Oleh: Muhammad Fauzan Irvan

(Presiden BEM REMA UPI, Koordinator BEM SI Jawa Barat


Pembicaraan masyakat dunia Internasional dewasa ini sedang tertuju kepada negeri yang jumlah penduduknya terbesar di dunia. Yaitu Republik Rakyat Tiongkok, dulunya Republik Rakyat Cina (RRC). Bagaimana tidak, pasalnya di negeri itu terdapat perbuatan persekusi, Intoleran, penjajahan, dan ketidakadilan terhadap etnis Uighur yang beragama Islam. Etnis Uighur terletak di wilayah Xinjiang.


Xinjiang adalah provinsi terbesar di Tiongkok dan menyimpan sumber daya alam tak terhingga. Tidak heran jika Beijing memusatkan perhatian pada kawasan yang dilalui jalur sutera itu. Provinsi Xinjiang —atau akrab disebut Turkestan Timur— terletak di barat laut Cina dan berbatasan dengan Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Pakistan, dan Afghanistan. Budaya, agama, dan bahasa masyarakat Xinjiang sangat berbeda dari kebanyakan provinsi di Tiongkok. Ada lebih dari 50 etnis minoritas di Xinjiang, baik yang berasal dari Tiongkok maupun Asia Tengah. Uighur adalah salah satunya. Komunitas Uighur, salah satu dari 50 etnis itu, adalah keturunan bangsa Turk.


Muslim Uighur, catatan Amnesty International dan Human Rights Watch, dipaksa bersumpah setia kepada Presiden Xi Jinping, ditahan tanpa batas waktu yang jelas, diperlakukan layaknya sumber penyakit, sampai dipaksa menyerukan slogan-slogan Partai Komunis. Selain itu, pemerintah Cina juga mengawasi gerak-gerik masyarakat Uighur secara ketat lewat pemantauan kartu identitas, pos pemeriksaan, identifikasi wajah, serta pengumpulan Deoxyribonucleic Acid (DNA) dari jutaan warga. Pemerintah Tiongkok juga melarang warga Uighur menggunakan nama-nama tertentu yang berkaitan dengan nama-nama Islam, melarang memiliki jenggot, perempuan dilarang menggunakan jilbab dan simbol-simbol Islam lainnya.


Perbuatan diskriminasi dan persekusi yang dilakukan oleh pemerintah Tiongkok tersebut sangat melukai hati masyarakat dunia dan melanggar Hak Asasi Manusia. Karena dalam deklarasi Universal Hak Asasi  Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dijelaskan bahwa kebebasan beragama dan kepercayaan adalah hak asasi manusia. Sehingga tanggung jawab Negara untuk menghormatinya. Terlebih masyarakat Indonesia pasti sangat mengecam perbuatan ini, karena DNA Rakyat Indonesia adalah anti penjajahan, cinta damai dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sosial.


Eksistensi dan sikap bangsa Indonesia dalam kasus Uighur ini sangat diperhitungkan, karena dalam sejarah perjalanan Indonesia, Indonesia selalu berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia baik secara langsung maupun tidak langsung dan paling lantang menentang setiap penjajahan di muka bumi ini. Peran Indonesia tersebut dibuktikan dengan berlansungnya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Agenda utama Konferensi Asia Afrika ini adalah membicarakan masalah Hak Asasi Manusia, bangsa-bangsa yang belum merdeka, kerjasama internasional, dan deklarasi tentang memajukan perdamaian dunia. Konferensi ini menghasilkan Basic Paper on Racial Discrimination, Basic Paper on Radio Activity dan Declaration on the Promotion of World Peace and Co-Operation. Inilah yang kemudian dikenal sebagai Dasasila Bandung.


Indonesia juga aktif mengirimkan Pasukan Garuda (Pasukan ini terdiri dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negeri-negeri lain yang tengah mengalami konflik). Bahkan menurut data Kementerian Luar Negeri, Indonesia menjadi kontributor terbesar ke-10 pasukan pemeliharaan perdamaian PBB dari 124 Negara. Terlebih pada tahun 2012 dibangun Indonesial Peace Ssecurity Center (IPSC) yang merupakan pusat perdamaian dan Keamanan Indonesia. IPSC ini memiliki unit yang mengelola kesiapan pasukan yang akan dikirim untuk menjaga perdamaian dunia (Standby Force). Hal ini menunjukan dari dahulu hingga sekarang, Indonesia memiliki peran aktif dan strategis untuk menjaga perdamaian dunia.


Bangsa Indonesia harus terdepan dalam membela etnis Uighur di Tiongkok. Karena di samping fakta sejarah yang disebutkan di atas, mandat kontitusional sangat jelas memerintahkan untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pemerintah Indonesia harus aktif membantu muslim Uighur melalui diplomasi Internasional, baik secara bilateral terhadap pemerintah Tiongkok maupun secara multilateral melalui keanggotan PBB, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan lembaga-lembaga Internasional lainnya. Terlebih tahun 2019-2020 Indonesia terpilih menjadi Anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Sebagai anggota tidak tetap DK PBB, Indonesia bisa memperkuat ekosistem perdamaian dunia dan stabilitas global. Melalui OKI dan DK PBB juga Indonesia harus menginisiasi untuk membuat tim investigasi gabungan dalam rangka mencari data dan fakta sebenarnya terhadap apa yang terjadi pada muslim Uighur di Tiongkok. Secara personal, Presiden Jokowi sebagai peringkat ke-16 dari 50 tokoh Islam yang berpengaruh di dunia sangat dinantikan keberpihakan dan ketegasanya.