“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. Itulah definisi guru di dalam UU Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.


Salah satu elemen terpenting dalam dunia Pendidikan adalah Pendidik/ Guru. Karena guru merupakan pemain inti dalam menjalan misi konstitusi bangsa ini, yaitu: “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”.  Bahkan maju atau tidaknya dunia pendidikan, tergantung bagaimana kulitas guru nya.


Dalam realitas kehidupan kita sehari-hari, kita sering menjumpai kalangan guru, terutama guru honorer yang mengalami kesulitan dalam hal ekonomi. Hal ini karena pada umumnya guru honorer digaji di bawah upah minimum regional (UMR). Malahan ada beberapa daerah yang hanya memberikan gaji kepada guru honorer, yaitu Rp 400.000,- per bulan. 


Bayangkan dengan gaji yang sebegitu kecil mereka dituntut untuk bekerja secara optimal dan mampu menghasilakn lulusan-lulusan sekolah yang berkualitas, Hal ini merupakan sebuah 
ironi.

Kalau kita melihat kejadian yang sudah terjadi kronologi nya adalah pada waktu 16 Mei 2012, tertbit PP no 56 tahun 2012 tentang perubahan ke 2 atas PP 48 tahun 2005 tentang tenaga honorer menjadi Pegawai Negeri Sipil, hingga pada 3 November 2013 diadakanlah tes honorer K2 dengan jumlah keseluruhan peserta total 648.982 orang, jumlah yang lulus sebanyak 209.017 peserta dan jumlah yang tidak lulus sebanyak 438.965 orang. Namun banyak kerancuan dari hasil pengumun itu sehingga banyak peserta terutama yang lulus tidak terima dengan transparansi hasil tes.


Terlebih pada saat 30 oktober 2018 yang lalu, para guru honorer sudah menyampaikan aspirasi kepada pemerintah Jokowi-Jk di depan Istana Negara, namun tidak ada niatan sedikitpun dari pemerintah untuk menerima dan memberikan solusi terhadap permasalahan guru honorer ini, yang menandakan bahwasanya pemerintah buta terhadap realitas yang terjadi pada guru honorer.


Melihat kasus peristiwa diatas maka dari itu kami dari BEM SI Jawa Barat mengkaji banyak problematika Guru Honorer yang belum mendapatkan solusi dari pemerintah. Karena itu kami menyampaikan sikap: 

1. Menuntut Revisi ulang/ Judicial Review terhadap UU nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Aparatur Sipil Negara. (Lampiran)

2. Menuntut pemerintah untuk Stop Moratorium PNS oleh Men-PAN RB.

3. Menuntut pemerintah untuk mengukuhkan para Guru Honorer K2 menjadi Guru PNS/Guru Tetap. Sehingga para Guru tersebut bisa mengikuti program sertifikasi dan mendapatkan tunjangan profesi serta tunjangan-tunjangan lainnya.

4. Menuntut pemerintah provinsi dan pemerintah kota/kabupaten agar memberikan tunjangan-tunjangan atau program yang dapat memberikan kesejahteraan bagi Guru.


Ttd.
Muhammad Fauzan Irvan
Presiden BEM Rema UPI
Kordinator BEM SI Jawa Barat.