Genap sudah. Genap telah tiga tahun Nawacita sebagai agenda prioritas pemerintahan Jokowi-JK dilaksanakan. Agenda dengan cita-cita luhur ini sejatinya belum rampung, karena masih tersisa waktu dua tahun untuk merealisasikannya. Namun, tiga tahun merupakan waktu yang bisa dikatakan lama untuk sebuah periode pemerintahan lima tahunan, yang artinya hanya menyisakkan sedikit waktu untuk menyempurnakan program Nawacita. Sehingga, hasil dari kinerja tiga tahun ini menjadi krusial, untuk memetakan langkah apa yang harus diambil ke depan, demi tercapainya Indonesia yang berdaulat secara politik, serta mandiri dalam bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan.

 

Berbicara soal berdaulat dan mandiri, pemerintah mengupayakan tercapainya tujuan tersebut dengan berbagai program. Dua program di antaranya adalah hal yang akan kita ulas pada kesempatan kali ini, yakni Reforma Agraria dan Poros Maritim, yang masuk dalam topik khusus dalam rencana kerja Jokowi-JK. Demi terbentuknya pemahaman yang utuh akan Reforma Agraria dan Poros Maritim, serta tergambarnya kejelasan langkah yang harus ditempuh dalam sisa waktu dua tahun, para ahli dan guru bangsa yang kompeten akan menguliti dan membedah perihal dua topik khusus tersebut.

 

Mereka, yang dengan kesungguhan hatinya bersuara untuk kemajuan Indonesia adalah, yang pertama, Dr. HC. Ir. Gunawan Wiradi, M.Sc, pejuang reforma agraria yang konsisten sejak rezim Orde Lama. Walau telah berusia 85 tahun, sosok yang pernah berkarir sebagai dosen Institut Pertanian Bogor (IPB) ini masih aktif di antaranya sebagai Dewan Pakar Konsorsium Pembaruan Agraria dan Anggota Majelis Pakar Sajogyo Institute. Sosok kedua adalah Prof. Dr. Ir. Endriatmo Soetarto, MA, Guru Besar IPB bagian Kajian Agraria, yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN). Yang ketiga yakni Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) IPB, Dr. Ir. Luky Adrianto, M.Sc, serta Dosen Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB, Dr. Satyawan Sunito sebagai sosok keempat.  

 

Kedudukan Reforma Agraria dan Poros Maritim Dalam Nawacita

Berbicara terkait kedudukan Reforma Agraria dan Poros Maritim dalam Nawacita, tidak terlepas dari bagaimana cara pandang terhadap dua hal tersebut. Cara pandang akan lahir dari pemahaman tentang definisi, jadi marilah sekarang kita definiskan terlebih dahulu apa itu Reforma Agraria dan Poros Maritim agar jelas terletak dalam konteks mana ia dalam pembangunan di Indonesia. Gunawan Wiradi menjelaskan, bahwa sekarang ini banyak istilah yang sudah salah kaprah, salah satunya adalah istilah reformasi dan reforma. Menurutnya, dua istilah tersebut saat ini dianggap memiliki arti yang sama, padahal keduanya sangat jauh berbeda.

 

“Reformasi itu perbaikan tambal sulam untuk mempertahankan status quo. Kalau reforma itu mengubah struktur. Bertentangan itu,” tegasnya.

 

Sejalan dengan pendapat Gunawan Wiradi, Satyawan Sunito mengajak kita melihat jauh ke belakang, pada masa saat Reforma Agraria pertama kali digaungkan. Masa itu adalah pada waktu dekolonialisasi, saat Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan mendapati bahwa kini warisan aset agraria kolonial telah berpindah tangan pada bangsa Indonesia. Sehingga, Reforma Agraria menjadi konsep pembangunan sebuah negara yang baru merdeka, dengan mengubah struktur agraria yang awalnya mengabdi pada kepentingan kolonial, menjadi struktur ekonomi yang mengabdi kepada rakyat banyak.

 

“Jadi reforma agraria itu adalah konsep pembangunan yang menyeluruh, tidak berdiri sendiri.” Jelasnya.

 

Dengan cara pandang reforma agraria sebagai konsep pembangunan yang menyeluruh, maka ketersambungan dengan sektor lain pun menjadi sebuah keharusan. Gunawan Wiradi menyebutkan, bahwa Reforma Agraria harus memiliki empat syarat, yakni:

1.     Tujuannya menghilangkan, atau sedikitnya mengurangi ketimpangan struktur/susunan pemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah, demi keadilan, demi kepentingan petani kecil, dan buruh yang tak bertanah.

