BANDUNG. Tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) diwarnai dengan beberapa kejadian yang menyita perhatian publik. Salah satu yang paling membekas menyasar pada kalangan mahasiswa. Berawal dari diabaikannya ajakan dialog dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada presiden, hingga aksi di istana yang tidak mendapat penyambutan dari presiden dan berujung ditangkapnya beberapa aktivis mahasiswa menjadi tersangka.


Peristiwa dipenjarakannya Ardi Sutrisbi mahasiswa Institut Teknologi Bogor (IPB) dan Ihsan Munawar mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Islam Depok mencoreng wajah rezim Jokowi yang lantang meneriakkan ‘demokrasi’. Tak ayal peristiwa pembungkaman suara aktivis mahasiswa yang membawa tuntutan ‘tugu rakyat’ ini menuai protes keras. 


Presiden terpilih kabinet Keluarga Mahasiswa (KM) Institut Teknologi Bandung (ITB) Ahmad Wali Radhi berpendapat, seharusnya pergerakan mahasiswa tidak bisa dikucilkan atau tidak bisa dikekang. Sebaliknya seharusnya mahasiswa diberikan ruang gerak yang bebas tapi bertanggugjawab, konsekuen terhadap gerakan yang dieskalasi. “Sejatinya ketika kita membicarakan mahasiswa maka kita sedang membicarakan entitas yang besar. Suatu aset utama dalam mewujudkan Indonesia madani. Lalu muncul pertanyaan ‘apa urgensinya pergerakan mahasiswa?’,” ungkap Wali.


Menurut Wali, pergerakan mahasiswa memiliki setidaknya tiga pokok urgensi. Pertama, mahasiswa merupakan generasi elit terpilih. Dikatakan elit karena menurut Bada Pusat Statistik (BPS) dari sekitar 250 juta jiwa penduduk Indonesia, hanya sekitar 2,5% yang mengenyam pendidikan tinggi baik negeri maupun swasta. Sehingga tak heran jika secara historis kepemimpinan bangsa Indonesia sebagian besar selalu diinisiasi oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan tinggi. “Mau ngga mau ya mahasiswa ini calon pemimpin bangsa, maka jangan sampai kita dikucilkan ruang geraknya secara bebas namun bertanggung jawab,” jelas Wali.


Alasan kedua mahasiswa merupakan bagian dari penduduk Indonesia yang memasuki masa transisi menuju usia produktif yakni dimulai saat memasuki usia 20-22 tahun. Masa transisi ini dianggap penting untuk membentuk karakter pemuda sebelum memasuki usia prosuktif. Harapannya setelah pemuda di masa transisi ini lulus dari kampus benar-benar mampu berkontribusi besar bagi bangsa. “Dan belajarnya dari mana? Ya dari pergerakan kemahasiswaan,” tutur mahasiswa Teknik Pertambangan ini.


Poin ketiga adalah isu kontemporer kependudukan yang sudah dimulai sejak tahun 2012 terkait demografi. Dimulai sejak tahun 2012 dan puncaknya pada tahun 2030, BPS menyebutkan akan adanya bonus demografi. Bonus demografi yang dimaksud adalah keadaan dimana usia penduduk suatu negara lebih banyak memiliki usia produktif daripada yang tidak produktif. “Pertanyaannya apa kita mau memanfaatkan dengan menjadikan kaum mudanya orang-orang yang produktif, atau malah bonus demografi ini sebagai petaka (jika pemudanya dibungkam pada masa transisi)?” pungkas Presiden Kabinet KM ITB pada Retorika Kampus.