Forum Rektor Indonesia (FRI) menilai, debat publik capres-cawapres boleh diselenggarakan di kampus. Namun, FRI menekankan agar kampus yang bersedia menggelar debat publik harus bisa menjaga netralitas pendidikan tinggi.


"Debat atau diskusi pilpres bisa saja diadakan di kampus dengan syarat ada kedua pihak baik itu capres cawapres atau timses. Tidak boleh hanya satu pasangan yang hadir. Hal ini untuk menjaga netralitas dan independensi kampus," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan FRI Prof Asep Saifuddin saat dihubungi Republika.co.id, Rabu (26/9).


Asep juga meminta agar nantinya acara debat publik tersebut digelar dalam koridor akademik. Yaitu pembahasan atau diskusi berbasis rasionalitas, analisis, data dan fakta dari sumber resmi atau hasil riset atau survei.


Selain itu, dia juga berpesan agar debat publik tersebut bisa menampilkan panelis-panelis akademisi, praktisi, dan para ahli dalam bidang-bidang yang sedang dibahas. "Itu penting agar debat publik tetap dalam koridor akademik dan berbasis data," tegas Asep.


Sebelumya, Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Rahmat Bagja, mengatakan debat publik untuk pasangan capres-cawapres bisa digelar di kampus. Menurut dia, debat publik boleh diselenggarakan oleh pihak-pihak selain KPU. "Debat capres-cawapres itu boleh dilakukan oleh pihak selain KPU, sepanjang (pelaksanaannya) adil dan setara," ungkap Bagja ketika dijumpai wartawan di ruang kerjanya, Senin (24/9) malam.


Bagja mengatakan, selain diadakan oleh KPU, debat capres-cawapres atau dialog yang mengahdirkan capres-cawapres itu juga ideal jika digelar di kampus. Sebab, di kampus terdapat staf pengajar yang merupakan aparatur sipil negara (ASN).


Adanya ASN terikat dengan kode etik dan harus menjaga netralitas dalam pemilu bisa menjadi pilihan yang positif. Selain itu, di kampus ada sejumlah akademisi yang ahli di bidangnya, sehingga bisa dijadikan sebagai panelis dalam debat capres-cawapres.


Dikutip dari Republika.co.id