Carut Marut Kebijakan Hukum Pemerintahan Jokowi

DEPOK. Tepat tanggal 20 Oktober 2017, pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla menginjak tahun ke-3 masa pemerintahannya. Tentu sudah banyak sekali program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk kemajuan bangsa serta mensejahterakan rakyat Indonesia. Namun, tidak dipungkiri juga bahwa masih banyak hal yang belum sesuai dengan apa yang  telah direncanakan oleh pemerintah itu sendiri. Salah satunya yaitu dalam penentuan kebijakan hukum di Indonesia. Menurut Mustafa Fakhri, Ketua Pusat Studi Hukum Tata Negara (KPSHTN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), proses penentuan kebijakan hukum selama ini masih tambal sulam dan belum memuaskan.

Melihat kasus-kasus yang terjadi selama ini tentang permasalahan hukum di Indonesia yang cenderung tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Fakhri mengungkapkan bahwa ada beberapa hal yang harus dipisah, seperti kewenangan eksekutif. Kewenangan eksekutif adalah melakukan perencanaan dan menentukan kebijakan untuk terus menegakkan hukum. Jadi proses penegakkan hukumnya ditegakkan oleh masing-masing institusi yakni kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun tetap terpisah karena ada beberapa ranah yang berbeda.

“KPK misalnya independen. Tetapi kepolisian dan kejaksaan masih di bawah presiden, dalam artian dia (presiden) sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Maka dia masih mempunyai tanggung jawab pembenahan di institusi penegakkan hukumnya sendiri. Jadi dia harusnya melakukan proses reformasi di internal kepolisian dan kejaksaan,” ungkapnya kepada Retorika Kampus.

Menurut Fakhri, selama ini masih ada tarik menarik antara presiden dengan pemilik partai politik PDIP (Jokowi dengan Megawati). Dia mencontohkan saat penetapan Jenderal Budi Gunawan (BG) sebagai kepala kepolisian, yang sangat tampak ada tarik menarik antara KPK dengan Presiden. KPK menetapkan BG sebagai tersangka, sedangkan dia (BG) sudah diajukan oleh presiden. “Itu kan bisa dikatakan kehendak dari Bu Mega, sebagai pemilik partai PDIP. Jadi dari situ saja bisa kita lihat kekuasaan presiden masih bisa dikatakan dikurangi, tidak bisa menjalankan kekuasaannya secara penuh karena adanya campur tangan dari pemilik partai politik,” kata Fakhri.

Proses Hukum Dicabut dengan Proses Politik

Adanya campur tangan politik terhadap hukum, mengakibatkan pelaksanaan hukum pun setengah hati dalam pelaksanaanya. Fakhri mengatakan bahwa intervensi politik tidak hanya dari presiden, tetapi juga dari kekuatan lain seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), seperti pada pembentukan panitia khusus (pansus) hak angket KPK yang murni politik dari DPR. “Saya katakan demikian karena KPK memang tidak luput dari pengawasan DPR. Tapi kenapa hanya KPK saja yang diawasi oleh DPR (yang dibentuk pansusnya)? Harusnya kepolisian dan kejaksaan juga. Jadi katakanlah pansus penegakkan hukum,” tuturnya.

Dalam hal ini, salah satu Ahli Hukum UI tersebut mengatakan bahwa para politisi harus bertindak sebagai negarawan. Politisi ketika membentuk hak angket KPK, meskipun KPK tidak bisa lepas dari pengawasan DPR, tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa proses pembentukan hak angket itu sendiri di latar belakangi oleh kasus e-KTP, karena ada kasus e-KTP yang menyasar para anggota dewan kemudian anggota dewan seolah-olah melakukan serangan balik dan membuat pansus. Bahkan kasus Setya Novanto ada campur baur antara bukti yang ada di pansus dan bukti yang ada di KPK. “Kalau kita lihat dari ranah pra-peradilannya sendiri, hakim juga sudah tidak parsial sehingga dia jadi terseret-seret ke arus politik itu,” ungkapnya.

