Sejumlah dosen, mahasiswa, dan petugas kebersihan UNPAD melakukan demonstrasi. Mereka ingin Rektor UNPAD mundur secepatnya.

 

BANDUNG—Achmad Bachrudin, tak kuasa lagi menahan kekesalannya terhadap kinerja rektor Universitas Padjajaran (Unpad) saat ini. Ia melihat Unpad dibawah kepemimpinan Tri Hanggono Achmad justru mengalami penurunan. Menurutnya, rektor saat ini mencederai nilai-nilai yang seharusnya dimiliki oleh rektor seperti keadilan, demokrasi, kebebasan dan keterbukaan.

 

Achmad menyadari bahwa rektor saat ini dipilih dengan sistem yang lama sebelum Unpad berubah statusnya menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) yang diatur dalam PP No 51 Tahun 2015. Namun ia menyesalkan rektor saat ini tak menjadikan masa-masa transisi Unpad ini kondusif.

 

Dosen Statistika Unpad ini menjelaskan bahwa Tri Hanggono bertindak sentralistik dan otoriter. Ia merasakan kebijakan- kebijakannya saat ini selalu top-down dan mencederai akar-akar demokrasi. Misalnya saja pemecatan dan pengangkatan dekan langsung tanpa musyawarah. Setidaknya ada empat dekan yang dicopot dari jabatannya oleh Tri Hanggono. Salah satunya adalah Dekan Fakultas Kedokteran, tempat Tri Hanggono sendiri berasal.

 

Achmad pun yakin bahwa dekan yang menggantikan adalah orang-orang dibelakang kesuksesan Tri Hanggono menjadi rektor. Ia juga menyangsikan kredibilitas tim sukses Tri Hanggono tersebut. “Terlalu banyak politik kalau disini”, ujarnya.

 

Ia menyebutkan semua resource atau sumber dana saat ini terpusat. Ia mencontohkan di era rektor sebelumnya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) memiliki dana abadi  cukup besar sebagai dana talangan. Namun rektor sekarang setiap fakultas hanya mendapat lima juta per bulan untuk kebutuhan teknis. "Ada kemungkinan dana abadi yang besar untuk fakultas ditarik ke rektorat", ujarnya.

 

Dampaknya pun dinilai Achmad amat buruk. Misalnya saja saat mouse di laboratorium komputer rusak, air minum galon habis, listrik mati, kebocoran, dan hal-hal lainnya yang butuh ditindaklanjuti saat itu juga saat ini justru harus melewati rangkaian birokrasi yang rumit. “Air minum habis saja kita bisa menunggu sampai berminggu-minggu, bahkan ada masalah yang belum selesai juga sampai saat ini”, keluhnya.

 

Ia menambahkan bahwa hal-hal seperti ini sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar. “Kami itu tidak butuh yang sifatnya strategis (dana red.) tapi untuk kegiatan yang sehari-hari seperti itu ya butuh”, tambahnya.

 

Tak hanya sentralistik dan otoriter, Achmad pun melihat banyak kebijakan rektor Unpad saat ini yang cacat hukum. Ia mempertanyakan legalitas kebijakan rektor yang menggratiskan pendidikan kedokteran. Ia mengatakan ada rumor bahwa MoU dilakukan oleh Unpad dan Pemda yang akan menyerap tenaga kerja jebolan Pendidikan Kedokteran Unpad.

 

Namun ia mengatakan sampai saat ini tak tahu kejelasan adanya MoU tersebut. Ia pun mempertanyakan dasar pemilihan Pendidikan Kedokteran sebagai jurusan yang digratiskan. Menurutnya dengan pendidikan kedokteran yang digratiskan, pendanaan juga akan terganggu. Dana akan masuk untuk menutupi biaya operasional kedokteran. “Ini kan tidak adil dan tidak transparan”, timpalnya.

 

Selain itu, keputusan rektor lain yang dinilai cacat hukum adalah program kurikulum 7 semester. Ia tak melihat adanya naskah akademik dan Surat Keputusan (SK) yang jelas terkait hal tersebut. Ia tak mempermasalahkan waktunya namun ia mempertanyakan bagaimana menjaga kualitas lulusan Unpad agar tidak menurun. Sebagai pengajar ia melihat kebijakan ini melahirkan banyak persoalan di tataran teknis. “Ini legalitas belum ada sudah bikin gaduh saja”, ujarnya.

 

Tak hanya kalangan akademisi, petugas kebersihan pun menuntut kesejahteraannya. Petugas kebersihan mengeluhkan gaji mereka yang berada jauh di bawah UMK. UMR Sumedang 2017 adalah 2,4 juta rupiah perbulan namun gaji petugas kebersihan adalah 750 ribu perbulan.

 

Hal ini diamini oleh Yati Hariyati dan Ami yang biasa menyapu dari Taman Cinta (Fakultas Sastra) sampai Bunderan Unpad (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik). Selain gaji yang rendah, mereka juga mengeluhkan sejak pergantian rektor perabotan menyapu semakin sulit. “Saya sering beli sapu atau karung sendiri, kalau nunggu dikasih lama bisa bulanan”, ujar Yati yang sudah 8 tahun bekerja di Unpad.

