Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap tanggal 9 Februari memiliki banyak kisah dibelakangnya yang menarik untuk disimak. HPN justru ditetapkan oleh Presiden Soeharto yang terkenal otoriter dan tak akrab dengan awak media. Ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 5 tahun 1985, tanggal 9 Februari dipilih karena terdapat peristiwa bersejarah bagi kehidupan pers nasional Indonesia yaitu terbentuknya Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan pendukung dan kekuatan pers nasional. Menyambut HPN, tim Retorika Kampus berkesempatan mewawancarai Prof. Deddy Mulyana. Seorang Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Padjajaran (UNPAD) yang telah melahirkan lebih dari 40 buku, lebih dari 20 artikel di jurnal ilmiah nasional dan internasional, dan ratusan artikel populer dan ilmiah dalam surat kabar dan majalah. Berikut petikan wawancara bersama Prof. Deddy Mulyana.


Prof bagaimana sebenarnya sejarah atau awal mula pers di Indonesia?


Menarik, bahwa jika dilihat dari tradisi atau budaya kita, sebenarnya jurnalistik itu bukanlah tradisi kita. Kita ini masyarakat yang berorientasi lisan, makanya rata-rata gemar ngobrol, basa-basi, dan gosip. Sedangkan budaya tulis menulis didominasi oleh dunia barat. Oleh karena itu, jurnalistik banyak berkembang di dunia barat. Terlebih lagi saat ditemukannya mesin cetak pada abad ke-15 oleh Johannes Gutenberg dari Jerman. Budaya jurnalistik masuk ke Nusantara juga tak lepas dari kedatangan para penjajah. Mereka mengenalkan juga budaya tulis menulis yang ujung-ujungnya ya ke jurnalistik itu.


Selain masuknya budaya jurnalistik dari para penjajah, pemuda-pemuda awal Indonesia yang dikirim ke luar negeri seperti Belanda dan Jerman menjadi katalis bagi masuknya budaya jurnalistik di Indonesia. Jerman itu terkenal kental sekali budaya jurnalistiknya. Istilahnya ‘publizistik’ yang artinya public communication atau komunikasi massa.


Berbeda dengan budaya jurnalistik yang dibawa oleh penjajah ke Indonesia, komunikasi massa ini di Indonesia pada awalnya justru menjadi alat perjuangan bagi orang-orang terdidik, khususnya orang Indonesia, untuk berlepas diri dari penjajahan. Kita tentu mengenal tokoh-tokoh pers yang berjasa dalam perjuangan menuju kemerdekaan seperti Douwes Dekker, Adinegoro, dan Tirtoadisuryo.


Memang apa saja sebenarnya fungsi dari jurnalistik Prof?


Jurnalistik memiliki 4 fungsi yang sering dijadikan rujukan standard yaitu untuk menyampaikan informasi, membujuk atau yang sering kita lihat dalam bentuk periklanan, mendidik dan menghibur. Awalnya jurnalistik kita lebih dominan memberikan informasi, namun fungsinya semakin berkembang dan beragam. Meskipun fungsi-fungsi jurnalistik sering dianggap mutually exclusive (terpisah-pisah), sebenarnya saling beririsan. Makanya sekarang muncul istilah-istilah seperti infotainment atau edutainment yaitu informasi atau pendidikan yang bersifat menghibur. Bahkan ada juga istilah sportainment, yakni informasi atau siaran olahraga yang menghibur.


Ragam jurnalistik juga berkembang seiring dengan berkembangnya manusia itu sendiri. Manusia kini semakin kompleks sehingga banyak juga makna peran dan identitas manusia yang bergeser. Misalnya saja istilah pahlawan, dahulu pahlawan itu untuk orang-orang yang berjuang untuk kemerdekaan baik secara fisik maupun intelektual, termasuk wartawan. Tapi kalau sekarang definisi pahlawan sudah bergeser, kan? Intinya adalah orang yang berjasa bagi bangsa dan negara, apa pun profesinya. Bahkan guru pun disebut sebagai pahlawan, meski tanpa tanda jasa.


Bagaimana dengan jurnalistik yang dimanfaatkan oleh penguasa Prof?