Selain memaparkan hal di atas, Ahli Hukum Tata Negara UI tersebut juga memberikan saran kepada pemerintah agar tidak menambah masalah. Menurutnya, ketika pembentukan perppu ormas beberapa waktu lalu merupakan hal yang terlalu terburu-buru dan justru menambah masalah. Selain itu, Fakhri juga menyarankan agar melakukan reformasi di institusi penegak hukum dengan sebaik-baiknya dan sebenar-sebenarnya secara komprehensif. “Tidak tebang pilih,” ungkapnya.

Menurut Fakhri selama ini ide reformasi seolah-seolah gagasan untuk menumbangkan presiden, padahal bukan. “Jadi betul-betul diselenggarakan untuk memperbaiki sistem yang sedang bobrok ini,” imbuhnya.

Kebobrokan Sistem Sudah Terjadi Sejak Zaman Orde Baru

Berbicara kebobrokan sistem, Fakhri mengatakan bahwa bobroknya sistem saat ini merupakan peninggalan sejak zaman orde baru. Menurutnya, reformasi di tubuh TNI hampir bisa dikatakan sukses, sementara di tubuh kejaksaan dan kepolisian masih belum. Ada dua jenis independensi, yaitu independensi institusi dan independensi dari aparat penegak hukumnya. “Saya contohkan misalnya di Amerika Serikat (AS), FBI (Federal Bureau of Investigation) di bawah  Department of Justice, tapi dia secara independen bisa memeriksa presiden begitu juga dengan kejaksaannya. Harusnya Indonesia pun seperti itu. Jadi para aparat penegak hukum itu jangan takut dipecat, karena proses pemecatan itu harusnya sulit,” ungkapnya.

Selain itu, Ia mencontohkan salah satu kebobrokan sistem sekarang dengan kasus yang terjadi pada aparat penegak hukum seperti Novel Baswedan yang disiram air keras, tetapi sampai saat ini pelakunya masih belum diketahui. Itu salah satu indikasi bahwa masih ada kekuatan gelap yang dapat melakukan intervensi secara halus maupun kasar. “Itu bukti kalau sistemnya masih bobrok. Kalau sistem yang baik, kan ketika ada serangan terhadap aparat harusnya bisa langsung dieksekusi langsung bisa ditemukan pelakunya dan diproses. Ini kan masih remang-remang,” kata Fakhri.

Menurutnya, perlu waktu lama untuk menyelesaikan kebobrokan bangsa ini. Pemerintah harus memiliki program yang gradual (berangsur-angsur), perkembangannya terlihat untuk tahan-tahap berikutnya. Fakhri  mengatakan bahwa beberapa keputusan presiden selama ini banyak yang blunder (keliru) dan mundur jauh ke masa sebelum ide reformasi terpikirkan oleh mahasiswa. Pembentukan perppu misalnya. Bagaimana bisa perppu yang membolehkan tidak hanya pembubaran ormas, tapi juga mengkriminalkan anggotanya secara tidak langsung. Jadi kalau ada anggota yang terlibat secara tidak langsung bisa dikriminalkan. “Itu kan bahaya banget. Jadi presiden berhenti lah melakukan blunder,” tegasnya.

Terakhir dosen yang juga mengajar di Fakultas Hukum Pasca Sarjana tersebut mengatakan bahwa dahulu dia pernah ditanya untuk memilih antara sistem yang baik atau orang baik. Menurutnya keduanya sangat perlu, tetapi kalau harus memilih salah satunya menurut Fakhri lebih baik sistem yang baik tetapi dikelola oleh orang baik. Dia juga menegaskan bahwa Indonesia saat ini keduanya tidak baik (sistem dan pengelola sistem). “Sistem yang baik hanya bisa dibentuk dan dijalankan oleh orang baik, tetapi orang yang baik dengan sistem yang korup itu tidak bisa jalan, bahkan orangnya bisa jadi korup,” pungkasnya.