SLEMAN. Kasus dugaan kekerasan seksual yang dialami mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) terus bergulir. Kamis (29/11) ratusan mahasiswa kembali menggelar unjuk rasa. Massa gerakan solidaritas #KitaAgni menuntut penuntasan pengungkapan kasus yang terjadi pertengahan 2017 itu.


Aksi tersebut sebagai bentuk kekecewaan. Karena mereka menganggap pihak UGM masih menyudutkan penyintas. Sebagaimana pernyataan Rektor Panut Mulyono yang menginginkan masa depan yang baik bagi penyintas maupun terduga pelaku. Koordinator aksi Caroline Natasha menyangsikan keberpihakan rektorat terhadap penyintas. “Kasus Agni (penyintas, bukan nama sebenarnya, Red) harus segera diselesaikan,” desak Caroline di sela aksi.


Peserta aksi long march dari Graha Sabha Pramana menuju Balairung Rektorat UGM. Sambil meniup peluit dan memukul kentongan sebagai ungkapan tanda bahaya. Lengkap dengan peralatan memasak. Untuk menggoreng ikan asin. Di lokasi unjuk rasa. Aksi ini sebagai sindiran terhadap salah seorang pejabat universitas yang pernah mengibaratkan penyintas seperti ikan asin.


Ada sembilan tuntutan yang disampaikan para pengunjuk rasa. Salah satunya meminta universitas membebaskan biaya studi dan menanggung biaya hidup penyintas hingga lulus. Pihak rektorat juga dipaksa menyetujui semua tuntutan Agni. Seperti tercetak di atas spanduk yang mereka bawa. Natasha mengklaim, Agni menuntut HS, terduga pelaku pelecehan seksual, di-DO dengan catatan buruk. Natasha juga mengklaim jika tuntutan tersebut tak melangkahi kesewenangan UGM selaku institusi pendidikan. Dia justru menuding sebaliknya. Jika UGM keukeuh membawa kasus tersebut ke jalur hukum berarti melangkahi keinginan penyintas.


Dia menuding UGM tergesa-gesa mendorong kasus tersebut ke jalur hukum. Alasannya, sampai saat ini belum ada payung hukum yang kuat. Karena undang-undang penghapusan kekerasan seksual belum siap. “Dengan mendorong ke sana (jalur hukum, Red) artinya UGM berusaha melepaskan tanggung jawab sebagai institusi pendidikan,” tudingnya.


Wakil Rektor Bidang Kerja Sama dan Alumni Paripurna Djagal Wiseso menilai tuntutan peserta aksi sangat banyak. Dia tak bersedia meneken tuntutan yang diajukan. “Biar rektorat mempelajari dulu dengan seksama,” dalihnya.


Menurut Djagal, beberapa tuntutan sudah termuat dalam rekomendasi tim investigasi kasus tersebut. Tim etik yang ditunjuk rektor pun sudah tiga kali bertemu dengan semua pihak yang berkepentingan. Saat ini masih dalam proses penyelesaian tugas. Rektorat diagendakan memberikan pernyataan resmi lewat konferensi pers pada 7 Desember mendatang. “Saat ini kami masih menunggu hasil rekomendasi tim etik,” ungkapnya.


Wakil Rektor Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Ika Dewi Ana menambahkan, rektorat siap menerima sangsi apa pun jika dalam penanganan kasus ditemukan pelanggaran. “Saya bersedia mengundurkan diri kalau hasil rekomendasi memang ada kesalahan,” tantangnya. 



sumber: https://www.radarjogja.co.id