Kisruh pemilihan rektor terjadi di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung. Pemilihan Rektor harus diulang karena memiliki kecacatan dalam proses pemilihannya. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menegaskan tidak ada intervensi dari pemerintah dalam pemilihan rektor. Jika ditemukan ada indikasi suap, agar segera lapor ke pihak berwajib.

 
"Berdasarkan prosedur yang dilakukan, ada kelemahan, kecacatan dalam pemilihan rektor. Maka harus proses dari awal," katanya di Politeknik Negeri Semarang, Selasa 16 April 2019. 


Ia mengatakan, jika terdapat pemilihan rektor bermasalah, itu karena banyak yang bermain politik. Maka dari itu, ia berharap jangan campurkan politik di kampus yang merupakan tempat akademik.
 

"Banyak politik bermain di dalamnya, harus dihindari. Kalau ada permainan politik kita selesaikan, kampus itu arah akademik, jangan campur politik. Jangan sampai menodai pilihan rektor dengan cara korupsi. Saya gerah masalah kayak gini," bebernya.

 
Lebih lanjut lagi, proses pemilihan rektor Unpad diwarnai isu dugaan jual beli jabatan atau suap. Nasir menegaskan jika ada yang mengetahui hal tersebut, segera lapor ke polisi atau kejaksaan, termasuk jika pelakunya adalah pegawai Kemenristekdikti sendiri.

 
"Kalau ada yang jual beli, suap, lapor ke polisi, tangkap. Kalau dari Kementrian tangkap, saya sudah sampaikan, suap itu tidak boleh," tegasnya.
 

Kemudian, saat ini pihaknya telah menunjuk plt. Rektor Unpad yaitu Rina Indiastuti untuk mengisi kekosongan jabatan rektor tersebut.

 
"Kami perintahkan perbaiki aturan pemilihan rektor di internal, supaya prosedurnya tidak cacat," imbuhnya.


Sumber: www.medcom.id