Nah itu, jurnalistik itu tidak akan lepas dari situasi dan kondisi masyarakatnya. Pers pasca kemerdekaan dimanfaatkan oleh penguasa untuk membangun. Terlepas apa definisi membangun itu. Namun kita kenal situasi pers pada era Presiden Soeharto dimana pers berganti nama menjadi Pers Pancasila. Tidak pernah jelas maksud dari Pers Pancasila tersebut. Itu hanyalah sebuah siasat dari pemerintah, khususnya presiden saat itu, untuk melanggengkan kekuasaan mereka. Aturan pers saat itu banyak dan ketat sekali. Intinya jangan mengganggu stabilitas pemerintah dan negara, termasuk di dalamnya jangan mengutak- atik bisnis keluarga presiden. Setelah rezim Soeharto tumbang pada tahun 1998, pers memang jauh lebih bebas, namun tampaknya tidak bergerak ke arah yang jauh lebih baik. Pers kita saat ini, apalagi jika televisi kita juga masukkan sebagai pers dalam arti luas, keblablasan. Isinya banal (mengandung banyak hal yang remeh-temeh) yang ditandai dengan hedonisme. Tidak begitu jelas mana yang privasi dan konsumsi publik, mana yang merupakan fakta, mana opini, mana kebenaran dan mana yang bohong. Makanya sekarang kita harus lebih berhati-hati saat menerima informasi. Perlu check dan re-check yang lebih cermat lagi.


Apa yang menyebabkan hal itu terjadi Prof?


Salah satu sebabnya, penegakan hukum kita tidak pernah konsisten, termasuk UUD 1945 dan KUHP. Pengamat asing memandang salah satu ciri budaya kita adalah partikularisme yang salah satu asumsinya adalah hukum hanya berlaku buat sebagian orang tetapi tidak bagi sebagian lainnya. Salah unsur budaya lainnya yang menggangu penegakan hukum kita adalah Paternalisme dan kolektivisme. Paternalisme menyiratkan bahwa atasan sebagai pelindung, tak boleh dikritik dan tak boleh salah. Kolektivisme cenderung melihat dan mementingkan hubungan kekerabatan seseorang. Misalnya saja kalau ada seorang pejabat publik melanggar hukum, melanggar lalu lintas misalnya, paling-paling polisi hanya “Oh Pak X, silahkan lewat”. Berbeda dengan di Belanda misalnya. Menteri sekalipun akan kena tilang jika melanggar lalu lintas. Sama halnya dengan pers. Di Jerman dan di Amerika yang negara bebas begitu saja kalau ada yang melanggar hukum, termasuk undang-undang persnya, maka akan diadili, siapapun dia. Di Jerman khususnya, orang tak pernah melanggar lampu lintas. Pejalan kaki dan pengendara akan berhenti saat lampu merah, meski tengah malam dan tak aada siapa pun yang melihatnya. Bukan berarti paternalisme dan kolektivisme itu buruk. Kalau ada tokoh dan pejabat yang menjadi teladan dalam kehidupan, perilakunya akan mudah ditiru oleh lingkungannya. Namun saat ini kita kekurangan pejabat seperti itu.


Intinya begini, etika dan hukum pers itu tidak bisa tegak tanpa tegaknya hukum-hukum lain yang sifatnya mendasar. Jangankan hukum pers, hukum yang pokok seperti ekonomi saja belum ada model cetak birunya. Ambil contoh soal ekonomi. Rizal Ramli dicopot dari jabatan menteri karena menolak reklamasi yang dinilai merugikan masyarakat luas dan hanya menguntungkan segelintir orang, kemudian urusan keuangan dan ekonomi justru diberikan kepada Sri Mulyani yang orientasinya ekonomi liberal, bukan ekonomi kerakyatan. Ekonomi ini kan untuk hajat hidup orang banyak, bukan urusan segelintir orang.


Contoh kasusnya lainnya Prof?


Kita ambil kasus hukum. Misalnya kasus Ahok dan Buni Yani tempo hari. Salah satu pemicu dipenjaranya Ahok adalah postingan Buni Yani di media sosial. Terlepas dari siapa yang benar dan siapa yang salah tapi logikanya jadi aneh. Ketika Ahok diadili tapi Buni Yani juga diadili. Seharusnya kalau Ahok salah berarti Buni Yani benar. Atau sebaliknya. Jadi kalau Ahok dipenjara, mestinya Buni Yani dibebaskan, atau sebaliknya.


Jadi kita ini masih dalam proses mencari bentuk masyarakat beradab, masyarakat madani atau apapun namanya. Dan dalam konteks itulah pers memiliki peranan penting. Menurut saya pers saat ini juga bukan tidak tahu siapa yang bersalah, siapa yang merupakan koruptor besar. Mereka juga masih melihat-lihat karena belum adanya konstruksi kebiasaan yang ajeg, selain risikonya yang terlalu besar jika suaranya terlalu nyaring, termasuk instabilitas negara. Meskipun pers punya tanggung jawab mereka tidak mau sembarangan juga, senjata makan tuan nanti. Kalau mereka sampai dituduh mencemarkan nama baik, apa perlakuan hukum terhadap mereka akan terjamin dan fair? Sekarang ini kita susah juga menemukan penasihat hukum yang bersedia membela pihak yang tak bersalah atau didzalimi, tanpa imbalan yang memadai. Banyak kasus pada masa lalu yang hingga kini belum tuntas kan, seperti kasus BLBI, Bank Century, hingga kasus Novel Baswedan.


