengklaim konstruksinya sudah dimulai sejak Januari 2016. Targetnya 50 bangunan sudah siap diisi pada Desember 2018. Tahap pertama juga akan dibangun 250.000 rumah. Total mereka akan mengembangkan seluas 500 ha. 

Sayangnya ambisi Lippo ini sejak awal sudah meragukan khususnya dari sisi perizinan. Akhir tahun 2017, Deddy Mizwar, Wakil Gubernur Jabar bilang izin Meikarta hanya 84,6 ha dan tidak bisa ditambah. Karena kalau dipaksakan, maka akan mengganggu kualitas dan kuantitas pasokan air bersih. Ajaibnya, Lippo tetap jor-joran mempromosikan dan menjual dagangan mereka. Dalam waktu tidak lama, banyak konsumen yang tergiur dan ikut membeli mimpi. 

Klimaksnya, 15 Oktober 2018, salah satu petinggi Lippo, Billy Sandoro ditangkap Komisi Pembarantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan suap proyek Meikarta kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin. Rumah James Riady pun tak luput dari aksi penggeledahan tim KPK. Alhasil, nasib Meikarta yang menelan biaya sekitar Rp 278 triliun ini pun terkatung-katung.

Sudah banyak juga suara dari konsumen Meikarta yang kebingungan dan sedih dengan kasus ini. Kebanyakan dari mereka harus ketar-ketir menanti kelanjutan nasib properti mereka, padahal bagi konsumen yang membeli dengan cara menyicil tentu saja cicilan per bulan tetap harus dibayar.

Selain menyalahkan Lippo, kebanyakan mereka juga marah dengan ketidakbecusan pemerintah daerah setempat. "Koq bisa diloloskan izinnya kalau memang ilegal," ungkap Cyntia, seorang konsumen Meikarta yang mengaku sudah membeli empat unit apartemen secara kredit.

Kini publik sudah mengerti. Ternyata ada aksi suap menyuap di balik mega proyek tersebut. Namun apa pun itu, mimpi kaum milenial untuk punya hunian yang dekat dengan lokasi mereka mengabdi nampaknya masih suram. Maybe Meikarta, Maybe Not...