Yulida Rachmawati

Mahasiswi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB

Menteri Kebijakan Daerah

 

Setiap muncul berita tentang politik, terutama di masa-masa pilkada serentak 2018 menuju pilpres 2019, tak sedikit dari kita yang merasa jengah. Kenapa? Timeline sosial media kita yang tenang seakan sesak dengan berita polarisasi calon. Isu yang diangkat kebanyakan hal sensitif yang tidak seharusnya diperdebatkan: agama dan keyakinan, suku bangsa, atau isu primordialisme lainnya. Sebagian dari kita juga sudah terlanjur merasa apatis karena merasa tidak ada calon yang terasa cocok. Meski harus digaris bawahi, ketidak cocokan ini merupakan hasil dari penilaian seksama: visi misi dan program, track record, pernahkah terlibat kasus korupsi/termasuk ke dalam dinasti (keluarganya merupakan pejabat politik), melihat pembawaannya dalam debat publik, dst.


Tapi bahkan sebagian dari kita sudah merasa tidak suka dengan sistem demokrasi yang saat ini diselenggarakan. Karena pada kenyatannya, calon-calon yang maju ke dalam bursa telah melalui seleksi dari partai politik dengan uji kepatutan dan kelayakan sertak kesepakatan mahar. Demokrasi berganti menjadi urusan bisnis. Untuk mencalonkan diri, memerlukan modal yang besar: modal calon walikota disebutkan BBC sebanyak 20–30 miliar rupiah, dari okezone.news menyebutkan modal calon bupati 75 miliar rupiah, modal calon gubernur menurut Kompas berkisar 100 hingga 400 miliar rupiah, dan biaya presiden dari perhitungan Tempo mencapai 7 triliun rupiah. Hal ini jauh dari rata-rata pendapatan Indonesia hanya 47 juta rupiah per tahun. Skema uang ini akhirnya mengeliminasi orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas hingga akhirnya hanya menyisakan keluarga ningrat atau milyuner, atau berani mengambil resiko berutang dengan mencari investor politik. Kemudian setelah menjadi kepala daerah, seperti bisnis, ia harus mengembalikan pinjaman kepada investor dengan memberikan kelancaran perizinan, jaminan politik dan keamanan, pelonggaran kebijakan, tender proyek, bahkan hingga pembiaran pelanggaran hukum. Sayangnya bukti ini susah untuk di dapatkan. Hingga kemudian, melihat hal ini, KPK mewacanakan untuk muncul di setiap daerah. Meskipun, akan membutuhkan sumber daya dan modal yang tidak sedikit.


Pilkada memang memiliki rahasia publik yang gelap, tapi di beberapa daerah terdapat kepala daerah yang diakui oleh banyak orang sebagai kepala daerah yang menjalankan tugasnya dengan baik bahkan menerima berbagai penghargaan. Silahkan teman-teman menyebutkan, gubernur, walikota, atau bupati yang diberitakan baik oleh publik. Apa yang menjadi faktor keberhasilan kepala daerah itu?


Pertama, faktor dari kepala daerahnya. Tugas utama dari kepada daerah secara umum adalah pengelolaan sumber daya. Pengelolaan sumber daya membutuhkan kebijakan yang efektif dan berani dalam melakukan perencanaan, eksekuasi, hingga evaluasi. Ditambah terdapat tantangan berbagai permasalahan. Misalnya perkotaan memiliki masalah ketimpangan, transportasi, penyediaan perumahan layak, persampahan, dan ruang publik. Sedangkan perdesaan memiliki masalah kemiskinan dan akses pada sarana prasarana dan utilitas seperti pendidikan, kesehatan, listrik, dll. Perlu untuk diingat, kepala daerah tidak mengelola sumber daya pada tanah kosong. Di tempat itu sudah ada masyarakat dengan karakteristik berbeda-beda, budaya yang telah lama terbentuk, bentang alam, dan banyak hal yang menjadi ciri khas daerahnya masing-masing. Kepala Daerah saat ini memiliki otonomi, seharusnya yang paling mengerti dan paling dekat kepada masyarakatnya. Merupakan kepala daerah yang diharapkan ketika agenda reformasi mengenai otonomi daerah digulirkan. Berharap kepala daerah bukan hanya sebatas seremonial saat pesta demokrasi, tetapi pelayan masyarakat yang bertugas melayani kebutuhan publik. Kesadaran ini yang perlu dibangun oleh calon kepala daerah.


Kedua, faktor dari masyarakatnya. Kita harus mengubah pola pikir kita soal politik dan pemilu. Politik hanyalah suatu alat dan pilkada hanyalah salah satu cara mencurahkan demokrasi. Jika kita melihat politik dan pilkada ini buruk, bukan berarti akan lebih baik bila kita memiliki pemimpin otoritarian, kembali kepada sistem kerajaan, layaknya Majapahit atau Sriwijaya yang oleh sejarah merupakan puncak kejayaan. Karena pada akhir sejarah, kerajaan-kerajaan di masa itu runtuh karena politik devide et empera. (Meskipun saat ini, rasa-rasanya politik devide et empera masih menjadi primadona untuk melanggengkan kekuasaan saat pemilu). Memperluas kanal demokrasi, melakukan diskusi konstruktif soal politik dan permasalahan daerah, juga berpartisipasi aktif pada setiap kesempatan seperti memberikan hak suara, merupakan tanggung jawab untuk menjadi warga negara yang baik. Masyarakat seperti ini bisa menjadi teman kritis kepala daerah tidak hanya sebelum pemilihan, tapi setelah pemilihan hingga 5 tahun berikutnya.


Sudah tentu ada banyak faktor lainnya. Tapi dua hal itu yang secara fundamental berpengaruh. Bisa dengan satu faktor atau dua faktor sekaligus. Hal ini menunjukkan bukan hanya tanggung jawab kepala daerah, tetapi persatuan masyarakat bisa saja menjadikan proses pemilihan kepala daerah tidak hanya soal bisnis, tapi juga melakukan pembangunan yang berdaya cipta, karya, dan karsa untuk masyarakatnya.


Pada akhirnya, pilkada merupakan rangkaian proses pencarian hingga penetapan kepala daerah dengan nilai-nilai demokratis. Selamat kepada mereka yang telah memilih pada pilkada serentak. Tapi mari terus kita ingat, demokrasi tidak terbatas dengan memilih di balik bilik suara. Demokrasi merupakan bentuk penghayatan pemikiran bahwa setiap individu (terlepas dari status sosialnya) memiliki kedaulatan atas dirinya sendiri untuk mengembangkan dan memberdayakan daerahnya masing-masing. Merdeka!