Pasca beberapa hari setelah momentum pemilihan umum serentak 17 April 2019 opini publik beruntutan menuju KPU. Ditambah dengan berbagai kasus yang mengindikasikan ada unsur tendensi ke salah satu paslon dalam proses perhitungan yang dilakukan KPU menyebabkan marahnya masyarakat. Puluhan laporan kecurangan yang terjadi di daerah maupun pusat menjadi bahan bakar yang terus membuat masyarakat tetap panas melihat kondisi politik ini. disamping deklarasi setiap paslon juga menambah bumbu kehangatan proses perhitungan.


Menyikapi hal tersebut, Koordinator Wilayah BEM Seluruh Indonesia wilayah Jawa Barat, Imam Syahid menyampaikan bahwa deligitimasi KPU terjadi adalah implikasi adanya indikasi tendensi KPU ke salah satu paslon.


“Saya pikir semua terjadi (deligitimasi KPU) karena publik melihat ada indikasi KPU ini seolah-olah memiliki tendensi kepada salah satu paslon, melihat jumlah kejanggalan yang terjadi di daerah maupun pusat” jelasnya.


“Semua elemen harus bergerak dari elit sampai mahasiswa sebagai kelompok penekan untuk menjernihkan ini semua. Bukannya menghalangi rakyat beropini. Tapi melakukan eskalasi gerakan untuk mengawal proses perhitung yang dilakukan KPU berasas jurdil. Kedepan tidak menutup kemungkinan BEM SI khususnya BEM SI Jabar untuk segera bergerak mengawal isu ini,” ungkap Imam.


“Untuk masyarakat kita coba menghimbau untuk terus mengawal dengan cara menjaga dan melaporkan apabila ada kecurangan yang terjadi di TPS daerahnya. Dan untuk paslon perlu disadari bahwa gerakan ini jangan dijadikan sebagai injakan politik untuk menguntungkan salah satu baik 01 maupun 02. Murni gerakan ini adalah gerakan moral yang diinginkan oleh rakyat Indonesia.” tambahnya.


Sebelum menutup, imam syahid juga menambahkan bawa isu ini sudah menjadi bahan diskusi dari kawan-kawan Pengurus Inti BEM Seluruh Indonesia.


“Betul, mahasiswa harus segera bergerak. Sudah pernah menjadi bahasan” pungkasnya.