Hukum dan etika pers semakin rumit karena definisi pers juga kini telah berkembang. Sekarang istilah citizen journalism (jurnalistik warga) yang menyebarkan informasi melalui media sosial, yang membuat mana yang benar dan salah menjadi lebih rumit, karena sering beritanya via media sosial itu tanpa verifikasi. Masih ada kontroversi, apakah netizen yang bersangkutan itu wartawan atau bukan. Kalau ya, apakah mereka juga terkena perundang-undangan yang berlaku atau tidak.


Faktanya banyak media massa yang menggunakan info dari warganet juga karena tidak bisa dipungkiri di era serba cepat hal itu memudahkan para wartawan dan media konvensional memperoleh informasi. Cuma problemnya apakah berita dari netizen itu bisa diverifikasi kebenarannya?


Dampak dari citizen journalism atau khususnya netizen journalism itu sendiri adalah adanya penghakiman yang datang dari masyarakat. Bukan hanya pengadilan yang memutuskan mana yang benar dan yang salah. Jadi sekarang ini, kalau seseorang secara hakikatnya benar tapi masyarakat luas sudah menghakimi salah apa daya orang tersebut bisa dihukumi bersalah. Apalagi jika hal ini diakui dan dimanfaatkan media yang lain. Terjadilah penjulukan atau labeling yang dampaknya bisa dahsyat.


Misalnya saja, saya tidak ingin disebut berpihak tapi bagi kita yang berakal pasti bisa melihat janggalnya kejadian ini. Saat Anies Baswedan terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan berpidato dia menggunakan kata pribumi. Apa itu menghina? Ya enggak dong! Seperti misalnya saat ada yang berdakwah dan mengatakan “Kita sebagai pribumi itu harus menerima tamu dengan sebaik baiknya sesuai dengan hadist nabi”, Apa kata pribumi disitu mau dipolitisasi? Hanya saja konteks waktu Anies berpidato itu memang terlalu dekat dengan konteks waktu penggunaan kata pribumi yang dipermasalahkan yang dianggap mendiskriminasi sebagian orang.


Dalam ilmu komunikasi setiap kata itu bermakna kontekstual. Dalam konteks Anies itu tidak ada nuansa rasis atau diskriminasi. Tapi ini dimanfaatkan oleh media media tertentu dan kita tau media media tersebut memiliki keberpihakan dan kepentingan tertentu, baik media televisi maupun media cetak. Anies disebut menggoreng kata pribumi padahal media-media itu juga menggoreng kalimat Anies. Jadi masyarakat disuguhkan gorengan yang digoreng lagi!


Intinya sekarang ini informasi adalah power. Siapa yang punya informasi, siapa yang punya media, itulah yang punya kekuasaan. Ini boleh ditambahkan, kacaunya pers kita itu disebabkan para pengelola pers yang juga ikut bermain politik.


Artinya pers saat ini tidak netral Prof?


Dari dulu sebenarnya pers memang tidak pernah netral, tidak objektif. Memang beberapa dekade lalu banyak argumen dan teori yang menyebutkan pers itu harus netral, harus objektif. Sebagai teori boleh saja, tetapi pada praktiknya pers itu tidak pernah netral. Karena pers dikelola oleh manusia. Manusia itu punya latar belakang sosial budaya, punya darah dan daging, punya kepentingan. Disadari atau tidak disadari penetapan judul, lead-nya, paragraf pertama, siapa yang akan jadi narasumber, urutan narasumber pertama, kedua dan ketiga, itu menunjukkan kecenderungan tertentu, termasuk keberpihakan. Persoalannya, kepada siapa pers harus berpihak. Jawabannya: kepada masyarakat luas, khususnya mereka yang terpinggirkan. Idealnya, sekarang pun pers tidak berubah dalam arti bahwa pers itu menjadi saluran aspirasi kepentingan masyarakat banyak untuk mnyejahterakan mereka. Bukan kepentingan pejabat atau penguasa.


Apakah hal ini terjadi juga di dunia pers luar negeri Prof?


