Ekonomi Inklusif sempat menjadi pandangan umum dan akhirnya disepakati oleh pemimpin negara-negara yang tergabung dalam Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) 2017 yang diselenggarakan di Danang, Vietnam pada 11 Nopember 2017. Entah seperti apa pandangan mereka terhadap ekonomi inklusif namun sepertinya mengalami penyempitan yang hanya fokus pada perdagangan inklusif yang berarti kurang lebih bermakna perdagangan bebas-non tarif.

 

Pada dasarnya suatu perekonomian akan berkembang dengan fondasi yang kokoh manakala seluruh agen (pelaku) ekonomi yang terlibat di dalamnya mampu dan memiliki akses yang terbuka untuk memberikan nilai tambah. Pelibatan secara sistemik dan masif individu dengan mengesampingkan masalah gender, difabilitas, dan lain sebagainya dalam rantai nilai tambah dalam satu sistem ekonomi tentu akan memperkuat fondasi ekonomi yag inklusif dengan pertumbuhan yang berkelanjutan.

 

Akumulasi aset termasuk skill dan informasi pada satu atau segelintir agen ekonomi akan membuat pertumbuhan ekonomi berjalan timpang. Pertumbuhan yang timpang ini secara berkelanjutan akan memiliki efek bola salju yang gelindingannya akan merusak banyak bangunan dan strukturnya; seperti bangunan sosial, budaya, politik, bahkan hukum dan tentu saja bangunan ekonomi dan keuangan.

 

Beberapa hal yang menunjukkan ketimpangan sudah terjadi, seperti dengan kasat mata kita melihatnya sendiri di lingkungan sekitar. Selain itu secara khusus ukuran gini rasio negara kita juga makin tinggi (0,41). Gini rasio yang semakin tinggi menunjukkan ketimpangan yang semakin lebar dan juga berarti terjadi akumulasi kekayaan pada segelintir orang.

 

Hal seperti di atas bukan lantas tidak disadari oleh pemerintah, pemerintah dengan berbagai upayanya terus mencoba menyasar penyelesaian tantangan itu. Termasuk peluncuran banyak paket ekonomi hingga lima belas (15) buah dalam rangka memperbaiki iklim usaha nasional dari berbagai sudut.

 

Warisan Liberalisasi Ekonomi

Semenjak Indonesia melakukan liberalisasi ekonomi pada tahun 1988 silam, tidak dipungkiri telah berhasil membawa pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan cepat dengan patokan pada gagasan trickle-down effect. Namun demikian pembangunan ekonomi dengan gagasan tersebut bukan tidak meninggalkan catatan penting di dalamnya. Banyak sekali catatan yang bisa diambil. Beberapa catatan antara lain bahwa ternyata pertumbuhan yang tinggi dengan sokongan utama dari konsumsi (catatan: hingga saat ini) membuat kepercayaan diri kita menjadi melambung hingga melupakan penguatan inti mesin pertumbuhan itu sendiri. Inti mesin pertumbuhan itu adalah sektor produksi baik barang ataupun jasa, tentu saja dengan tidak mengesampingkan sektor lain.

 

Perkembangannya setelah itu, sektor produksi dicoba digeser dari industri padat tenaga kerja dengan mengerahkan seluruh energi menjadi industri padat teknologi tinggi yang mana tidak jamak dikuasai oleh sebagian besar pelaku ekonomi di Indonesia. Sehingga sekali lagi terjadi pemusatan aset yang tidak merata.

 

Langkah Awal

Langkah-langkah konkrit dan sistemik perlu diambil guna sesegera mungkin dapat dilakukan perbaikan atas catatan-catatan pada model pembangunan masa lalu. Pelibatan menyeluruh dan inklusif dalam pembangunan ekonomi dapat dilakukan dengan memulai dari lapisan yang selama ini tidak “terlibat” maupun “dilibatkan”. Upaya untuk menarik keterlibatan ini harus dilakukan melalui pengembangan “skill” tidak hanya secara konvensional melalui pendidikan formal, namun harus lebih ditekankan melalui upaya yang non konvensional.

 

Usaha non-konvensional ini adalah upaya penularan (regenerasi) kemampuan yang difasilitasi oleh pemerintah sebagai upaya menjamin keberlangsungan pool of knowledge (tandon pengetahuan) dan pool of skill (tandon ketrampilan) untuk generasi mendatang yang secara umum kurang terpapar dengan pendidikan formal. Banyak sekali talenta-talenta atau kearifan lokal yang dimiliki oleh individu maupun kelompok masyarakat yang selama ini tidak terwariskan secara sistematis sehingga hilang begitu saja. Untuk menanggulangi keringnya tandon tersebut perlu melibatkan berbagai macam pihak, seperti lembaga swadaya masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, perbankan, dan tentu saja pemerintah.

 

Identifikasi terhadap para tandon ini perlu dilakukan untuk segera ditularkan (regenerasi). Identifikasi ini harus mencakup bebagai bidang seperti budaya dan seni, sektor kreatif, pertanian, peternakan, dan lain sebagianya. Tandon-tandon inilah yang nanti akan menajadi tempat bagi pelaku ekonomi yang selama ini tidak terlibat banyak dalam perekonomian (katakanlah seperti unskilled labor) akan menyerap ilmu, skill, dan pengetahuan. Bagai para “tandon” hal ini tentu akan menjadi cara untuk memperbesar skala produksinya dengan kata lain akan mampu menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

 

Peran Penting Pesantren

Dalam upaya mengangkat ekonomi dan memperkecil kesenjangan ekonomi pemerintah dapat memanfaatkan lembaga sosial yang selama ini sudah ada dan teruji dalam peranannya memperkuat struktur bangunan soaial kemasyarakatan seperti halnya pesantren. Demikian juga peran ketokohan lokal dalam lembaga itu atau masyarakat setempat dalam hal ini dapat dijadikan tolok ukur sebagai social collateral bagi perbankan untuk berperan lebih banyak dengan memberikan akses terhadap permodalan bagi para tendon yang telah teridentifikasi.

 

Hal ini sejalan dengan keinginan pemerintah dalam memperkuat ekonomi umat. Kerjasama pemerintah dan berbaagi perangkatnya dengan pesantren dan lembaga sosial sejenis tentu akan mampu menarik pelaku ekonomi yang selama ini terpinggirkan menjadi aktif dan pada akhirnya akan berkontribusi maksimal dalam memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

 

Athor Subroto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia

 

telp: 081381118117

email koresponden: athor.subroto@ui.ac.id/athor.subroto@yahoo.com