Kemnaker Tingkatan Daya Saing Bangsa dengan Polteknaker

BEKASI. Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) Kamis 26/10 mengadakan peresmian Politeknik Ketenagakerjaan (Polteknaker). Selain Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dakhiri, dua menteri lainnya yang hadir adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) Asman Abnur dan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (RistekDikti) Mohammad Nasir. Acara diadakan di Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja (BBPLK) di Jalan Guntur Raya No.1, Kayuringin Jaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Mohammad Nasir mengakui sangat mengapresiasi peresmian Polteknaker. Ia mengatakan kedepannya sertifikasi menjadi amat penting. Menteri lulusan Universitas Diponegoro ini membandingkan jumlah pendidikan tinggi di Indonesia yang mencapai 4529 termasuk di dalamnya universitas, akademi dan institut, sedangkan di Tiongkok hanya 2824 padahal penduduk Indonesia hanya 1/6 penduduk Tiongkok. “Kita penduduknya 257 juta, Cina 1,4 miliar. Pendidikan yang ada di Cina ini 65% vokasi sedangkan vokasi di Indonesia hanya16%. Rasanya orang kalo gak ada gelar rasanya tidak sempurna, inilah cara pandang yang salah”, ujarnya. Menurut Natsir, kedepannya gelar akan ditinggalkan masa, orang yang tidak memiliki kompetensi akan ditinggalkan. Polteknaker ini nantinya disamping mendapat ijazah akan mendapat sertifikat kompetensi. Tujuan agar setelah lulus dapat segera bekerja di bidangnya.

Natsir mengakui saat ini yang menjadi kendala adalah ketersediaan dosen untuk politeknik yang mensyaratkan minimal S2. “Ternyata menjadi masalah di lapangan kalau dosen politeknik harus S2. Saya minta kerjasama para pelaku industri untuk bisa ikut mengajar. Saya ganti kebijakannya, politeknik dosennya tidak harus S2 dan S3”, ujarnya. Kebijakan Natsir ini juga karena pengalamannya melihat seorang dosen lulusan D3 perlayaran yang memiliki pengalaman 10 tahun nahkoda kapal dan juga mendapat sertifikat AEO (Authorized Economic Operator) namun terhambat status dosennya karena belum S2. “Jangan-jangan ini lebih pintar dari yang S2 dan ternyata betul. Sekarang 100% lulusannya sudah diserap industri bahkan indent”, tambahnya.

Dalam sambutannya, Hanif Dakhiri mengatakan bahwa tantangan ketenagakerjaan ke depan yang semakin kompleks membutuhkan sumber daya manusia yang profesional dibidang Ketenagakerjaan. Untuk mengantisipasi masalah tersebut, Kemnaker perlu membangun Politeknik yang spesifik pada aspek ketenagakerjaan. Angka perselisihan memang menurun dari waktu ke waktu, kualitasnya juga membaik. Namun demikian secara nominal Hanif merasa masih cukup banyak.. Kemudian masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja, angkanya pun dari tahun ke tahun menurun, tetapi secara angka masih membutuhkan perhatian yang serius. Dan stakeholder dalam hubungan industri yakni pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja masih mengalami persoalan-persoalan yang sebenarnya sederhana namun menjadi besar dan menyedot energi. Inilah yang menjadi motif dasar polteknaker mengambil tiga program studi yaitu Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Relasi Industri, dan Manajemen Sumber Daya Manusia.

Hanif juga menjelaskan pentingnya skill, inovasi dan kreatifitas saat ini untuk mampu bersaing di pasar dunia. “Tenaga kerja saat ini sudah kadaluarsa bukan hanya tenaga dan kerja tetapi dibutuhkan skill, inovasi, dan kreatifitas”, ujarnya. Ia juga menyayangkan masih banyakanya lulusan SMK yang tidak bisa bekerja karena kurangnya skill yang dimiliki. “Itu pun baru yang lulus bagaimana dengan yang putus sekolah sebelum kelas 3?”, tambahnya.  Oleh karena itu dengan model sertifikasi kompetensi maka ada tahapan-tahapan. “Misalnya saja SMK pembangunan, tahun pertama bisa memasang pintu dan jendela, tahun kedua bisa memasang dinding, tahun ketiga bisa membuat rangka atap. Dengan sertifikasi ini maka jika anak putus di tahun pertama minimal memiliki sertifikat kompetensi memasang pintu dan jendela”, paparnya.

Menurut menteri yang pernah menjadi anggota DPR RI ini sertifikasi kompetensi selain agar SDM Indonesia mampu berdaya saing di dunia kerja juga merupakan instrumen perlindungan diri kita. “Kalau ahli tapi tidak memiliki sertifikasi kompetensi maka keahlian kita tidak di recognize tidak diakui”, ujarnya. Dalam rangka meningkatkan kualitas dan sumber daya manusia, Hanif menyadari tidak cukup hanya meningkatan vokasi, dukungan lain yang tidak kalah penting adalah kebijakan sosial, misalnya saja social insurance. “Social insurance ini menjawab pertanyaan kalau ada yang mau ikut pelatihan siapa yang mau bayar?”, tambahnya.

Ia pun memaparkan dari sekitar 2 juta angkatan kerja baru, 750 ribu dari perguruan tinggi, tidak semua bisa langsung masuk pasar kerja. Hanif menjelaskan bahwa masalahnya adalah pada problem mix and match dan under qualification. “Banyak yang sekolah komputer tapi gak bisa komputer, atau misal anaknya bagus tapi pasar kerjanya tidak ada. Misalnya, jurusan PAI (Pendidikan Agama Islam) kebutuhan tenaga kerjanya 3500 tapi lulusan per tahun 35000 jadi akhirnya sisanya gak bisa langsung masuk pasar kerja sehingga harus ada kesempatan untuk training”, paparnya.

Selain itu ada pula kelompok working poor, yaitu kelompok yang telah bekerja namun juga tidak beranjak dari garis kemiskinan dan juga kelompok orang yang terkena PHK. “Mereka yang masuk golongan ini adalah kelompok yang rentan. Dikasih hoax sedikit di social media akan mudah terprovokasi. Kelompok ini harus dipastikan masuk ke pasar kerja, up-scaling atau re-scaling. Meningkatkan skill nya atau menambah skill baru”, ujarnya. Sehingga menurutnya perlu ada kebijakan yang mendukung pembiayaan pelatihan kelompok ini. “Harus ada skema pembiayaan untuk memastikan pembiayaan dari mereka mereka yang membutuhkan training”, tandasnya.