BANDUNG. Nawa cita pertama digaungkan sebagai judul dari sembilan janji kampanye Joko Widodo dan Jusuf Kalla saat PEMILU 2014 lalu. Kini janji kampanye itu telah menjelma menjadi sembilan agenda prioritas yang diimplementasikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya. Oleh karena itu, cukup relevan apabila kita mengevaluasi tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK melalui nawa cita.

 

Salah satu cita nawa cita adalah membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Membangun infrastruktur fisik adalah cara yang dipilih Pemerintahan Jokowi-JK untuk memperkuat daerah-daerah. Dengan harapan, hal tersebut dapat menjadi faktor fundamental dalam mendorong pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

 

Berangkat dari cita-cita tersebut, Pemerintahan Jokowi-JK melakukan pembangunan secara masif, tersebar di Nusantara, dan menyasar hampir segala sektor. Di tahun 2019 Pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 1000 km jalan tol, lebih dari 2000 km jalur kereta api, sekitar 5000 km jalan nasional, sekitar 5000 km jaringan pipa gas, serta pembangunan 2 kilang baru. Pemerintah juga menargetkan masyarakat Indonesia memiliki 100% rasio elektrifikasi, akses air minum layak, dan akses sanitasi layak. Target yang terlihat sangat optimis untuk dipenuhi hanya dalam 5 tahun masa jabatan.

 

Namun, sayangnya, dalam keberjalanan masa jabatan Jokowi-JK, rencana pembangunan infrastruktur yang pada awalnya dimaksudkan sebagai metode untuk mencapai cita-cita pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, justru terkesan menjelma menjadi tujuan utama. Berbagai catatan hitam mewarnai perjalanan pembangunan infrastruktur selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Catatan hitam yang seharusnya tidak luput dari perhatian kita semua.

 

 

Lemahnya Hukum di Hadapan Pembangunan

 

Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap warga negara sama kedudukannya di depan hukum dan wajib menjunjung hukum tanpa terkecuali. Hukum yang dijunjung dalam konteks ini haruslah hukum yang benar, yang lahir sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar dan konstitusi Negara Indonesia. Oleh karena itu, hukum selayaknya adalah parameter terjaminnya hak-hak warga negara, termasuk dalam konteks pembangunan infrastruktur. Namun, dalam keberjalanannya proyek-proyek yang dicanangkan pemerintah kerap kali melakukan pelanggaran hukum.

 

Pelanggaran hukum seringkali dilakukan dalam menjalankan proyek-proyek nasional, diantaranya terkait pembebasan lahan milik warga lokal. Idealnya, sebelum pembebasan lahan dilaksanakan, masyarakat menerima pemberitahuan dari pihak berwenang bahwa lahannya akan dialih fungsikan untuk kepentingan umum. Lebih jauh dari itu, apabila proyek yang membutuhkan lahan adalah proyek strategis yang mengubah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), masyarakat harus dilibatkan dalam proses perencanaan penyesuaian tata guna lahan dalam proses penyesuaian tata ruang wilayah.

 

Sayangnya, seringkali komunikasi dan pelibatan masyarakat secara baik-baik ini tidak terwujud. Konsekuensinya, terkadang pemilik lahan merasa ganti rugi yang ditetapkan oleh penilai tidak sepadan dengan resiko dan kerugian yang harus diterimanya. Masyarakat tidak terima kemudian melakukan banding, namun penyelenggara proyek memaksa masyarakat menerima saja ganti rugi yang ditetapkan dan segera meninggalkan lahan terkait. Kondisi seperti ini apabila tidak diselesaikan sebaik dan sesegera mungkin dapat menjadi cikal bakal konflik agraria. Inilah yang saya katakan pembangunan bukan lagi menjadi cara, melainkan tujuan. Pembangunan yang seharusnya mensejahterakan rakyat malah sebaliknya menggusur rakyat dari kelayakan hidupnya.

 

Selain hal prosedural terkait pembebasan lahan, ketidakpatuhan juga dilakukan terkait regulasi pengalihan tata guna untuk lahan terindungi. Contoh kasusnya adalah pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dimana trasenya melalui dan akan menggusur lahan pertanian pangan. Dalam UU disebutkan bahwa lahan-lahan pertanian pangan dilindungi dan jika dikonversi harus ada lahan penggantinya. Namun, sampai saat ini pihak penyelenggara proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung belum mengonfirmasi lahan pengganti untuk lahan pertanian pangan yang akan tergusur. Seakan hal tersebut bukanlah hal penting jika dibandingkan dengan pembangunan kereta api cepat. Padahal memberikan lahan pertanian pangan pengganti akan mengamankan produksi bahan pangan kita sekaligus mengamankan mata pencaharian masyarakat pemilik lahan.