 

Menanggapi hal ini, Sekretaris Direktorat Sarana dan Prasarana, Edward Henry mengatakan bahwa awalnya pada tahun 2009 Unpad berinisiatif memperdayakan masyarakat untuk menjadi tenaga kebersihan dengan upah 400 ribu rupiah perbulan dan saat itu disetujui oleh 400 orang. Ia menceritakan pada tahun 2015 muncul pergerakan untuk mendirikan serikat pekerja dan muncul tuntutan upah sesuai dengan UMK.

 

Ia mengatakan untuk menjawab tuntutan tersebut Unpad telah menaikkan gaji mereka dari 650 ribu menjadi 800 ribu rupiah, 750 ribu rupiah setelah dipotong pajak. “Sekarang pun mereka dapat THR meskipun sebenarnya mereka bukan pegawai Unpad”, timpalnya. Achmad menyayangkan sikap rektorat yang tidak mengakui petugas kebersihan sebagai pegawai Unpad. “Padahal jelas SK mereka itu SK Rektor, sampai rupiah-rupiah gaji mereka itu juga ada di SK Rektor”, kritiknya.

 

Setali tiga uang dengan Achmad dan petugas kebersihan. Keresahan pun dirasakan sebagian mahasiswa terkait kinerja Rektor Unpad saat ini. Viola Pangestika dan Widya Prisila yang merupakan mahasiswa Ilmu Pemeritahan angkatan 2017 ini mengeluhkan kebijakan Rektor yang melarang penelitian untuk mahasiswa diluar bidang sains. “Penelitian dianggap yang di dalam lab saja”, ujar Viola. Mereka mengaku setuju jika rektor diganti meskipun bertindak pasif dengan tidak menghadiri demonstrasi.

 

Sampai berita ini diturunkan belum ada tanggapan dari Tri Hanggono, namun dilansir oleh www.tempo.co, Tri Hanggono menyerahkan evaluasi kinerja rektor pada MWA dan Senat Akademik. Menjawab tanggapan Tri Hanggono tersebut, Sekretaris Eksekutif MWA, Erri Noviar Megantara angkat bicara terkait polemik tuntutan rektor mundur. “MWA sampai saat ini hanya ikut memantau karena masih domainnya rektor”, ujarnya. Ia mengatakan setiap kebijakan yang dikeluarkan rektor, MWA sudah mengetahui beberapa alasan dan dasar pertimbangannya hanya saja memang diakui tata kelola dan komunikasi rektor ke civitas akademika yang masih kurang.

 

Mencoba bersikap netral, ia menilai rektor mau diajak dialog namun realisasinya masih kurang. Meskipun bisa saja belum direalisasikan karena masih proses. Sehingga MWA tak akan terburu-buru mengambil keputusan dengan adanya demonstrasi massa tersebut. “Ada memang kebijakan rektor yang dinilai tidak pas, tetapi ada juga yang dituntut pengunjuk rasa tanpa memahami permasalah secara menyeluruh”, tambahnya.

 

Menurut Guru Besar FMIPA Unpad ini yang salah bukanlah sistemnya yang sentralistik tetapi operasionalnya yang tidak siap yang membuat terjadi kegaduhan di tingkat bawah. Ia menceritakan pengalamannya kuliah di Amerika dulu. Sistem pembenahan listrik di kampusnya dulu terpusat sehingga siapapun yang mengalami gangguan listrik dapat menghubungi call center dan akan diselesaikan dalam waktu maksimal 1 jam.

 

Gagasan sentralistik tersebut baik juga menurutnya namun sebaik apapun kebijakan sistemnya tetapi dalam implementasinya tidak benar maka sistem tidak akan berjalan. “Yang disayangkan sebenarnya rektor mengganti kebijakan tanpa menyiapkan perangkat dibawahnya”, jelasnya.

 

Ia mengaku setelah demonstrasi itu diadakan pula rapat tiga organ Unpad (MWA, Senat Akademik dan Rektorat). Pada forum tersebut rektor berjanji akan ada perbaikan. “Harapannya kita bisa lihat progressnya”, ujarnya.

 

Masa jabatan Tri Hanggono akan habis pada April 2019 dan pemilihan rektor baru akan dilakukan bulan Oktober 2018 ini dan November diharapkan sudah ada nama yang keluar untuk periode selanjutnya. Sehingga tanpa ada kejadian luar biasa menurut Erri sulit memutuskan rektor di tengah jalan. “Kalau rektor mundur apakah menjamin permasalahan yang ada saat ini langsung selesai?” ujarnya.

 

Ia melihat inti permasalahan dari gejolak yang terakumulasi ini adalah tidak terkomunikasikannya konsep pimpinan dengan baik sehingga terjadi distorsi di bawahnya. Ia mencurigai adanya jajaran rektor yang ABS alias ‘Asal Bapak Senang’ karena rektor seringkali bilang tidak ada masalah. “Barangkali jajarannya melaporkannya baik-baik saja”, ujarnya. Ia menilai hal- hal seperti ini adalah domain rektor. “Gak perlulah MWA masuk terlalu jauh sampai tataran teknis seperti itu”, tutupnya.