2.     Program Reforma Agraria adalah bukan kerja rutin. Implikasinya, lembaga pelaksananya pun bukan lembaga rutin, melainkan adhoc (jadi bukan kementerian atau badan-badan tetap).

3.     Tahapan awal pelaksanaannya bukan sertifikasi tanah. Sertifikasi seharusnya justru merupakan tahapan akhir. Tahapan awalnya adalah registrasi, atau pendataan kepemilikan tanah, untuk memperoleh gambaran tentang tingkat ketimpangan.

4.     Tanah objek Reforma Agraria (TORA) yang utama adalah apa yang disebut ‘Surplus Land’, yaitu luasan tanah yang dipotong dari tanah yang luasnya melampaui batas maksimum.

 

Ia menegaskan bahwa program yang saat ini pemerintah sebut sebagai Reforma Agraria bukanlah Reforma Agraria yang sesungguhnya. Adapun tentang Reforma Agraria yang sesungguhnya, yang dasar hukumya tertera dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) tahun 1960, pada dasarnya juga belum sepenuhnya mencerminkan cita-cita awal Reforma Agraria tahun 1948, karena terhambat oleh hasil perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB). Sehingga, aspek-aspek seperti aset kelautan seolah terpisah dari Reforma Agraria. Padahal, baik itu Reforma Agraria maupun Poros Maritim adalah sebuah konsep pembangunan yang padu.

 

Satyawan Sunito menambahkan, bahwa Reforma Agraria kini seperti sebuah konsep yang lepas, yang tidak memiliki induk, apalagi berada di dalam suatu konteks sistem eknonomi yang sangat liberal di bawah naungan kapitalisme global. Sistem ekonomi yang dianut sekarang hanya memakai prinsip-prinsi pasar, sama sekali tidak ada tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Dalam konteks itu, kemudian bisa dilihat bahwa Reforma Agraria tidak bisa berbuat terlalu banyak, karena konsep besar Reforma Agraria berbenturan bahkan kalah dengan sistem ekonomi neoliberal.


Di tengah kepungan sistem ekonomi neo liberal ini, berdasarkan penjabaran dari Prof. Endriatmo Soetarto, seharusnya memang Reforma Agraria dijadikan sebagai mandat politik, konstitusi, dan hukum. Namun, tantangan besar menanti karena oligarkhisme, bossisme, dan politik kartel telah mengangkangi sistem politik Indonesia.

 

Setelah selesai menguraikan tentang Reforma Agraria, mari sekilas kita meresapi makna besar di balik pemberian nama program Poros Maritim. Dipilihnya kata poros dan maritim, menurut Dekan FPIK Luky Adrianto, merupakan sebuah lompatan pemikiran yang besar. Pemakaian kata poros mengartikan bahwa Indonesia membuat sebuah gerakan yang bertujuan menjadikan negara ini sebagai rujukan dunia. Lalu, kesadaran tentang maritim Indonesia pun semakin mengukuhkan fakta bahwa lautan Indonesia jauh lebih luas dibanding daratannya. Sehingga, affirmative policy-nya adalah Indonesia merupakan negara maritim. Jadi tak heran, jika ia menyimpulkan bahwa, Poros Maritim adalah sebuah paradigma pembangunan yang bertujuan untuk memberikan afirmasi terhadap sektor-sektor pertumbuhan yang baru, dari ekonomi berbasis pada kemaritiman dan membuat negara lain menoleh kepada Indonesia.

 

Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Reforma Agraria

Tidak tepat sebetulnya, jika program yang dilaksanakan selama ini harus disebut sebagai Reforma Agraria. Singkatnya, akibat kesalahan pemahaman terhadap konsep Reforma Agraria, hingga sekarang Reforma Agraria masih belum dijalankan. Sehingga yang akan kita evaluasi dalam tulisan ini adalah terkait program legalisasi dan redistribusi lahan.

 

Total lahan yang akan dilegalisasi dan diredistribusi adalah 9 juta hektar, dengan masing-masing sebanyak 4,5 juta hektar. Satyawan Sanito mengemukakan bahwa program legalisasi lahan sama sekali bukan termasuk Reforma Agraria. Kegiatan tersebut memang sudah menjadi kewajiban pemerintah, sebagaimana layaknya program pengurusan akta kelahiran, kewajiban pemerintah menyediakan air bersih, dan lain sebagainya.

