Oleh:

Muhammad Luthfie Arif (Kadep Kastrat BEM UI 2017)



DEPOK. Tepat pada tanggal 20 Oktober 2017 ini, Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK) akan genap berusia tiga tahun. Sebuah usia yang bisa dibilang cukup matang dalam masa pemerintahan yang hanya berusia lima tahun. Hal ini setidaknya terlihat dari masa pemerintahan yang telah memasuki pertengahan periode. Di masa-masa ini pula, suatu pemerintahan akan memulai memperbanyak kebijakan-kebijakan populisnya, demi memberikan keuntungan menjelang dimulainya tahun politik pada dua tahun mendatang. Pada masa inilah kita dapat melihat perbedaan politik kebijakan yang diambil oleh suatu pemerintahan. Hal ini tidak lain dan tidak bukan demi memuluskan terwujudnya kemenangan pada pemilu dan pemerintahan dua periode.


Kebijakan politis yang populis demi mendongkrak elektabilitas partai politik dan petahana pernah terjadi sebelumnya pada medio 2008-2009. Kala itu, besan mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi tersangka kasus korupsi dana Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia sebesar Rp 100 Triliun. Pada masa itu, media massa dipenuhi dengan arus informasi terkait besan dari Presiden saat itu yang terjerat kasus korupsi. Kemudian ketika mulai memasuki masa-masa pesta demokrasi, Partai Demokrat gencar mengkampanyekan jargon Katakan Tidak Pada Korupsi!. Kampanye ini menjadikan fenomena-fenomena terungkapnya sejumlah kasus korupsi besar pada masa itu, termasuk kasus yang menimpa besan SBY sebagai bukti nyata keberhasilan pemberantasan korupsi pada masa SBY. Sontak hal ini pun langsung memberikan dampak positif bagi elektabilitas Partai Demokrat pada Pemilihan Legislatif 2009 dan SBY pada Pemilihan Presiden 2009. Pada saat itu, Partai Demokrat menang sebagai pemenang pemilihan legislatif dengan perolehan suara 20,85% dan SBY terpilih kembali menjadi Presiden dengan perolehan suara 60,80% suara, unggul dari kedua pesaingnya, Megawati Soekarnoputri dan Jusuf Kalla.


Politik kebijakan yang populis untuk meningkatkan elektabilitas suatu kontestan politik rasanya bukan hal baru. Praktek-praktek seperti ini juga dapat dengan mudah kita temui pada lingkup yang lebih kecil. Pembangunan-pembangunan jalan, jembatan dan infrastruktur lainnya seringkali dilakukan pada 1-2 tahun sebelum masa jabatan seorang kepala daerah berakhir. Fenomena-fenomena tadi menunjukkan kepada kita bahwa hal-hal demikian merupakan jalan pintas untuk mendongkrak elektabilitas menjelang pesta demokrasi.


Kembali berbicara mengenai politik kebijakan Presiden Joko Widodo memasuki tahun keempatnya pasca 20 Oktober nanti. Bukan hal yang keliru rasanya ketika kita membuat suatu kesimpulan bahwa, probabilitas diambilnya kebijakan populis tersebut dilakukan pemerintahan Jokowi-JK cukup besar. Melihat adanya probabilitas kebijakan populis yang akan dilakukan pada sisa masa pemerintahannya, salah satu aspek yang kita tunggu adalah bagaimana sikap dan kebijakan yang akan diambil oleh Presiden Joko Widodo dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Penulis memilih aspek ini dikarenakan aspek ini merupakan isu yang cenderung akan banyak elemen masyarakat yang mendukung dan sedikit yang akan menghadirkan narasi kontra. Agenda pemberantasan korupsi selama ini memang dinarasikan sebagai sebuah upaya penyelamatan kekayaan negara. Alasannya, praktek korupsi merupakan bentuk perampasan terhadap kekayaan negara yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat luas, namun justru dinikmati oleh beberapa orang saja. Sontak kemudian pihak-pihak yang menjadi tersangka ataupun memperlemah agenda pemberantasan korupsi akan menjadi musuh bersama masyarakat Indonesia.


