BOGOR. Badan Kerohanian Islam Mahasiswa (BKIM) merupakan salah satu Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) di bawah Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM KM IPB), yang juga otomatis dinaungi oleh Direktorat Kemahasiswaan (Ditmawa). UKM satu ini, mendadak tenar pada bulan April hingga Mei lalu, lantaran video kegiatannya—yang sejatinya telah dilangsungkan pada tanggal 25-27 Maret 2016—tersebar di dunia maya. 


Video yang sempat viral itu dituding menayangkan sebuah prosesi yang dikenal dengan Deklarasi Negara Khilafah, hingga sukses memantik buah bibir bahwa IPB adalah sarangnya gerakan radikal, serta dikaitkan dengan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Perlu diketahui, di rentang waktu yang bersamaan pula, HTI memang sedang berada di titik nadir pembubaran oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akibat gerakannya yang dinilai anti pancasila.

 

Kisruh nasional tersebut rupaya sangat berimbas pada kehidupan organisasi di kampus pertanian. Imbasnya adalah, pada ajang suksesi kepemimpinan serentak Organisasi Mahasiswa (Ormawa) yang dijadwalkan berlangsung pada bulan Oktober hingga November kemarin, BKIM IPB terpaksa harus menunda pergantian kepemimpinannya hingga tanggal 18 Desember mendatang. Hal tersebut terjadi karena Ditmawa merasa perlu untuk melakukan re-branding terhadap organisasi binaannya ini. Walaupun beberapa anggota BKIM ada yang menyimpan kekecewaan akibat dibatalkannya pemilihan pada 27 November lalu, mereka tetap menuruti petuah pembinanya. Ditmawa IPB, yang diwakili oleh Dr. Ujang Suwarna, yang merupakan Kepala Sub Direktorat Minat dan Bakat, menyempatkan diri memenuhi undangan BEM KM IPB pada Rabu malam lalu (13/12) untuk berdiskusi langsung bersama para mahasiswa.

 

Ujang menegaskan, bahwa keputusan yang dibuat oleh Ditmawa adalah semata-mata untuk kebaikan BKIM, “Fungsi dari pembina adalah memberikan masukan demi kebaikan Ormawa. Jadi intervensi itu tidak ada,”  ungkapnya. Ia pun berpendapat, Ditmawa hanya memberikan ruang pada BKIM untuk membenahi dirinya supaya dapat menjadi wadah yang diminati seluruh mahasiswa muslim di IPB, serta jauhnya, dapat menghapuskan citra buruk yang kadung tersebar di masyarakat. Pembenahan dan penyusunan the new BKIM ini bisa dilaksanakan dengan membentuk Tim Formatur, yang mekanismenya diserahkan kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) dan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (MPM) IPB. Sebelum diskusi kemarin malam, Ditmawa serta DPM dan MPM telah membentuk Tim Formatur yang beranggotakan 10 orang mahasiswa, yang masing-masing mewakili DPM, MPM, juga BKIM. Lalu, setelah berjalannya diskusi, disepakati bahwa ada penambahan jumlah anggota Tim Formatur sebanyak 13 orang, yang terdiri dari 12 orang perwakilan Lembaga Dakwah Fakultas (LDF) dan 1 orang mewakili Lembaga Dakwah Kampus (LDK) Al-Hurriyyah.

 

Ikut sertanya LDF dan LDK dalam upaya re-branding dan pembentukan the new BKIM, membuka jalan konsolidasi antar seluruh lembaga dakwah di IPB. Harapan akan persatuan ini, setidaknya bisa dijadikan pengobat kekhawatiran terkait hal-hal teknis yang akan terjadi berkaitan dengan pemunduran waktu suksesi, seperti terganggungganya waktu lokakarya bersama seluruh Ormawa yang seharusnya bisa dilangsungkan dalam waktu dekat. Ujang pun sekali lagi meyakinkan mahasiswa bahwa proses yang sedang mereka tempuh merupakan langkah yang tepat. Tepat sekali untuk memastikan bahwa Ormawa yang bernaung di IPB memiliki warna, citra, dan tujuan yang sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh kampus ini. “Yang di sini ada yang ikut organisasi ekstra kampus. Kadang pemikiran (dari organisasi ekstra kampus) itu terbawa dalam organisasi intra kampus. Pola pikir akan berubah,” tegasnya.