Institut Pertanian Bogor (IPB) telah rampung menggelar hajatan akbarnya. Tepatnya selama bulan Oktober hingga pertengahan Desember ini, kampus hijau riuh oleh agenda-agenda suksesi kepemimpinan, baik di level organisasi mahasiswa ataupun rektor. Nama Dr. Arif Satria tampil sebagai pemimpin baru, seiring pula muncul harapan-harapan baru baik dari kalangan dosen, pegawai, juga mahasiswa.

 

Menurut Ermas Isnaeni Lukman, Menteri Kebijakan Kampus, Badan Eksekutif Mahasiswa IPB (BEM KM IPB) 2017, dari banyaknya harapan yang dikemukakan oleh mahasiswa, perihal Uang Kuliah Tunggal (UKT) menempati posisi pertama dalam tangga kebutuhan mahasiswa. Posisi kedua dan ketiga setelah UKT yakni terkait pelayanan kemahasiswaan di birokrasi kampus dan perbaikan infrastruktur kampus yang harus terus dibenahi menuju terwujudnya World Class University.

 

Hingga saat ini, UKT memang selalu menjadi polemik di IPB. Sejak digulirkannya perubahan sistem biaya menjadi UKT, aksi-aksi untuk meninjau kebijakan ini selalu terjadi. Aksi penuntutan peninjauan kembali, terutama datang dari mahasiswa-mahasiswa tingkat akhir yang terpaksa harus menambah semester akibat belum mampu menuntaskan pendidikan di semester delapan. Menurut Ermas, rata-rata mahasiswa sarjana IPB lulus sekitar 4 tahun lebih 3 bulan, dan hal itu terjadi bukan semata-mata karena faktor mahasiswa yang tidak serius menempuh pendidikan, tapi karena adanya tuntutan melaksanakan penelitian yang berkualitas. “Terkhusus untuk kebijakan UKT semester 9 harus dicari solusi bersama.”, ujar sang aktivis yang sekarang pun telah bergelar mahasiswa tingkat akhir.

 

Keinginan Ermas, yang juga mewakili aspirasi mahasiswa IPB, nampaknya harus segera direspon oleh rektor dan jajarannya. Pasalnya, tanggal 15 januari nanti, kewajiban membayar UKT bagi mahasiswa sarjana sudah harus ditunaikan. Dan mengawal seluruh proses supaya lancar adalah sebuah tantangan tersendiri bagi sang nakhoda baru institut ini.