Berbicara mengenai agenda pemberantasan korupsi di Indonesia, setidaknya hari ini kita dihadapkan dengan tiga fenomena yang menyita perhatian masyarakat luas. Fenomena-fenomena tersebut adalah kasus korupsi KTP elektronik yang merugikan negara Rp 2,3 triliun, Pansus Hak Angket KPK dan menangnya Setya Novanto dalam sidang pra-peradilan. Kasus korupsi KTP elektronik ini mulai bergulir pada 9 Maret 2017, ketika itu terjadi pembacaan dakwaan pertama kali oleh KPK di pengadilan. Sebelum pembacaan itu dilakukan, bocor informasi bahwa banyak nama-nama yang terseret dalam kasus korupsi tersebut, termasuk diantaranya adalah para anggota DPR. Permasalahan dari kartu identitas 250 juta masyarakat Indonesia ini tidak hanya berhenti disitu, polemik belum terpenuhinya kewajiban kepada konsorsium pelaksana proyek menjadikan hal ini menjadi semakin kacau. Tak lama berselang, publik kembali dihebohkan dengan sosok Miryam S. Haryani yang merupakan anggota Komisi II DPR RI dari fraksi Partai Hanura. Kesaksiannya dinilai menjadi kunci yang akan menjerat nama-nama besar yang saat ini tengah bercokol di kursi anggota dewan di Senayan. Sontak hal ini membuat DPR berang dan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan KPK. Melalui RDP tersebut, DPR meminta KPK untuk membuka rekaman pemeriksaan Miryam S. Haryani yang menyebutkan keterlibatan nama-nama besar anggota DPR. Penolakan KPK atas permintaan DPR tersebut kemudian melahirkan bergulirnya Hak Angket DPR yang sampai saat ini masih dipertanyakan aspek legalitasnya, mengingat Hak Angket merupakan Hak DPR yang ditujukan kepada pemerintah, sedangkan KPK merupakan lembaga Negara. Perdebatan mengenai aspek legalitas Hak Angket inipun kemudian digugat oleh Wadah Pegawai (WP) KPK ke Mahkamah Konstitusi.


Pembentukan Pansus Hak Angket KPK yang pada awal mula pembentukannya pun tidak diikuti oleh semua fraksi inipun menambah catatan kecacatan yang ada. Berbagai fenomena yang mengesalkan publik kemudian muncul. Mulai dari anggaran yang menghabiskan dana hingga Rp 800 miliar hingga panitia khusus (pansus) yang mendatangi para napi korupsi di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Sukamiskin. Kekesalan publik pun semakin bertambah ketika muncul wacana revisi UU KPK sebagai bagian dari investigasi Pansus Hak Angket ini. Tak tanggung-tanggung, wacana yang muncul ke publik adalah dihilangkannya wewenang penyidikan dan penyelidikan pada KPK lalu diberikan kepada Kepolisian dan kewenangan penuntutan yang diberikan kepada Kejaksaan. Wacana ini seolah-olah mengaminkan dugaan masyarakat luas bahwa Pansus Hak Angket KPK merupakan upaya DPR untuk mencari pembenaran terhadap digulirkannya kembali revisi UU KPK. Tak berhenti disitu, kekesalan publik semakin bertambah dengan diperpanjangnya masa kerja Pansus Hak Angket KPK yang secara jelas telah melanggar Pasal 206 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Pasal tersebut mengatur bahwa masa kerja Pansus Hak Angket KPK adalah 60 hari kerja. Artinya masa kerja Pansus Hak Angket KPK harusnya berakhir pada 28 September silam, namun pada sidang paripurna tanggal 26 September 2017 masa kerja Pansus Hak Angket kembali diperpanjang selama 60 hari mendatang.


Fenomena terakhir adalah yang paling menyita perhatian publik saat ini. Menangnya Setya Novanto di praperadilan sontak menimbulkan reaksi kekecewaan di masyarakat. Kekecewaan ini dikarenakan Setya Novanto selalu lolos dalam berbagai kasus korupsi yang menjeratnya. Tercatat, kasus korupsi KTP Elektronik merupakan kasus korupsi ketujuh Setya Novanto yang berhasil lolos dari jerat hukum. Masih hangat rasanya diingatan masyarakat, bagaimana Setya Novanto terjerat tindak pidana penyuapan kasus “Papa Minta Saham” kepada perusahaan tambang milik Amerika Serikat, Freeport McMoran. Kasus ini memancing amarah publik yang luar biasa, terlebih Freeport selama ini dinarasikan sebagai salah satu kegagapan negosiasi pemerintah Indonesia terhadap investasi perusahaan asing di bumi pertiwi. Kemenangan Setya Novanto di praperadilan pun semakin memperbesar amarah publik terhadap kondisi agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Terlebih, kemenangan ini diwarnai dengan berbagai kejanggalan dalam putusan hakim tunggal, Cepi Iskandar. Kejanggalan-kejanggalan yang terjadi diantaranya adalah diterimanya laporan Pansus Hak Angket KPK sebagai alat bukti oleh Hakim Cepi Iskandar. Hal ini, secara jelas tidak memiliki keterkaitan antara kasus korupsi yang menimpa Setya Novanto dengan kinerja KPK yang diinvestigasi oleh Pansus Hak Angket KPK. Kejanggalan berikutnya adalah menolak diputarnya rekaman bukti keterlibatan Setya Novanto dalam kasus korupsi KTP Elektronik sebagai alat bukti. Kejanggalan berikutnya adalah keputusan hakim yang tidak menerima alat bukti yang sebelumnya juga telah digunakan pada pelaku lain. Hakim beranggapan bahwa alat bukti yang telah digunakan sebelumnya menjadi tidak berlaku dan harus menggunakan alat bukti yang lain. Padahal secara jelas kita mengetahui bahwa praktek tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang pasti dilakukan bersama-sama. Maka dengan demikian bukti keterlibatan beberapa pihak dalam suatu kasus memungkinkan untuk terdapat pada satu alat bukti saja. Kejanggalan tersebut pun semakin menambah amarah publik, kecurigaan terhadap adanya intervensi dalam proses tersebut pun mencuat dengan adanya kejanggalan-kejanggalan tadi. Tidak hanya itu, amarah publik pun semakin tergambar dengan munculnya tagar #ThePowerOfSetnov di media sosial yang menggambarkan betapa “kuatnya” sosok Setya Novanto dalam berbagai hal di Indonesia.


