BANDUNG. Belakangan ini beredar kabar bahwa mata kuliah agama resmi ditiadakan di Universitas Padjadjaran (Unpad) untuk mahasiswa baru. Sontak saja hal ini menimbulkan tanda tanya dan pro-kontra di dunia kampus.

Menurut Dr. Idris, SH, MA, Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (FH Unpad) kabar tersebut tidak sepenuhnya tepat. Berdasarkan amanat Undang-Undang (UU) nomor 12 tahun 2012 tentang perguruan tinggi pasal 35, ada empat mata kuliah yang wajib bagi mahasiswa yaitu, Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) pernah mengatakan mata kuliah agama akan dihapus di semester awal dan akan diletakkan di semester akhir. “Saya pikir itu belum jelas selama belum ada keputusannya,” ujarnya kepada Retorika Kampus. 

Memang sempat ada ide bahwa dihapus karena bahaya radikalisme, namun kenyataannya tidak dihapus. Mata kuliah agama itu ada di semester I dengan bobot 2 sks. Wacananya terlalu mengada-ada kalau ditakutkan akan menimbulkan radikalisme. Menurutnya, agama harus tetap ada karena sebagai dasar. Agama tidak bisa dipisahkan dari ilmu. Meski jamnya terbatas harus tetap ada agama. Secara nasional tiap program studi (prodi) harus ada (mata kuliah agama). Tapi teknisnya diserahkan ke prodi dan fakultas masing-masing.  

Namun, Unpad sekarang ada kebijakan baru untuk TPB (Tahap Persiapan Bersama). TPB ini agak berbeda dengan perguruan tinggi lain. Jadi, empat mata kuliah itu digabung serta kegiatan belajarnya bersama-sama dengan semua mahasiswa lintas fakultas. Satu kelas ada 100 atau 250 orang bahkan 300. Tapi topik yang dibahas adalah SDG’s (Sustainable Development Goals) yang ada 17 poin itu. Poin-poin itu dipretelin sampai jadi 16 pertemuan. “Tujuannya supaya materi yang disampaikan update,” ungkapnya. 

Kuliahnya dilaksanakan hari Selasa dan Jumat. Karena ini 4 jam, jadi kuliahnya dibuat santai nyaman dan ada banyak informasi tentang film dan diskusi. Nanti poin tersebut dibahas dari aspek Pancasila dan Agama. Kemudian tugas untuk mahasiswa ada dua makalah yang ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Materi yang disampaikan juga direkayasa. Karena ternyata dalam SDG’s pun banyak bagian agama yang dipelajari. Misalnya tentang kemiskinan, orang harus bekerja, ada tema akidah, berbagi sesama umat manusia. 

Idris bilang, satu dosen menangani gabungan empat mata kuliah itu walaupun dalam penilaian diserahkan ke ahlinya. Tugas makalah Bahasa Inggris misalnya, diperiksa dosen Bahasa Inggris. Pelajaran agama juga dibahas bersama di satu kelas namun tugasnya nanti dipisah. Idris juga tidak menampik bahwa ada beberapa dosen yang tidak setuju. Namun menurutnya hal itu wajar karena ini sesuatu hal baru yang harus disosialisasikan dan butuh perbaikan. “Secara umum, responnya cukup baik,” tutupnya.

Sedangkan di kampus Institut Teknologi Bandung (ITB), wacana perubahan dan penghapusan mata kuliah Agama sama sekali belum ada. Menurut Wakil Rektor bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITB, Prof. Ir. Bermawi Priyatna Iskandar M.Sc, Ph.D, fokus mereka saat ini bagaimana justru proses pembelajaran yang efektif. Bukan hanya kognitif (pemahaman) yang diinginkan. Jadi bagaimana yang dipahami harus masuk ke pikiran dan mempengaruhi perilaku. Ada proses dari kognitif berubah menjadi perilaku. Hal serupa juga dengan agama. Agar bisa jadi lentera yg menerangi malam hari. “Kalau sekarang kan dipelajari, diuji, dinilai dan lupa,” ujarnya. 

Lebih lanjut, menurutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) disebutkan bahwa mahasiswa yang punya keyakinan atau agama tertentu harus mendapatkan mata pelajaran atau mata kuliah sesuai keyakinannya. Sebelumnya pernah ada masalah di SBM (Sekolah Bisnis dan Manajemen), bahwa mata kuliah yang diberikan bukan agama tetapi etika. Artinya agama yang ada di Indonesia itu bisa masuk di situ. Tapi itu menyalahi aturan pemerintah. “PP itu kalau dilanggar resikonya pidana,” tegasnya. 

Dr. Luthfiralda Sjahfirdi, M.Biomed, Ketua Kasubdit Pengelola Mata Kuliah Universitas (PMU) menyatakan bahwa mata kuliah perkembangan karakter (MPK) Agama di Universitas Indonesia (UI) sampai saat ini tercantum dalam kurikulum. Mata kuliah tersebut berjumlah 2 sks dan merupakan bagian dari mata kuliah wajib universitas yang jumlahnya totalnya 18 sks.

Luthfiralda bilang, Perguruan Tinggi (PT) di Indonesia terikat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (RI) untuk menyelenggarakan mata kuliah agama. "Dan mahasiswa wajib mengambil mata kuliah agama sesuai agama yang dianutnya," ungkap wanita yang juga sebagai berprofesi sebagai dosen dari Departemen Biologi UI.

Selain itu, saat ini UI masih menggunakan Surat Keputusan Rektor tahun 2010. SK tersebut akan diperbarui setelah kurang lebih 10 tahun dari keputusan sebelumnya. Oleh karena itu, MPK Agama masih menjadi mata kuliah wajib. Wajib artinya, jika siswa belum mengambil mata kuliah tersebut maka dia tidak bisa mengambil tugas akhir (skripsi). 



Nisaul Kamila, Deden Nurodin