 

“Sertifikat itu bagian dari pengadministrasian tanah, jadi setengah dari salah satu program prioritas sebetulnya bisa kita bilang bukan bagian dari Reforma Agraria.”

 

Kemudian, sisanya sebanyak 4,5 juta hektar, sebagian adalah tentang pelepasan kawasan hutan (4,1 juta hektar), yang sebenarnya adalah hasil dari kekacauan manajemen hutan. Maka untuk redistribusi yang sesungguhnya, hanya berasal dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) yang bernilai 0,4 juta hektar. Redistribusi sungguhan yang memiliki nilai kecil ini pun kontroversial karena tanah-tanah terlantar yang akan diredistibusikan oleh pemerintah seringnya kalah di pengadilan jika berhadapan dengan para pemodal besar.

 

Evaluasi Tiga Tahun Pelaksanaan Poros Maritim

Dr. Luky Adrianto membagi Poros Maritim menjadi lima sektor, yaitu:

1.     Resources based economy, yaitu ekonomi negara yang didasarkan pada sumberdaya kelautan. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dalam kerjanya mengeluarkan sebuah prinsip kebijakan yaitu kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Kedaulatan yang pertama kali digaungkan adalah terkait anti illegal fishing dan double flag. Kinerja pemerintah, dalam hal ini KKP dalam memberantas illegal fishing dan double flag terbukti berhasil hingga Indonesia dijadikan rujukan oleh negara-negara lain. Namun sektor sumberdaya perikanan, bukan hanya sebatas memberantas illegal fishing, masih ada tugas kedua pemerintah yaitu membangun kedaulatan ekonomi. Bagaimana setelah seluruh kapal asing berhasil diusir, berhasil pula mengatur ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Sektor inilah yang dirasa masih kurang dikembangkan selama kurun waktu tiga tahun pemerintahan. Pemerintah belum dapat memfasilitasai rakyat, baik kalangan low, medium, juga high untuk mengoptimalkan kerjanya dalam menangkap ikan.  Hal ini dinilai karena pemerintah belum memahami proses bisnis tentang bagaimana kedaulatan ekonomi seharusnya dijalankan. Ketidakberhasilan pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan ekonomi kelautan dilihat sebagai akibat dari KKP yang belum mengoptimalkan kinerja sumberdaya manusia yang dimilikinya, termasuk mengoptimalkan kerjasama dengan kementerian serta lembaga lain.

2.     Marine tourism, yang melihat laut sebagai sebuah keindahan, program yang ada di dalamnya adalah ekonomi wisata. Sektor ini berjalan cukup baik, terlihat dari mulai bersinerginya Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif untuk mengembangkan destinasi-destinasi wisata laut. Walaupun, jika dibandingkan dengan wisata bahari negara lain, Indonesia masih jauh tertinggal dan belum layak disebut sebagai poros. Dibuktikan dengan belum dimiikinya dermaga-dermaga untuk singgah kapal pesiar yang membawa wisatawan asing.

3.     Sea transportation, menyangkut perdagangan laut dan logistic maritime, yang melihat laut sebagai media untuk menghubungkan pusat-pusat ekonomi. Sektor ini terlihat ada pergerakan positif, dimana PELNI mengembangkan combination passanger logistic mechanism. Kapal PELNI yang awalnya adalah kapal penumpang, kini dipakai juga untuk mengangkut logistik. Lalu digaungkannya program Tol Laut, diawali dengan dilakukannya perbaikan-perbaikan pelabuhan. Namun tetap, label poros masih belum pantas untuk disematkan, karena hingga saat ini 95% ekspor-impor masih menggunakan kapal asing.

4.     Sea power, adalah kekuatan pertahanan keamanan laut. Sebagai negara maritim, berarti Indonesia harus memiliki angkatan laut yang kuat. Sektor ini pun memiliki semangat yang positif, dibuktikan dengan digantinya kapal selam TNI Angkatan Laut yang selama puluhan tahun tidak pernah diganti, juga dilakukannya perbaikan kapal-kapal yang sudah tua.

5.     Marine culture, yaitu budaya memiliki dan menghargai laut. Dari semua sektor, sektor inilah yang sama sekali belum terlihat pergerakannya. Salah satu contoh penerapan marine culture adalah seperti memastikan semua siswa dapat berenang dan memasukkan pelajaran renang dalam kurikulum.