Prof. Dr. Ir. Euis Sunarti, M.Si adalah salah satu Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) di Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen. Sampai sekarang, beliau masih satu satunya profesor di bidang ketahanan keluarga, yang telah mulai memusatkan perhatian dengan meneliti dan menulis pada bidang ketahanan-kesejahteraan-pemberdayaan keluarga sejak tahun 1997. Besarnya pengaruh lingkungan eksternal seperti kebijakan dan pembangunan wilayah terhadap ketahanan dan kesejahteraan keluarga, membawa Prof. Euis Sunarti mendalami kebijakan publik dan keluarga. Menjadi dosen sejak tahun 1987, namanya mulai dikenal publik karena menjadi ketua dalam ajuan Judicial Review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia. JR tersebut berisi tuntutan Prof. Euis dan 11 pemohon lainnya untuk memperluas tiga pasal terkait delik kesusilaan, salah satunya adalah perluasan larangan cabul sesama jenis (bahasa umumnya LGBT). Perluasan pasal yang diajukan adalah agar pidana perbuatan cabul sesama jenis hendaknya bukan hanya terhadap anak (berusia dibawah 18 tahun), melainkan juga yang dilakukan pada semua kelompok umur. Sampai saat ini, pro-kontra LGBT di Indonesia nampaknya semakin meruncing. Tim Retorika Kampus berkesempatan untuk mewawancarai beliau di tengah aktivitasnya yang padat baik sebagai guru besar maupun aktivis sosial di masyarakat.


Apa motivasi terbesar yang melatarbelakangi Prof mengajukan JR ke MK?


Saya guru besar di bidang Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga, telah selama hampir 30 tahun menjadi dosen, dan secara khusus meneliti ketahanan keluarga sejak 1997 membuat saya mengetahui besarnya masalah kerentanan keluarga. Padahal keluarga merupakan unit sosial terkecil pembangunan manusia berkualitas, generasi penerus bangsa, serta pembangun masyarakat madani.


Keluarga membutuhkan perlindungan yang cukup besar dari berbagai gangguan agar dapat memenuhi atau menjalankan peran, fungsi dan tugasnya. Salah satu masalah yang dihadapi keluarga adalah masalah pornografi, kekerasan dan penyimpangan seksual. Jadi motivasi saya mengajukan JR ke MK adalah dalam rangka perlindungan keluarga, anak generasi penerus bangsa, dan peradaban bangsa Indonesia.


Apa saja pasal yang diajukan dalam uji material JR ke MK?


Perluasan makna 3 pasal terkait delik kesusilaan. Pertama adalah Pasal 284 tentang Zina. Pasal 284 ayat (1) KUHP tentang perzinaan berbunyi dihukum penjara selama lamanya sembilan bulan, (1a) Bagi laki laki yang beristri, berbuat zina sedang diketahuinya, bahwa pasal 27 KUHP berlaku padanya, (1b) Perempuan yang bersuami berbuat zina, (2a) laki laki yang turut melakukan perbuatan itu sedang diketahuinya bahwa kawanya itu bersuami, (2b) perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan itu, sedangkan diketahinya bahwa kawanya itu beristri. Kami dari AILA (Aliansi Cinta Keluarga Indonesia) mengajukan bahwa perzinahan hendaknya dilarang bukan hanya kepada yang terikat perkawinan, namun juga kepada yang tidak terikat perkawinan, baik belum menikah maupun pernah dan sudah menikah.


Kedua, Pasal 285 berbunyi “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”. Kami mengajukan perluasan pasal tentang perkosaan, hendaknya dilarang semua perkosaan baik oleh laki-laki kepada perempuan maupun laki-laki kepada laki-laki.


Ketiga adalah Pasal 292 tentang larangan cabul sesama jenis,yang berbunyi “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Hendaknya perbuatan pencabulan dilarang tidak hanya kepada anak (usia dibawah 18 tahun), melainkan sesama anak, dan sesama orang dewasa, ditempat tertutup apalagi terbuka.


Ada beberapa tanggapan kontra terkait pasal yang Prof ajukan akan membuat penjara penuh, bagaimana tanggapan Prof?


Dalam kacamata ahli sosial, hukum tidak hanya berfungsi sebagai tuntutan dan menuntut, namun juga hendaknya berfungsi sebagai tuntunan dan menuntun, sehingga memiliki fungsi social engineering, yang bersifat pencegahan.  Karena menurut hemat saya, pada dasarnya inti perlindungan adalah melalui pencegahan.  Adanya kepastian hukum perluasan pasal pidana zina, perkosaan dan cabul sesama jenis dan disosialisasikan secara luas kepada masyarakat, akan membuat para pelaku JR ini akan menjadi edukasi kepada masyarakat yang akan berfikir ulang melakukan penyimpangan dan kekerasan seksual tersebut. Inilah bentuk perlindungan kepada keluarga dan anak-anak sebagai generasi penerus bangsa. 


Beberapa pihak menolak perluasan pasal dengan berbagai alasan diantaranya hanya karena kehawatiran (yang belum tentu terjadi) bahwa penjara akan penuh. Hal tersebut menjadi sulit diterima, mengingat besarnya dampak negatif akibat tidak lengkapnya lingkup pengaturan delik kesusilaan dalam KUHP peninggalan Belanda.


Namun MK akhirnya menolak JR yang Prof ajukan, bagaimana tanggapan Prof?