Sebenarnya memang di luar negeri kecenderungannya juga mirip. Misalnya di Amerika Serikat (AS). Itulah yang katanya membuat Hillary Clinton kalah dari Donald Trump dalam Pilpres Amerika yang lalu, tapi tentunya butuh penelitian lebih jauh. Karena masyarakat Amerika lebih individualistik, mereka lebih mampu menahan diri untuk berbagi kabar bohong (hoax) atau yang belum diverifikasi orang lain. Secara garis besar kita bisa menerima internet dan media sosial memiliki kemampuan lebih untuk mendiskreditkan seseorang karena penyebarannya yang cepat tanpa verifikasi. Dalam konteks demokrasi di AS, begitu banyak info yang mendiskreditkan Hillary Clinton. Mungkin akan jadi aneh di zaman dulu kalau Donald Trump bisa menang. Kenapa aneh? Karena Hilary Clinton itu kan sudah lebih banyak pengalamannya dibanding Trump. Tapi kenapa Trump bisa menang, ya karena itu (informasi yang beredar di gawai dan media sosial red.)


Kalau misal menurut prof ke depan media cetak nasibnya seperti apa?


Sudah muncul kecenderungan dan bahkan penelitian di Barat bahwa media cetak akan mengalami kemunduran digantikan dengan media online. Tapi apakah ini linear artinya terus turun atau fluktuatif?


Ingat tidak dulu ada teleworking? Orang bekerja cukup dengan modem dan bisa bekerja di rumah. Tapi ada masanya orang jenuh dan mereka memilih ke kantor lagi karena bisa bertemu teman atau karena di rumah pusing juga, berantem sama istri, anak ribut.


Kalo menurut saya penurunan media cetak tidak akan linear, mungkin linear untuk sementara, dan untuk segmen tertentu misal dari sudut pendidikan atau usia. Tapi tetap saja bagi saya sebagai digital immigrant, media cetak mengandung aspek-aspek yang tidak bisa tergantikan, sensasi membaca sesuatu yang bersifat fisik itu tidak bisa digantikan.


Kan tidak mungkin kita bawa laptop buat baca kemana-mana, pasti pake smartphone yang kecil dan tentunya tidak akan kuat lama-lama. Kalau untuk orang-orang intelek tulisan yang panjang dan investigasi mendalam sepertinya lebih menarik ketimbang yang singkat-singkat. Kalau kita mau jadi manusia yang kreatif dan selalu berpikir, informasi yang lengkap itu lebih penting. Cuma masalahnya bisa tidak diletakkan di media online? Lagipula, efek sampingan media online yang biasanya negatif itu jauh lebih besar daripada efek sampingan media cetak. Ini tentu membutuhkan diskusi tersendiri.


Apa saran Prof untuk dunia pers, terutama pers Indonesia kedepan?


Saran saya karena masyarakat kita adalah masyarakat paternalistik, jadi ketegasan dalam ucapan dan tindakan para penguasa dan pejabat itu penting. Singkatnya presiden dan pemmpin di bawahnya (gubernur, bupati/walikota, dst) itu harus tegas dan adil. Kita butuh orang-orang yang punya integritas.  Kalau yang di atas itu punya integritas ke bawahnya jadi lebih mudah. Kejujuran, akhlak, moralitas, jika dalam sebuah piramida itu yg paling bawah, itu fondasi. Perkara yang lain-lain itu bisa menyusul, bisa dipelajari. Apakah itu kemampuan manajerial, atau kalau dalam dunia akademis apakah itu intelektualitasnya, itu semua nomer sekian. Meskipun dosen jam mengajarnya banyak, karya tulisnya banyak, risetnya banyak tapi kalau tidak ada integritas dampak negatifnya akan lebih dahsyat. Banyak sekali yg harus di restrukturisasi di negeri ini.


Coba kita bandingkan dengan negara yang dekat, tidak usah negara maju seperti AS, Jerman atau Jepang. Korea Selatan lah atau Malaysia. Kan korea selatan itu beda merdekanya dengan kita cuma terpaut 2 hari. Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, Korea Selatan 15 Agustus 1945. Malaysia lebih lama lagi, baru di tahun 1957 Malaysia merdeka tapi sekarang Korea Selatan dan Malaysia jauh lebih maju dibandingkan dengan Indonesia. Antara lain kenapa? Karena mereka punya pemimpin yang relatif bersih dan punya integritas. Padahal sumberdaya kita jauh lebih banyak daripada sumberdaya alam mereka, bukan saja sumberdaya mineral, namun juga alam kita lebih berpotensi untuk pariwisata dibandingkan dengan alam mereka. Khusus untuk pariwisata saja, ternyata jumlah turis asing ke Malaysia yang hampir 30 juta orang pertahun hampir 3 kali lipat daripada jumlah turis asing ke Indonesia.