Keputusan perundingan pemerintah dan PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 27 Agustus 2017 sontak membuat hingar bingar di tengah masyarakat. Hal ini seakan membunyikan lonceng kemenangan Bangsa Indonesia untuk kembali menegakkan konsep “Berdikari” yang dulu diteriakan oleh Bung Karno di era Orde Lama berkuasa. Perundingan yang membawa “kemenangan” buat Indonesia ini seakan memberikan angin segar bagi kedaulatan Indonesia atas sumber daya alamnya.

 

Perundingan pemerintah dan PTFI dihadiri oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, wakil-wakil Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian, Kemenko Maritim dan Sumber Daya Alam beserta kementerian terkait seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Kementerian BUMN, Kementerian Sekretariat Negara, dan lain-lain. Tidak hanya didatangi segambreng pejabat pemerintah, bahkan perundingan ini juga dihadiri jauh-jauh langsung dari Amerika Serikat oleh CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson. Dari kehadiran orang-orang yang sangat berpengaruh itu dapat dinilai betapa pentingnya kesepakatan yang akan diambil dari kedua belah pihak.

 

Secara umum, pokok kesepakatan perundingan tersebut antara lain perubahan Kontrak Karya (KK) PTFI menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham PTFI sebesar 51% untuk kepemilikan Nasional Indonesia, pembangunan fasilitasi pengolahan dan pemurnian atau smelter selambat-lambatnya selesai pada tahun 2022, pengusahaan stabilitas agregat penerimaan negara yang lebih besar dari sebelumnya. Dari perundingan tersebut, perusahaan emas dengan produksi terbesar di dunia itu pun akan mendapatkan jaminan fiskal dan hukum yang akan menopang usahanya serta kesempatan untuk melanggengkan masa operasinya hingga tahun 2041 di Indonesia.

 

 

Terbuai Kesepakatan Semu

 

Sejak diundangkannya UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dan PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara membuat beberapa perusahaan pertambangan multinasional bergejolak termasuk PTFI. Segala daya upaya pemerintah untuk membujuk perusahaan yang sudah berkutat di Bumi Cenderawasih selama lima puluh tahun itu selalu mengalami jalan buntu. Pokok-pokok klausul peraturan berupa penggunaan IUP, divestasi, pelarangan ekspor, dan pembangunan smelter berkali-kali dilanggar melalui kebijakan relaksasi. Sampai kurang lebih tiga tahun relaksasi diterapkan, di awal tahun 2017 tepatnya 12 Januari dikeluarkanlah PP No. 1 tahun 2017 yang berhasil meningkatkan suhu antara pemerintah dan PTFI. Dorong-dorongan pun terjadi pada kedua belah pihak dari mulai pemutusan hubungan kerja pegawai oleh PTFI, penegasan pelarangan ekspor oleh pemerintah sampai ancaman arbitrase oleh keduanya menimbulkan gejolak tak berkesudahan. Secercah titik terang muncul dengan adanya kesepakatan pemerintah dengan anak perusahaan Freeport McMoran itu seperti yang sudah disebutkan di atas. Kesepakatan ini secara tidak langsung sedikit menyelesaikan perselisihan yang terjadi dari kedua belah pihak akibat dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) serta aturan turunannya PP No. 1 tahun 2017. Namun, kesepakatan ini tetap memiliki celah yang apabila tidak segera ditambal hanya akan membuat kesepakatan ini menjadi mimpi utopis yang tidak mampu diwujudkan karena permasalahan baru yang ditimbulkannya.

 

Masih segar di ingatan kita bahwa pada tahun 2016 pemerintah mendapatkan kesempatan untuk melakukan divestasi saham PTFI dari 9,36% menjadi 20% sesuai dengan PP No. 22 tahun 2014 tentang Kewajiban Divestasi Perusahaan Asing. Sayangnya, sampai detik ini pemerintah pun tidak mendapat kesepahaman mengenai harga saham tersebut karena masih dianggap terlalu mahal. Dengan adanya kesepakatan divestasi 51% akhirnya menimbulkan pertanyaan dari mana nantinya uang tersebut akan berasal. Untuk melakukan divestasi 10,64% saja pemerintah masih kebingungan menjalankan skema pemenuhannya apa lagi untuk memenuhi divestasi sebesar 41,64%? Jangan sampai bahkan ketika IUPK PTFI habis nanti pada tahun 2041 pemerintah juga belum mampu untuk mencapai angka tersebut. Selain itu, divestasi ini juga berpeluang memunculkan peluang menjual lembar saham kepada oknum yang tidak memikirkan kepentingan rakyat untuk mendapat keuntungan pribadi seperti kasus “Papa Minta Saham” yang santer pada 2016 silam. Untuk menghindari kemungkinan tersebut, pemerintah harus membuat skema dari mulai siapa yang akan memenuhi divestasi tersebut apakah holding BUMN atau badan usaha nasional lainnya, bagaimana mekanisme valuasi aset yang mampu dipenuhi pemerintah apakah menggunakan metode replacement cost atau dengan metode lainnya dan kapan divestasi ini secara penuh akan dapat dipenuhi.

 

Selain masalah divestasi, pokok-pokok kesepakatan lainnya juga memerlukan kejelasan lebih bagaimana skema pemenuhannya. Pasalnya, pembangunan smelter dan perubahan KK menjadi IUPK pun memerlukan perencanaan yang matang karena dua kebijakan ini bukan kebijakan yang baru ada ketika kesepakatan itu dilakukan. Kebijakan ini sudah hadir ketika disahkannya UU No. 4 tahun 2009 dan diberi waktu lima tahun untuk pembangunan dan perubahannya. Namun, sampai tahun 2017 tidak ada tindakan berarti yang dilakukan PTFI untuk menjalankan kedua kebijakan ini. Walaupun tertera dengan jelas sanksi tegas di dalam undang-undang tersebut, PTFI seakan menutup mata akan aturan ini karena mereka merasa dikeluarkannya aturan ini melanggar kesepakatan yang tertera pada KK. Pemerintah pun seakan hanya bisa gigit jari ketika PTFI tidak mau menuruti produk hukum di negaranya. Dengan kejadian ini diperlukan mekanisme tegas hitam di atas putih yang disepakati antara pemerintah dan PTFI dalam masa transisi menjalankan kesepakatan. Karena jika tidak ada, pemerintah hanya akan mengulangi kesalahannya dalam penegakkan UU Minerba selama lima tahun kurun waktu tahun 2009 sampai 2014 silam.

 

 

Zona Abu-Abu

 

Tanpa adanya skema jelas terhadap pemenuhan seluruh klausul kesepakatan, pemerintah seakan masih berada di atas zona abu-abu. Jangan terlalu cepat menyatakan bahwa Indonesia telah menang atas kedaulatannya karena kesepakatan ini masih menimbulkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama. Pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan hanya akan membuat kedaulatan menjadi slogan angan-angan. Memodifikasi sedikit pernyataan Bung Karno, kesepakatan pemerintah dan PTFI ini hanya lah suatu jembatan, walaupun jembatan emas di seberang jembatan itu jalan pecah dua: satu ke dunia sama rata sama rasa, satu ke dunia sama ratap sama tangis. Lalu kita mau memilih yang mana?

 


Ardhi Rasy Wardhana

Mahasiswa Teknik Pertambangan ITB

Presiden KM ITB