DEPOK. Ratusan mahasiswa menduduki Gedung Paripurna DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) pada Jumat 14/9 pagi. Mereka mengganti posisi anggota dewan yang dinilai tidak tidak merespon melemahnya rupiah. Mahasiswa se-Samarinda ini pun menggelar sidang rakyat mencabut mandat Jokowi-Jusuf Kalla (JK) dan meminta pemimpin negara ini mundur dari jabatannya karena dianggap gagal.


Menurut Informasi yang didapat retorikakampus.com, para mahasiswa lintas perguruan tinggi di Samarinda terseut pada mulanya hanya berorasi di luar gedung DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Sungai Kunjang. Namun tak satupun anggota dewan yang menemui mereka. Akhirnya, mahasiswa masuk ke gedung utama dewan atau ruang rapat paripurna dan menggelar orasi di dalam. Setelah menyanyikan lagu nasional dan lagu-lagu perjuangan mahasiswa, mereka menggelar rapat yang disebutnya sebagai "sidang rakyat" yang memutuskan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla mundur dari jabatannya karena gagal memperbaikai kondisi bangsa.


Tidak hanya itu, mahasiswa juga mengaku kesal karena tak ada satupun dewan di Kantor DPRD Kaltim padahal hari ini masih Jumat yang terhitung masih hari aktif kerja. Kursi yang biasa dipenuhi dewan pun diambil alih mahasiswa.


Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) Unmul Rizaldo menjelaskan, aksi tersebut digelar mahasiswa sebagai bentuk keprihatinan pada bangsa ini. Nilai tukar rupiah terus melemah bahkan telah tembus Rp 15 ribu. “Jika kondisi tersebut tak segera diperbaiki, kondisi ekonomi Indonesia juga akan ikut terpuruk”, Jelas Rizaldo.

 

Rizaldo bersama ratusan mahasiswa lainnya menuntut tiga hal.

1. Pemerintah harus melakukan pendalaman pasar dengan mendorong lebih banyak sumber pembiayaan dari investor lokal demi menekan pembiaayaan dari eksternal.

2. Pemerintah harus berupaya mempermudah akses peminjaman usaha dengan menjaga suku bunga kredit yang rendah.

3. Mengajak masyarakat tidak menukarkan rupiah ke dolar dan memperbanyak transaksi dengan rupiah sampai rupiah menguat dan menukarkan dolarnya yang masyarakat miliki.

4. Mengajak masyarakat tidak memilih anggota dewan yang tidak berani menyuarakan aspirasi rakyat dan tidak memilih mereka yang sering bolos rapat.