DEPOK. Sabtu, 16 September 2017, terjadi pembubaran diskusi bertemakan sejarah 1965/1966 yang diadakan di Gedung Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI) Jakarta. Pembubaran dilakukan oleh aparat kepolisian disertai dengan aksi massa beberapa ormas yang membawa beberapa spanduk. Terkait hal tersebut, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2017, Muhammad Syaeful Mujab mengecam keras tindakan pengepungan yang terjadi. Mujab menjelaskan bahwa tujuan kegiatan tersebut untuk menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Joko Widodo yang terkesan berusaha mengebiri demokrasi.

 

Hal ini setidaknya tergambar dari kebijakan Joko Widodo yang menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat. Kegiatan ini diisi dengan berbagai macam kritik melalui kreativitas seni baik puisi, musik, dan lain-lain,” kata Mujab kepada Retorika Kampus.

 

Namun, Mujab juga mengatakan bahwa kegiatan yang semula bertujuan untuk menyatakan pendapat sebagai hak konsititusi warga negara sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang justru ternoda. Dia juga sangat menyayangkan atas apa yang terjadi di kantor LBHI Jakarta tersebut. “Bahkan Sampai tulisan ini diturunkan, massa tetap bertahan di depan kantor LBHI Jakarta sembari meneriakkan penolakannya kepada PKI. Laporan yang kami dapatkan juga massa yang Saat ini masih bertahan di depan kantor LBHI Jakarta mulai melempar batu dan botol ke arah kantor LBHI Jakarta dan memaksa masuk ke kantor LBHI Jakarta,” tegasnya.

 

Oleh karena itu, Mujab mewakili BEM UI mengecam keras tindakan pengepungan dan kekerasan yang dilakukan oleh massa yang berada di depan kantor LBHI Jakarta. Melalui tulisan tersebut juga Mujab turut menyatakan #DaruratDemokrasi atas peristiwa yang terjadi di LBHI Jakarta dan peristiwa-peristiwa terkait sebelumnya seperti terbitnya Perpu Ormas. “Kami juga menuntut pihak kepolisian untuk berlaku tegas terhadap oknum yang sampai hari ini masih melakukan demonstrasi di depan kantor LBHI Jakarta. Aksi tersebut secara nyata telah melanggar pasal 18 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998, tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum karena telah melakukan aksi dengan kekerasan, menghalang-halangi proses penyampaian pendapat, dan melanggar Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2008 karena batas penyampaian pendapat yang diatur adalah sampai pukul 18:00 WIB,” Pungkas Ketua BEM UI 2017 tersebut.

 

Senada dengan Mujab, menurut Kurnia Sandi Girsang, mahasiswa Teknik Industri ITB selaku Menko Sosial Politik BEM KM ITB, pembubaran dalam rangka diskusi intelektual sangatlah disayangkan. Karena menurutnya semua orang berhak berdiskusi dalam ranah ilmu pengetahuan. “Ilmu pengetahuan itu kan sifatnya netral, menjadi bermuatan ketika di framing oleh orang-orang yang membawanya ke ranah politik”, ujar mahasiswa angkatan 2013 ini.

 

Ia pun melihat kejadian ini sebagai fenomena gunung es belaka, ada banyak hal yang menurutnya tersembunyi di balik persitiwa pembubaran diskusi tersebut. Ia menyebutkan bahwa hasil pekerjaan Orde Baru tentang brainwash G30 SPKI masih ada di masyarakat. “Usaha-usaha untuk mengungkapkan fakta sejarah di tahun 1965 banyak terhambat oleh stigma negatif seperti komunis dan kiri, seakan-akan yang ingin mencari tahu ada apa di balik peristiwa 1965 menjadi musuh negara bahkan musuh agama”, ujarnya.

Saat ditanya keterkaitan antara pembubaran ini dan rezim pemerintahan Jokowi ia mengatakan bahwa Indonesia semakin menuju ke pasar bebas. Artinya semakin menjadi kapitalis. Ketika lahir wacana-wacana tandingan yang dapat menjadi pisau analisis kapitalis maka sudah tentu pemerintah akan turun tangan. Ia menganalisis bahwa pisau analisis yang mampu membongkar bobroknya kapitalisme salah satunya adalah sosialisme dan komunisme dengan ekonomi kerakyatannya. “Saat ini bukan hanya di Indonesia, di Eropa juga ada gerakan new left atau kiri baru. Begitu juga di Amerika, semuanya adalah anti tesis dari kapitalisme yang semakin membesar dan mengikat. Pertandanya adalah ribuan orang yang turun saat rapat G20. Mereka pasti menggunakan pisau analisi kiri”, tambahnya.

 

Mahasiswa yang gemar membaca buku bertemakan filsafat dan budaya ini pun mengatakan bahwa pasti ada dalang dibalik kerusuhan yang terjadi di LBH. “Karena mereka yang protes kebanyakan bahkan tidak tahu PKI itu apa, yang mereka tahu PKI itu anti agama. Contohnya kemarin saat ada yang mengenakan kaus bertuliskan Bakunin dibilang Marxis, padahal kalau kita lihat Bakunin ini anarkis dan anti komunis. Artinya kan sebenarnya mereka ini gak tahu apa-apa tapi kok berani bergerak pasti ada backingannya”, ujarnya. Ia menambahkan ada sekelompok orang yang ingin memanfaatkan orang-orang yang tidak tahu tersebut untuk menghentikan pisau analisis kiri dalam membongkar kebobrokan sistem kapitalis. “Misalnya saja dalam menentukan siapa yang pahlawan dan siapa yang pemberontak itu sangat ditentukan oleh politik yang berkuasa. Pada era Soeharto, Pancasila dihegemoni oleh ekonomi berbasis kapitalisme. Seakan-akan yang pahlawan adalah yang memperjuangkan kapitalisme”, jelasnya.

 

Menurutnya dampak yang paling berbahaya dari rentetan peristiwa yang mengandung sentimen ideologi ini adalah adanya polarisasi yang melahirkan justifikasi. “Sekarang itu semua orang seperti bisa mengelompokkan, kalau gak Pancasilais berarti kamu komunis atau islamist. Kemudian lahir konflik sosial. Padahal dulu wacana ideologi itu bisa hanya dalam lingkup dialektika tanpa menimbulkan banyak konflik”, ujarnya. Ia berpesan kepada pembaca terutama mahasiswa untuk selalu bersikap tenang saat menerima berita, pikirkan lagi lebih dalam ada apa dibalik berita. Sehingga tidak mudah mengambil kesimpulan dari informasi yang tak utuh. “Sebagai seorang intelektual ketika melihat berita jangan hanya melihat kata dan gambar pasti ada banyak hal yang terjadi di belakang itu. Apalagi dengan bantuan media. Semua bisa digiring, malaikat bisa jadi setan, setan bisa jadi malaikat”, pesannya.

 

Saat ditanya terkait langkah KM ITB terkait pembubaran tersebut, Kurnia mengaku KM ITB belum menentukan langkah terkait adanya diskusi gerakan kiri dan lain-lain. Karena ITB memiliki basis keilmuan sains dan keteknikan sehingga akan menimbulkan kecurigaan apabila mengaitkan diri dengan ranah politik dan filsafat. “Besar kemungkinan perlunya bergabung dengan instansi yang lebih kredibel dalam membahas hal ini seperti Universitas Indonesia misalnya yang memang memiliki fakultas sosial politik dan filsafat”, tandasnya. 



Reporter: Deden Nurodin dan Nur Novilina A.