Sebetulnya semua hakim menyatakan setuju terhadap substansi (materil) yang diajukan. Bahkan empat hakim menyatakan MK memiliki wewenang memutus perkara dan permohonan pemohon hendaknya dikabulkan, namun sayangnya lima hakim menyatakan MK tidak berwenang memutuskan perkara. Keputusam tersebut diambil setelah sidang dilakukan sebanyak 22-23 kali dan menghadirkan banyak para ahli dan pihak terkait.


Saya yakin MK mengetahui bahkan memahami aspirasi mayoritas masyarakat Indonesia yang menginginkan perluasan makna 3 pasal delik kesusilaan. MK memiliki peran strategis bukan hanya sebagai “The Guardian of Constitution” namun juga “The Guardian of Ideology” dan menyatakan bahwa konstitusi Indonesia itu “Godly Constitution” atau konsitusi berketuhanan yang hendaknya disinari sinar Ketuhanan.  Kami para pemohon dan masyarakat Indonesia merasa kecewa dan heran ketika MK menyatakan tidak memiliki wewenang memutus perkara (setelah siding selama hampir 2 tahun), karena para ahli hokum menunjukkan bukti- bukti bahwa MK pernah beberapa kali memberi keputusan perluasan makna pasal yang diajukan pemohon pada kasus lain.


Saya berpandangan bahwa MK tidak mengambil atau menggunakan kewenangan yang dimliki untuk mengawal kesusilaan masyarakat dan melindungi keluarga dan anak-anak generasi penerus bangsa dari masalah seksual atau penyimpangan seksual. Sejarah akan mencatatnya demikian.


Apa upaya yang akan Prof lakukan ke depan?


Kedepannya kami akan bergerak bersama komponen masyarakat luas untuk mendorong DPR untuk mengakomodir permohonan / tuntutan pemohon, dan masyarakat Indonesia, dalam Revisi KUHP yang sedang dibahas saat ini.


Bagaimana kondisi LGBT di Indonesia saat ini Prof?


Indonesia sudah “darurat” LGBT. Angka cabul sesama jenis khususnya LSL atau “Laki-laki seks laki-laki” sangat tinggi di berbagai daerah di Indonesia. Data di lapangan sangat luar biasa. Untuk kasus Zina, ada suatu desa yang perzinahan dilakukan oleh 60-70% penduduk desa tersebut, kemudian bukan lagi dengan orang jauh bahkan dengan ipar, dengan mertua.


Ada pula cabul sesama jenis, di beberapa wilayah angkanya mencapai ribuan. Data LSL yang memperoleh pelayanan kesehatan itu by name by address, ada nama ada alamat.  Bagaimana dengan yang tidak tercatat?  Data ini luar biasa sekali. Kemudian, ada data dari 10 titik pelayanan di sebuah Kabupaten yang memiliki  44 kecamatan per satuan waktu angka LSL nya sebanyak  6600, dan enam bulan kemudian mencapai  8013. Dari data penelitian pun didapatkan fakta anak-anak usia 12-13 tahun sudah belajar seks sesama jenis.


Dan persoalan ini bukanlah persoalan individu. Bukan sebatas tentang seseorang yang melakukan perbuatan cabul kemudian dia menyesal dan merasa bersalah. Orang-orang seperti ini justru perlu kita bantu untuk kembali ke fithrahnya. Tapi masalahnya adalah adanya gerakan yang sistematis dan terstruktur untuk membuat perilaku-perilaku seperti ini dapat diterima sebagai bagian dari HAM, menjadi gaya hidup dan kelak justru dapat mengintimidasi pihak mayoritas. Saat ada pejabat publik yang dianggap melakukan diskriminasi terhadap kelompok gay dan homo, ada tanda tangan petisi oleh lebih 500-an individu dan 128 organisasi. Data tersebut menunjukkan tingkat penerimaan yang dirasakan mengintimidasi para pendidik, para keluarga terutama para ibu.


Apa dampak yang akan dihadapi bangsa ini dengan maraknya LGBT Prof?


Dampak jangka panjang, jika tidak ada pengaturan atau larangan maka semakin banyak LGBT di Indonesia, berubahnya nilai-nilai tentang cabul sesama jenis sehingga akan menjadi OK diterima dan bagian dari HAM. LGBT juga akan berkontribusi terhadap meningkatnya insiden atau prevalensi HIV-AIDS. Selain itu lembaga pernikahan juga akan mengalami pemudaran. Kesakralannya akan menurun.


Betulkan LGBT adalah faktor genetik sehingga kriminalisasi LGBT bisa dianggap menyalahi HAM?


Hasil kajian mengkonfirmasi tidak ada gen gay, gen homo. Anak yang dilahirkan kembar, yang satu gay dan yang satu normal menunjukkan tidak ada gen gay. Gay terjadi karena faktor lingkungan dan penularan perilaku.


Bagaimana agar pemuda Indonesia tidak terjerumus ke dalam LGBT?


Pendidikan dan pengasuhan yang baik dan benar di keluarga, khususnya internalisasi nilai agama sejak dini dan didukung oleh norma sosial yang menguatkan.


Lalu, bagaimana menghadapi teman yang termasuk ke dalam kelompok LGBT?


Ajak dengan cara bijak, atau bahasanya bil hikmah, untuk kembali ke fithrahnya. Kuatkan diri agar tidak terbawa atau terjebak. Jika kita tidak sanggup menghadapinya, dan yang bersangkutan mau, ajak kepada pihak ketiga yang lebih berwenang dan memiliki keahlian. Jika yang bersangkungan tidak mau, tetap berteman sampai batas tertentu agar masih punya peluang di satu ketika untuk membawa atau memandunya untuk kembali ke fitrahnya.