DEPOK. Kasus dibubarkannya salah satu organisasi masyarakat (ormas) Ikatan Almuni Universitas Indonesia Berbadan Hukum (ILUNI UI-BH) pada beberapa waktu lalu, tepatnya tanggal 10 November 2017 masih menuai pro dan kontra. Pasalnya, pembubaran tersebut dilakukan secara sepihak Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) berdasarkan SK (Surat Keputusan) Rektor UI.


Menurut Achmad Ismail ketua ILUNI UI, ILUNI UI merupakan ormas nomor dua yang dibubarkan menggunakan perppu ormas setelah Hizbu Tahrir (HTI). Namun ada beberapa kejanggalan, yakni pembenaran yang dilakukam oleh Dirjen AHU untuk membubarkan ILUNI UI BH adalah SK Rektor. “Apakah SK Rektor kedudukannya lebih tinggi dari pada undang-undang dasar,” kata Ismail.


Berdasarkan kejadian itu, maka ILUNI UI BH melakukan gugatan hukum terhadap Kemenkumham RI Dirjen AHU atas pembubaran ILUNI UI BH pada sidang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) sejak 19 Desember 2017 lalu. Akan tetapi, sudah tiga kali sidang tersebut dilakukan, tergugat tidak pernah menghadiri persidangan.


Dari ketidakhadiran tersebut, majelis hakim PTUN yang diketuai oleh Hakim Roni Erry Saputro SH. MH, memutuskan akan menyurati Presiden RI Jokowi selaku atasan Menteri KemenhumKam Yasonna agar dapat menghadiri sidang gugatan pembubaran ILUNI UI badan hukum berikutnya.


Menurut Ramli Kamidin, salah satu Anggota ILUNI UI mengatakan bahwa penguasa saat ini telah menjadikan hukum sebagai alat pengendali untuk melanggengkan kekuasaannya untuk dua periode. “Ketidakhadiran Kemenhumkam adalah tanda Pemerintah merasa berada di atas hukum,” ungkap pria yang juga Aktivis MALARI (malapetaka 15 Januari).

 

Selain itu, Penasehat hukum Tim Advokasi Badan Hukum ILUNI Untuk Keadilan, Herry Hernawan SH, mengatakan bahwa ketidakhadiran Menteri Hukum dan HAM selaku tergugat tiga kali berturut mencerminkan bahwa Menteri Yasonna tidak memberikan contoh yang baik bagi proses penegakan hukum di Indonesia.


Menurut Pasal 72 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, bila tergugat atau kuasanya tidak hadir di persidangan 2 kali berturut-turut dan/atau tidak menanggapi gugatan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, walaupun setiap kali telah dipangil secara patut, maka hakim ketua sidang dengan surat penetapan meminta atasan tergugat untuk memerintahkan tergugat hadir dan/atau menanggapi gugatan. Setelah lewat 2 bulan sesudah dikirimkan dengan surat tercatat penetapan dimaksud, tidak diterima berita, baik dari atasan tergugat maupun dari tergugat sendiri, maka hakim ketua sidang menetapkan hari sidang berikutnya dan pemeriksaan sengketa dilanjutkan menurut acara biasa, tanpa hadir tergugat. Putusan terhadap pokok gugatan dapat dijatuhkan hanya setelah pemeriksaan mengenai segi pembuktiannya tetap dilakukan secara tuntas.


 “Jika para penguasa yang mengerti hukum saja tidak menjalankan hukum, bagaimana keadilan di Indonesia bisa terwujud? Ironi sekali,” kata Ayu Basir Nurdin, salah satu dari Alumni UI.