DEPOK.  Berbicara kebijakan ekspor-impor, berarti kita berbicara kebijakan perdagangan internasional. Kalau di  Fakultas Ekonomi, salah satu konsentrasinya adalah ekonomi internasional (international economic)”, begitulah yang dikatakan salah satu ahli ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Fithra Faisal Hastiadi, Ph.D. saat ditemui Retorika Kampus di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI), Depok, beberapa waktu lalu.

Menurutnya, alasan mengapa Indonesia harus impor adalah ketidakmampuan pemerintah membaca potensi dan menetapkan prioritas. Walaupun secara teknologi Indonesia sudah bisa merakit mobil, sudah tahu teknologi bagaimana cara merakit mobil, dan macam-macam, tetapi yang harus dilihat adalah mengetahui keunggulan di sektor mana saja dan bagaimana keunggulan komparatifnya. “Kita misalnya unggul sektor pertanian, tekstil, bahan-bahan kimia. Sementara kita tidak terlalu kuat di manufaktur,” ujarnya.

Fithra mengatakan, bahwa strategi produksi dan kebijakan perdagangan internasional kita seharusnya berspesifikasi ke tempat-tempat yang kita unggul, di mana sektor-sektor atau tempat yang tidak unggul bisa impor. Mengapa demikian, alasannya yaitu untuk memproduksi sesuatu harus melihat dua variabel yang harus diperhatikan, yaitu dari sisi labour (pekerja) dan capital (modal). Dengan keterbatasan sumber daya, maka kita harus memilih sektor mana yang lebih unggul,” kata Fithra.

Dalam hal ini, Fithra memberikan sebuah deskripsi permisalan, yaitu tentang pengalokasian sumber daya untuk membuat mobil nasional. Walaupun secara teknologi sudah mampu, tetapi jika kualitas tenaga kerja dan modalnya kurang memadai, maka hasilnya tidak berkualitas secara umum. Pada akhirnya akan kalah bersaing dengan negara-negara yang sudah memproduksi mobil seperti Jepang.

Lain hal ketika mengalokasikan sumber daya ini ke sektor atau tempat yang unggul, kemudian melakukan spesialisasi di sana, melakukan peningkatan produksi lebih banyak. Karena dengan melakukan produksi lebih banyak, ongkos produksinya semakin lama semakin kecil. Itu yang dinamakan skala ekonomis,” ujarnya.

Menurutnya, apabila Indonesia melakukan spesialisasi misalnya di pertanian, maka kita dapat menciptakan surplus produksi yang nantinya bisa ekspor dan keuntungannya dapat digunakan sebagian untuk impor dan sebagian lagi masuk ke cadangan devisa. “Jadi semuanya untung, kita mendapat keuntungan, industri kita lebih fokus, tenaga kerja kita juga lebih terserap karena ini sifatnya labour intensive (padat karya), sementara tenaga kerja dalam sektor lain itu sifatnya lebih minimal karena lebih ke capital intensive (padat modal) dan itu bukan karakteristik dari produksi kita. Dengan demikian, akan lebih efisien serta akan mendapatkan keuntungan, dan yang tidak bisa kita produksi, kita bisa impor,” katanya.

Strategi Industrialisasi

Terkait strategi industrialisasi, Fithra mengatakan bahwa itu merupakan salah satu solusi agar Indonesia tidak terlalu banyak impor. Akan tetapi, menurutnya harus tetap melihat sektor-sektor yang memiliki keunggulan.“Kalau kita tidak unggul, ya percuma saja kita memfokuskan di sana akan buang-buang sumber daya saja dan pada akhirnya juga tidak akan kompetitif juga di dunia internasional,” imbuhnya.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan, ia menyebutkan sepuluh komoditas unggulan ekspor Indonesia kebanyakan produk-produk yang minim nilai tambah. “Ini yang menjadi masalah, karena mulai tahun 2012 boom komoditi itu melambat kemudian kita tidak mengalami keuntungan lagi dari situ, sehingga terjadi tekanan dari sisi ekspor, dan pada tahun 2012 kinerja ekspor kita menurun yang berimbas pada nilai tukar juga,” jelasnya.

Terjadinya penurunan ekspor menurut Fithra, disebabkan karena Indonesia hanya berfokus pada produk-produk yang minim nilai tambah, lupa melakukan industrialisasi, dan tidak berfokus pada produk-produk yang memiliki nilai tambah tinggi. Selain itu, menurutnya perkembangan infrastruktur Indonesia tidak terlalu menggembirakan, cukup terhambat, bahkan tidak berkembang sama sekali selama beberapa periode yang lalu setelah krisis. “Itulah yang membuat industri kita tidak berkembang, karena dukungan infrastruktur sangat kurang,” tegasnya.

Pria yang juga lulusan Keio University dan Weseda University Jepang  tersebut juga mengatakan bahwa meskipun pemerintah sekarang sudah cukup melakukan usaha untuk membangkitkan infrastruktur dengan pembiayaan dan pembangunan secara masif, tetapi tetap saja investasi di infrastruktur membutuhkan waktu, tidak bisa setahun dua tahun bahkan  satu periode masa kepresidenan pun belum tentu bisa selesai. “Kita menjelaskan ini sebenarnya menunjukkan bahwa kita ketinggalan,” katanya.

Fithra juga memberikan sebuah contoh dengan jumlah kapal yang dimiliki oleh Indonesia saat ini dan perbandingannya dengan Singapura. Menurutnya Indonesia saat ini dari Sabang sampai Merauke memiliki kapal kurang lebih 1.600 kapal. Kapal dengan jumlah tersebut tidak cukup, jika dibandingkan dengan jumlah pulau yang ada di Indonesia yang berjumlah lebih dari 1.700 pulau. Berbeda dengan Singapura yang luasnya tidak melebihi Jakarta mereka mempunyai kurang lebih 90.000 kapal. Tidak hanya itu, Fithra juga mengatakan bahwa ongkos ekspor per kontainer dari Indonesia ke Amsterdam membutuhkan biaya kurang lebih US$ 1200, sedangkan dari Singapura ke Amsterdam, hanya membutuhkan US$ 400-US$ 500. Hal tersebut diakibatkan karena pelabuhan Indonesia over capacity sehingga ada waktu tunggu yang lama, tingginya biaya kelas ekonomi, pungutan liar (pungli), dan lain sebagainya.