Menjelang Hari Raya Idul Fitri, kemacetan merupakan momok bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang akan mudik. Hal ini tentu menjadi perhatian baik pemerintah, pemilik usaha, masyarakat yang melaksanakan mudik, dan tentu saja praktisi di bidang strategi dan manajemen transportasi.

 

Untuk itu, reporter Kantor Berita ITB melakukan wawancara khusus terkait isu kemacetan tersebut bersama dengan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Alumni, dan Komunikasi Insititut Teknologi Bandung, Dr. Miming Miharja, S.T., M.Sc.Eng. Ia merupakan pakar di bidang sistem infrastruktur wilayah dan kota. "Budaya mudik telah menjadi 'kebiasaan' bangsa sehingga wajar sekali bila difasilitasi," ucapnya membuka topik wawancara.

 

Pada dasarnya, macet adalah persoalan penawaran dan permintaan. Secara sederhana, kedua istilah tersebut dapat dianalogikan sebagai volume/kapasitas jalan dan jumlah kendaraan/pengguna jalan. Sesuai dengan yang telah diterangkan di atas, kemacetan akan berkurang jika kapasitas jalan ditambah atau pertumbuhan pengguna jalan dikurangi ataupun ditahan.

 

"Untuk sekarang ini, permasalahannya ada di penggunaan kendaraan pribadi, bukan hanya saat mau lebaran, di hari-hari biasa pun, kemacetan adalah hal yang sangat sering terjadi," terang Miming ketika ditanya soal penyebab kemacetan. 

 

Ia meyakini bahwa adanya pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan Indonesia yang menurun tentu membuat semakin banyak masyarakat yang mampu membeli kendaraan pribadi. 

 

"Ini makanya, ada lagi penyebab kedua, kita tahu bahwa ada banyak upaya pemerintah untuk menambah jalan-jalan agar menambah kapasitas lalu lalang kendaraan, tapi itu saja tidak cukup, harus ada perbaikan infrastruktur untuk kendaraan umum juga yang diprioritaskan, " lanjut Miming.

 

Sehingga masyarakat bisa beralih menggunakan transportasi umum saat mudik maupun untuk kegiatan sehar-hari. Perbaikan tersebut termasuk di dalamnya penentuan tarif, kenyamanan, kapasitas penumpang, dan kecepatan/waktu tempuh perjalanan.

 

Menyoal perbaikan infrastruktur, terkhususnya pembangunan jalan baik tol maupun bukan tol, juga harus dirancang dengan hati-hati. Adanya fasilitas jalan yang semakin mudah dan nyaman sudah pasti sangat bisa dimanfaatkan oleh industri otomotif untuk menjadikannya daya pikat baru bagi masyarakat calon pembeli. 

 

"Karena memang dalam sistem transportasi, sesuai teori transportasi, ada hubungan antara perbaikan kapasitas jalan dan kenaikan permintaan/pengguna jalan. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa menciptakan kebijakan yang menunjukkan kesungguhan dalam revitalisasi kendaraan umum, " tegasnya. 

 

Dalam periode yang sama, menurut Miming, pemerintah juga harus bisa untuk tetap menerapkan disinsentif bagi pengguna kendaraan pribadi. "Disinsentif bisa berbagai macam ya, mulai dari kebijakan lahan parkir, tarif parkir, tarif tol, dan lain sebagainya, " tambahnya. Dengan begini, ia meyakini bahwa kedepan orang akan lebih memilih untuk menggunakan kendaraan umum, yang berarti fasilitas kendaraan umum juga harus sudah siap sebelum kebijakan disinsentif diberlakukan.

 

Ia mengatakan, perlu diingat juga bahwa kemacetan merupakan masalah turunan. Artinya, kemacetan merupakan masalah yang timbul karena hal-hal lebih fundamental, misalnya distribusi ekonomi yang tidak merata, pembangunan infrastruktur yang terpusat, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk kebijakan yang lebih strategis, urusan kemacetan harus diselesaikan dari akar-akar penyebabnya.

 

"Manajemen transportasi juga punya batasan, kita bisa melakukan rekayasa sistem transportasi secara efektif ketika volume to capacity ratio (VCR) nya kurang dari satu," ungkap Miming.

 

Maksudnya, rekayasa sistem, seperti penggunaan jalur satu arah, penutupan jalan, dan sebagainya, hanya bisa dilakukan ketika perbandingan antara pengguna jalan terhadap kapasitas ada di nilai yang kurang dari angka satu. Jika berada di atas angka satu, maka harus digunakan pendekatan lain dalam menanggulangi masalah macet tersebut.

 

Miming optimis bahwa pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin dalam menanggulangi masalah macet ini. Harus diingat, kemacetan suatu negara adalah salah satu indeks penilaian bagi investor untuk menanam modal di negara tersebut. Jadi, permasalahan kemacetan harus diselesaikan secepat mungkin. 

 

"Kalau pun masalah macet ini masih ada, saya yakin pemerintah hanya belum berhasil sepenuhnya. Indonesia adalah negara yang kompleks sistem transportasinya, melihat pemerintah telah berupaya banyak dalam merevitalisasi infrastruktur transportasi, saya yakin kedepannya akan lebih baik. Yang penting tinggal pemerataan dan pembuatan serta implementasi kebijakan yang tepat terkait isu ini, " tutup Miming.

 

 

Sumber: itb.ac.id