Pemerintahan era Presiden Joko Widodo (Presiden Jokowi) sebelumnya dinilai bersikap diskriminatif terkait penerimaan CPNS.

 

Sepanjang pemerintahan era Presiden Jokowi sejak 2014 lalu, lulusan Perguruan Tinggi dengan akreditasi C harus mengubur dalam-dalam impiannya menjadi pegawai negeri sipil. Sepanjang kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak tahun 2014 sampai sekarang, diketahui syarat penerimaan CPNS cenderung diskriminatif dengan memasukkan syarat akreditasi perguruan tinggi asal pelamar harus terakreditas A dan B saja. Hanya sedikit instansi yang masih menerima pelamar dari perguruan tinggi akreditasi C pada CPNS antara tahun 2014 sampai 2017.

 

 

 

Seperti tahun 2017 lalu tercatat hanya Kementerian Pendidikan saja yang masih menerima pelamar dari perguruan tinggi dengan akreditas C. Instansi lainnya cenderung hanya menerima pelamar dari perguruan tinggi dengan akreditasi A dan B.  Akhirnya pelamar dari perguruan tinggi dengan akreditasi C yang nekad melamar dipastikan langsung gugur di seleksi administrasi.

 

 

 

Setiap tahun di era Presiden Jokowi isu CPNS diskriminatif akibat syarat akreditasi ini selalu bergaung, tetapi selalu dicueki. Pada tahun 2017 lalu persoalan akreditasi ini sempat dikomplain oleh para pelamar. Salah satu komplain yang cukup menonjol adalah pertanyaan soal syarat akreditasi jurusan dan fakultas di perguruan tinggi yang harus minimal B.

 

 

 

Salah satu dari komplain itu mengungkapkan: "CPNS periode dua kok rata-rata minimal akreditasi B, kami yang akreditasi C kan ingin ikut CPNS, biar fair, biar adil. Kami rata-rata yang kuliah yang bukan akreditasi A dan B, rata-rata orangtua kami enggak mampu, setidaknya kami lulus ada kesempatan juga yang sama dengan yang lain."

 

Masa CPNS jalur umum juga dibatasi akreditasi juga? Tolong dijawab dong min! Pertanyaan saya lewat inbox Facebook juga enggak di jawab-jawab," tulis Rezi Reza dalam laman akun Facebook BKN pada artikel yang diterbitkan CNN Indonesia pada 2017 lalu. Bahkan akun rasyid322 sempat mencurahkan nasibnya sebagai lulusan perguruan tinggi akreditas C di forum kaskus.co.id.

 

 

 

Akun rasyid 322 menulis demikian :

 

Saya adalah lulusan dari perguruan tinggi swasta dengan akreditasi saat saya lulus C, kemarin mau daftar CPNS periode 2 setelah mengecek seluruh 61 lembaga yang membuka CPNS ternyata hampir 100% mengharuskan pelamar umum harus dari kampus akreditasi minimal B. Hal ini cukup menjadi tamparan bagi saya karena karena hal itu saya tidak dapat daftar CPNS periode 2 2017. Padahal saya merasa mampu bersaing dan mempunyai keahlian yang diperlukan termasuk ketika test CPNS periode 1 kemarin saya pun juga memenuhi ambang batas nilai minimal untuk ke tahap berikutnya.

Menurut saya pembatasan ini merupakan diskriminasi, toh jika memang lulusan kampus akreditasi C tidak kompeten maka akan gugur dengan sendirinya ketika proses test seleksi, lulusan akreditasi C bisa jadi mempunyai kemampuan lebih dibanding lulusan akreditasi A/B. Jika Bu SUSI saja bisa menjadi mentri yang notabene tidak lulus SMA mengapa kami tidak dapat mendaftar CPNS hanya karena dari akreditasi C ? Persyaratan ini juga ada di CPNS 2014 namun kemudian syarat tsb dihapus oleh mentri pada waktu itu, mengapa mentri yang sekarang dimunculkan kembali?

Mohon Pak Jokowi. kemenpanRB dan BKN mau menghapus persyaratan yang mengharuskan minimal akreditasi B bagi pelamar umum CPNS

 

 

 

Para Kaskuser lainnya pun kemudian menimpali postingan itu dengan menyebut pemerintahan era Presiden Jokowi bersikap diskriminatif dalam komentar-komentar mereka.

 

Akun mif190188 menulis 'memang diskriminasi gan. negara kita cuma nerima kertas yang gak ada artinya bernama ijasah'.

 

Akun Muzmuz menulis 'betul itu gan......semua berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, jadi negara tidak boleh membatasi, akreditasi C, B, A harus bisa mendaftar ujian cpns...itu usulan sy kepada negara........'

 

Bahkan tahun 2017 lalu sempat muncul petisi berjudul 'Lagi, Diskriminasi Perguruan Tinggi Akreditasi C, adilkah Pemerintah?'

 

 

 

Namun petisi itu tak mendapatkan tanggapan apapun dari Kementerian PAN-RB, apalagi dari Presiden Jokowi.

 

 

 

Dihapus

 

Namun menjelang pilpres 2019 dimana akan beradu pasangan Jokowi-Ma'ruf Amin dan Prabowo-Sandiaga Uno, CPNS 2018 mendadak menghilangkan syarat akreditasi C nyaris di seluruh instansi yang sudah membuka formasi. Bahkan, pantauan Warta Kota, instansi-instansi yang tahun-tahun sebelumnya selalu menjegal lulusan dari kampus akreditasi C untuk mendaftar, kini mencopot syarat tersebut.  Seperti Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung, Kementerian Keuangan, dan Badan Narkotika Nasional (BNN) yang kini sama sekali tak mencantumkan minimal akreditasi di persyaratan pendaftarnya. Padahal tahun-tahun sebelumnya Mahkamah Agung RI, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Keuangan, BNN, hanya membolehkan pelamar berasal dari kampur terakreditasi A dan B. Tak hanya di 3 instansi itu, di instansi lainnya seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Pemprov DKI Jakarta, dan Komisi Yudisial, Kemenpan RB, dan lainnya, kini juga tak mencantumkan syarat minimal akreditasi. Instansi-instansi itu hanya memberi syarat para pelamar hanya harus berasal dari kampus yang terakreditasi oleh BAN-PT.

 

 

 

 

 

Dikutip dari tribunnews.com