Ahli gizi dari Institut Pertanian Bogor, Drajat Martianto menilai pemerintah tak serius dalam menangani kasus gizi buruk di Asmat, Papua, yang mengakibatkan 72 orang meninggal. “Para pejabat kurang dalam mencari referensi,” kata Drajat dalam diskusi Problematika Gizi Buruk dan Kemiskinan di Indonesia: Studi Kasus Asmat, Papua, yang digagas Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekologi Manusia,IPB, akhir Februari lalu.

 

Sebetulnya, ujar dia, para ahli gizi sudah memberi peringatan kepada pemerintah kasus seperti ini bakal terjadi. Bukan hanya di Asmat saja, tapi di beberapa daerah lain di Indonesia. Bahkan, Drajat mengatakan para ahli sudah membikin Food Security and Vulnerability Atlas atau peta daerah rawan gizi buruk untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. “Kebijakan pemerintah sangat minim evidence based dan scientific approach,” ujar dia.  Karenanya ia tak terkejut ketika kasus gizi buruk di Asmat ini heboh.

 

Menurut Drajat,  persoalan gizi buruk di Asmat karena dua hal. Pertama asupan pangan yang kurang dari standar angka kecukupan gizi (AKG). Persoalan asupan ini, kata dia, sudah berlangsung lama. Yang kedua, gara-gara kebijakan pemerintah yang tidak tepat. Ia paham jika persoalan di Asmat tidaklah gampang lantaran kondisi geografisnya yang rawa-rawa sehingga kesulitan untuk menjangkau daerah-daerah yang terdeteksi terdapat gizi buruk.

 

Drajat mengatakan jarak antar satu distrik dengan distrik lainnya di Asmat berjauhan, terpisah sungai sehingga transportasinya mengandalkan perahu. Itupun untuk menjangkau ke 23 distrik di sana sangat sulit karena tergantung faktor cuaca. Walhasil, ia mafhum jika daerah di sana masih banyak yang terisolir.

 

Erwan Hermawan, wartawan Tempo yang meliput gizi buruk di Asmat, mengamini bahwa kondisi geografis di kabupaten yang menghadap Laut Arafuru itu sulit dijangkau. Ia bercerita untuk sampai ke Pulau Tiga—distrik dengan jumlah korban terbanyak—harus menempuh perjalanan sekitar tiga jam menggunakan kapal cepat melewati pesisir. “Kalau gelombang lagi tinggi, tidak bisa ke distrik-distrik itu,” ujarnya.

 

Saban tahun anggaran kesehatan untuk Asmat puluhan miliar yang dikucurkan pemerintah pusat melalui dana transfer daerah. Tahun ini saja, anggaran mencapai Rp 73 miliar. Hanya saja dana tersebut tidak jelas juntrungannya. Drajat mengatakan tidak dapat dipungkiri ada dugaan penyalahgunaan dalam penggunaan dana tersebut.

 

Lalu, apa yang dapat dilakukan di tengah kondisi serba tidak ideal tersebut? Drajat berpendapat pemerintah perlu menyiapkan sistem logistik yang jauh lebih cepat dan jauh lebih efisien untuk akses obat-obatan dan makanan. “Pembangunan infrastruktur di sana menjadi penting,” kata Drajat. Selain itu,  pendekatan sosiologis dan antropologis juga  perlu diterapkan. “Pahami budaya setempat.”

 

Drajat menilai pola pemerintah yang menyelesaikan masalah dengan bantuan kurang cocok diterapkan di Asmat. Karenanya, ia menyarankan solusi tersebut sebaiknya ditinggalkan lantaran dengan sering menerima bantuan akan membentuk karakter ketergantungan terhadap orang lain. “Sebaiknya lebih banyak pendampingan sehingga mengajarkan keterampilan,” kata dia. Cara tersebut, kata Drajat, memang membutuhkan kesabaran lantaran butuh waktu yang lama. 


Reporter: Vivi Priliyanti