 

Hukum Indonesia kini seakan kehilangan supremasinya di hadapan pembangunan. Hukum yang seharusnya menjamin keadilan dan kesejahteraan sosial ternyata belum mampu melindungi masyarakat dari gencarnya pembangunan. Dalam waktu tiga tahun terakhir bahkan Pemerintahan Jokowi-JK menggunakan strategi melawan hukum dengan hukum lainnya, demi melindungi pembangunan. Melalui kewenangan yang dimilikinya, Presiden Joko Widodo menerbitkan produk hukum yang berlabel “Percepatan Proyek Strategis Nasional”. Dengan adanya aturan ini, proyek-proyek yang terpayungi produk hukum ini memiliki keistimewaan dalam hal perizinan dan penyesuaian tata ruang wilayah yang lebih mudah daripada proyek lainnya. Produk hukum yang diterbitkan oleh Presiden Joko Widodo mengenai percepatan proyek strategis nasional, setidaknya berjumlah 11 Peraturan Presiden, 2 Keputusan Presiden, dan 1 Instruksi Presiden.

 

Pelanggaran hukum oleh penyelenggara proyek nasional memberikan poin buruk dalam penegakkan hukum di Indonesia. Terlihat sekali betapa lemahnya hukum di hadapan pembangunan. Namun, lebih parah lagi ketika produk hukum dilakukan untuk melawan atau melangkahi produk hukum lainnya. Dengan terjadinya hal tersebut, hukum bukan hanya kehilangan supremasinya, namun bahkan telah kehilangan esensinya sebagai sebuah hukum.

 

 

Pembangunan Berkelanjutan

 

Pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang menjadi tujuan nawa cita memang adalah hal yang sangat penting. Tepat jika pemerintah memilih pembangunan infrastruktur fisik sebagai cara untuk dapat mencapai cita-cita tersebut. Namun, pemerintah sebagai pemimpin negara yang menguasai hajat hidup orang banyak hendaknya tidak hanya mementingkan pembangunan dan perekonomian saja. Pemerintah juga harus melihat bagaimana pembangunan infrastruktur fisik yang dilakukan berdampak pada aspek lainnya. Hal tersebut penting untuk dilakukan agar infrastruktur fisik yang telah dibangun dapat terus menerus dimanfaatkan karena kondisi aspek lainnya tidak kalah baik dengan kondisi infrastruktur yang telah dibangun.

 

Bicara soal pemanfaatan secara terus-menerus berkaitan langsung dengan konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini mengemukakan bahwa untuk mencapai keberlanjutan, pembangunan ekonomi harus dibersamai dengan perlindungan sosial dan lingkungan. Tiga kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan hanya salah satu atau salah duanya saja, melainkan harus ketiganya.

 

Jika pembangunan ekonomi dicanangkan melalui perencanaan, maka perlindungan sosial dan lingkungan dilakukan dengan hukum. Hukum seharusnya dapat sedemikian rupa menjamin kesejahteraan sosial dan melindungi lingkungan dari bahaya kerusakan, dalam konteks ini, yang disebabkan oleh pembangunan infrastruktur. Itu sebabnya hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam pembangunan besar-besaran yang terjadi saat ini. Sebab tanpa hukum, pembangunan akan berjalan tanpa adanya kontrol yang membatasi mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan.

 

Melihat hukum hari ini yang tidak mampu melindungi aspek sosial lingkungan Indonesia dari pembangunan infrastruktur merupakan catatan hitak m yang sangat penting selama tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK. Sedihnya, terkadang kita sebagai bagian masyarakat juga lupa. Lupa bahwa pembangunan infrastruktur demi menyasar pertumbuhan ekonomi adalah hal yang baik, namun bukan satu-satunya hal yang harus dilakukan. Kesejahteraan rakyat sebagai dimensi dari aspek sosial dan kondisi lingkungan adalah sesuatu yang tidak bisa diabaikan dan bahkan seharusnya membersamai pembangunan infrastruktur.

 

Dalam dua tahun masa pemerintahan yang tersisa semoga Pemerintahan Jokowi-JK dapat kembali memperkuat hukum, terutama dalam konteks ini adalah hal-hal yang terkait pembangunan infrastruktur. Jangan sampai hukum tetap menjadi lemah hingga akhirnya pembangunan infrastruktur yang serampangan tidak dilakukan secara terus-menerus. Semoga kita semua senantiasa mengingat bahwa pembangunan infrastruktur bukanlah tujuan, melainkan cara. Cara untuk mencapai cita nawa cita, pemerataan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan.




Andriana Kumalasari (Teknik Sipil ITB 2014)

Menteri Inkubasi Kajian Kemenkoan Sosial Politik KM ITB