BANDUNG. Kabinet Keluarga Mahasiswa (KKM) Institut Teknologi Bandung (ITB) baru saja dikejutkan dengan adanya memorandum satu yang dikeluarkan oleh Kongres Keluarga Mahasiswa. Pada dasarnya peringatan pertama ini dikeluarkan oleh Kongres KM ITB atas ketidakkonsistenan sikap Ketua Kabinet KM ITB dan jajarannya terkait penunjukkan KM ITB sebagai koordinator pusat (Korpus) BEM SI. Sebagai wadah perwakilan jurusan yang memiliki fungsi kontrol pada Kabinet KM ITB, Kongres KM ITB menegur Ahmad Wali Radhi selaku Ketua Kabinet KM ITB yang menerima amanah sebagai Korpus BEM SI tanpa adanya audiensi pada Kongres KM ITB. Bukan perihal double job yang menjadi sebab keluarnya memorandum satu. Karena pada periode sebelumnya pun Kabinet KM ITB ditunjuk oleh BEM SI menjadi koordinator bidang Infrastruktur. Permasalahan terletak pada komunikasi internal Kabinet dan Kongres KM ITB.

 

Tahun ini wacana pengangkatan Wali selaku Ketua Kabinet KM ITB menjadi Korpus BEM SI pada Musyawarah Nasional (Munas) BEM SI yang dilangsungkan di Riau, 19 Februari 2018 menuai ketegangan di kalangan Kongres KM ITB. Pasalnya beberapa hari sebelum pemberangkatan Wali dan jajarannya ke Riau telah diputuskan bahwa Wali akan menerima amanah sebagai Korpus BEM SI. Berdasarkan hal tersebut diagendakan pada Minggu (sehari sebelum keberangkatannya ke Munas) akan diadakan audiensi di hadapan Kongres KM ITB. Namun, terdapat perubahan sikap dari Ketua Kabinet KM ITB yang menyatakan tidak akan mengambil amanah menjadi orang pertama di kalangan mahasiswa se-Indonesia sehingga audiensi dibatalkan. Di sisi lain, diskusi alot peserta Munas BEM SI sejak Senin hingga Rabu 21 Februari 2018 telah bersepakat dan mendesak Wali untuk memimpin BEM SI. Seakan tidak berdaya, akhirnya jabatan tertinggi di kalangan BEM SI pun tak dapat ditolak oleh Ketua Kabinet KM ITB yang berarti tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Kabinet KM ITB terhadap Kongres KM ITB. “Yang paling disayangkan ya komunikasinya. Istilahnya sebenarnya bisa baik-baik aja,” ujar Muhammad Andi Setiawan, Ketua Kongres KM ITB 2018.

 

Sebagai ketua Kongres KM ITB, Andi mengaku Kongres KM ITB memiliki wewenang untuk membuat kebijakan bagi KM ITB setiap saat. Apalagi tentang Korpus BEM SI yang benar-benar masuk ranah politik. Menjadi Korpus BEM SI tentu akan membuat KM ITB lebih aktif dan berdampak pada kegiatan internal KM ITB itu sendiri. Berdasarkan aspirasi lembaga-lembaga jurusan yakni 19 dari total 34 himpunan yang sudah mengirimkan senator di KM ITB, 17 di antaranya tidak menyetujui KM ITB menjadi Korpus BEM SI.  Alasannya sebagian besar lembaga di KM Himpunan Jurusan tidak mengerti apa yang akan dibawa dan dampak bagi KM ITB jika mengambil amanah sebagai Korpus BEM SI. “Sebenarnya bisa aja kita ini mendukung, cuma karena Wali dan yang berangkat ke Riau kayak plin-plan jadi bingung juga,” tutur Andi.

 

Dapat dikatakan selain berupa teguran, memorandum ini berisi kekhawatiran Kogres KM ITB terkait beberapa hal. Pertama terkait Roadmap Kaderisasi Awal Terpusat (KAT) 2018, yang biasanya dipersiapkan sejak Maret dikhawatirkan tidak akan tercapai akibat hingar bingar ini. Selanjutnya adalah rencana strategis (Renstra) internal, dengan terpilihnya Wali sebagai Korpus BEM SI tentu diiringi dengan konsekuensi banyaknya kegiatan di luar, bagaimana kesiapan KM ITB dengan hal tersebut? Pertanyaan lain adalah renstra eksternal terkait posisi dan koridor masing-masing antara KM ITB, Kongres ITB dan BEM SI.

 

Tiga minggu setelah dikeluarkannya memorandum satu, tepatnya pada Selasa 20 Maret 2018 adalah jatuhnya masa tenggat pemenuhan tuntutan memorandum. Apabila tuntutan gagal dipenuhi, maka akan diberikan perpanjangan waktu selama dua pekan. Jika masih tak dapat dipenuhi maka Kongres KM ITB akan mengajukan referendum untuk menurunkan Wali selaku Ketua Kabinet KM ITB. “Ditanya pencopotan mungkin atau ngga sih sebenarnya mungkin aja. Pemilihan Ketua Kabinet yang baru pasti itu akan dipikirkan,” jawab mahasiswa tingkat empat Teknik Metalurgi ITB.

 

Kongres KM ITB yang dapat dibilang sebagai pucuk pengambilan keputusan perkara Kabinet dan Majelis Wali Amanat Wakil MAhasiswa (MWAWM) secara terus terang belum mengetahui sikap yang akan diambil oleh BEM SI terkait konflik internal KM ITB ini. Namun Andi mengatakan bahwa Wali telah siap dan lapang dada dengan semua sanksi yang harus ia terima terkait pelanggaran yang ia lakukan. Dalam masa penggodokkan platform internal dan eksternal yang berisi kesiapan KM ITB, Wali bersikap tegas apabila dinyatakan layak akan melanjutkan amanahnya di Korpus BEM SI. Namun jika Kongres menyatakan tidak layak, Wali dan jajarannya terpaksa harus bersikap sebagai Korpus yang pasif karena tidak ada mekanisme pengunduran Korpus di BEM SI. “Cuman itu belum bisa dikasih tahu secara publik masih digodok,” pungkas Ketua Kongres KM ITB, Muhammad Andi Setianegara.

 

Reporter: Nisaul Kamila