Dari fenomena-fenomena di atas, bisa disimpulkan bahwa agenda pemberantasan korupsi di Indonesia sedang bermasalah. Upaya yang dilakukan oleh DPR melalui Pansus Hak Angket KPK merupakan gambaran bagaimana agenda pemberantasan korupsi hari ini sedang dilemahkan. Bukan hanya itu, kemenangan Setya Novanto dalam praperadilan yang diduga melakukan intervensi semakin menambah parahnya kondisi saat ini. Dengan berbagai fenomena yang terjadi saat ini, pemerintah sepatutnya tidak tinggal diam. Terlebih dalam Nawa Cita-nya, Presiden Jokowi mengatakan dalam poin keempat bahwa menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Poin tersebut menegaskan bahwa agenda pemberantasan korupsi merupakan prioritas Joko Widodo dalam masa pemerintahannya saat ini. Upaya pelemahan agenda pemberantasan korupsi dengan revisi UU KPK yang saat ini terjadi via Pansus Hak Angket hanya bisa dihentikan oleh Jokowi lewat kebijakan dan lobi-lobi politiknya dengan para politisi di Senayan. Bukan hal yang baru bagi kita ketika Presiden memberikan intervensinya dengan menghentikan proses revisi UU KPK yang sedang berjalan. Pada awal tahun lalu, Presiden Jokowi pernah melakukan hal serupa dengan mengeluarkan pernyataan bahwa proses revisi UU KPK dihentikan sementara. Sontak pernyataan inipun benar-benar mampu menghentikan DPR untuk tidak melanjutkan proses legislasi revisi UU KPK.


Tindakan serupa juga saat ini tengah dinanti oleh masyarakat, apakah Presiden Joko Widodo akan menghentikan upaya pelemahan ini yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat atau justru membiarkannya. Namun, ketika kita kembalikan kondisi dimana saat ini tengah masuk masa-masa politik, maka seharusnya kebijakan untuk menghentikan proses tadi adalah hal yang perlu dilakukan Joko Widodo untuk meningkatkan elektabilitasnya. Kebijakan populis yang menyenangkan banyak pihak akan secara jelas mendongkrak kepercayaan publik terhadapnya. Pada akhirnya hal ini akan memberikan keuntungan bagi beliau.


Namun, terlepas latar belakang yang akan diambil dan dampak politis yang akan muncul bagi Jokowi, sikap tegas presiden dalam kasus ini sangat diperlukan. Berbagai gelombang penolakan terhadap Pansus Hak Angket dari masyarakat telah deras mengalir secara terus menerus. Besarnya penolakan dari masyarakat ini menjadi gambaran bagi kita bahwa saat ini, masyarakat tengah bersatu padu membela dan menjaga agenda pemberantasan korupsi agar tidak dikebiri. Hal ini juga menyadarkan kita bahwa agenda pemberantasan korupsi bukan hanya tugas KPK sebagai lembaga yang diamanatkan undang-undang, bukan hanya tugas presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, melainkan juga tugas seluruh masyarakat Indonesia sebagai pemegang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena jika bukan masyarakatnya yang bergerak dan berjuang demi kepentingan bersama ini, lantas siapa lagi yang akan peduli terhadap agenda pemberantasan korupsi di Indonesia ?