Di negeri ini, sesuatu yang abal-abal alias bodong memang banyak penggemarnya. Alasannya, barang abal-abal lebih mudah diperoleh, praktis dan instan. Beda cerita dengan barang resmi yang butuh pengorbanan dan upaya ekstra untuk memperolehnya.

Salah satu yang mencuat belakangan ini adalah masalah praktek jual beli ijazah bodong di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Isu ini pernah mencuat tahun 2015 silam tapi entah mengapa hilang bak ditelan bumi. Kisah ini kembali marak setelah pertengahan bulan ini, Kemenristekdikti melakukan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja akademik Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia School of Management (STIE ISM) dan STMIK Triguna Utama.

Hasilnya? tim Evaluasi Kinerja Akademik (EKA) menemukan ada 728 ijazah yang dikeluarkan tanpa dasar di STMIK Triguna Utama. Tahun 2017, kampus itu meluluskan 145 mahasiswa tapi bisa merilis 873 lembar ijazah, seperti dikutip dari Tirto.id. 

Selain itu, jumlah skripsi tak sebanding lulusan mahasiswanya. Sejak 2014 sampai Maret 2018, ada 2.033 mahasiswa yang diluluskan STMK Triguna Utama, tapi hanya 38 skripsi yang dibuat di kampus tersebut. Kejanggalan kian menyeruak setelah Tim EKA menemukan informasi bahwa mahasiswa hanya perlu membayar senilai Rp 15 juta untuk mendapatkan ijazah. 

Kasus ini memang mirip dengan yang terjadi tiga tahun silam. Artinya, pihak berwenang masih kecolongan. Status STIE ISM pun tidak pernah dicabut oleh Kementerian melainkan cuma "dibina". Padahal temuan-temuan di lapangan mengindikasikan ada praktek ilegal yang nyata.

Wajar saja sebenarnya praktek ini masih bertahan. Suyadi Hadiwinoto bisa dikatakan pemain kunci dalam kasus ini. Ia merupakan dewan pembina dan wakil ketua IV bidang Kehumasan STIE ISM. Teman mainnya juga tidak sembarangan. 

Ia akrab kumpul bareng dengan Abdul Wahib Maktub, staf khusus Menteri Ristekdikti Mohamad Nasir, dan Ketua Kopertis IV (Jawa Barat dan Banten) Uman Suherman. Kedua orang tersebut adalah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Suyadi sendiri merupakan tim sukses pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin untuk kawasan Jawa Barat (Jabar).

Artinya, praktek penerbitan ijazah abal-abal ini memang dilindungi oleh kekuatan politik dan aparat kementerian. Kalau sudah begini, tentu kian suram lah wajah dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Kalau di dunia kampus saja sudah tidak ada idealisme, apa kata dunia?