Aksi semen kaki para petani Kendeng sempat heboh pada Maret tahun lalu. Perkara yang berawal dari penolakan atas dibangunnya pabrik semen di tanah pertanian warga ternyata masih berbuntut panjang. Kisruh ini pada akhirnya menyeret salah satu aktivis lingkungan, Joko Prianto, ke jalur hukum. Pria yang biasa dipanggil Mas Print tersebut dilaporkan oleh kuasa hukum PT Semen Indonesia atas dugaan pemalsuan dokumen. Mas Print dicurigai mencantumkan nama-nama fiktif untuk mendukung penolakan pabrik semen di area itu.

 

Menyikapi hal ini, BEM KM IPB, yang diwakili oleh Kementerian Kebijakan Agrikompleks mengeluarkan pernyataan sikapnya. Para wakil mahasiswa kampus pertanian ini dengan tegas menolak kriminalisasi yang dilayangkan kepada Joko Prianto. Secara lengkap, berikut kutipan pernyataan sikap BEM KM IPB:

1.    Menolak dengan tegas tindakan pelemahan dan kriminalisasi terhadap salah satu pejuang lingkungan, Joko Prianto.

2.   Mendesak kepolisian Jawa Tengah untuk berlaku adil terhadap warga penolak pabrik semen, dan segera memberikan kejelasan atas laporan yang telah diajukan warga, sesuai dengan slogan yang selama ini digaungkan pihak kepolisian yaitu “Melindungi dan Mengayomi Masyarakat”.

3.   Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bahu-membahu dalam memberikan solidaritas dan dukungan terhadap dulur-dulur Petani Kendeng dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup.

 

Mewakili BEM KM IPB, Bambang Tri Daxoko selaku Menteri Kebijakan Agrikompleks pun turut mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang menimpa Joko Prianto dan para petani. Terlebih, saat Retorika Kampus meminta tanggapannya ihwal kondisi pertanian di wilayah domisili almamaternya, Bambang mengaku sedang melakukan kajian terkait itu. Pasalnya, bukan hanya Kendeng yang terancam krisis lingkungan, Kabupaten Bogor pun berada dalam kondisi memprihatinan akibat maraknya konversi lahan pertanian dari tahun ke tahun. “Nah ini masih digodok,” pungkasnya saat dimintai keterangan terkait konversi lahan pertanian di Kabupaten Bogor.