BANDUNG. Impor menjadi salah satu isu yang tiada habis dibahas di negeri ini. Dari mulai beras, cabai, gandum, singkong hingga gula. Satu lagi yang mengherankan, Indonesia juga impor garam. Dilansir dari nationalgeographic.co.id, Badan Informasi Geospasial (BIG) menyebutkan Indonesia memiliki 99.093 kilometer garis pantai (terpanjang kedua di dunia), namun masih saja kekurangan garam. Apa penyebabnya dan bagaimana solusinya?

Prof. Buchari, DESS, guru besar Kimia Analitik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Institut Teknologi Bandung (ITB), menyatakan  umumnya garam dikategorikan menjadi tiga jenis. Garam industri, garam konsumsi dan garam farmasi. Untuk industri pun memiliki macam-macam kualitas yang dibutuhkan. Contohnya, jika hanya untuk menurunkan titik beku (pada es) maka cukup menggunakan garam krosok. Tapi untuk industri makanan atau pengasinan apalagi industri farmasi mensyaratkan kualitas yang lebih tinggi.

Garam juga memiliki kualitas yang berbeda-beda seperti NaCl, CaCl, KCl dan lain sebagainya. Anionnya pun berbeda-beda, bisa sulfat, nitrat atau lainnya. Masing-masing garam tersebut memiliki kelarutan berbeda dan NaCl memiliki kelarutan yang paling tinggi. Singkat cerita, dalam suatu sistem penguapan air laut, pada jam-jam pertama akan terjadi pengendapan (kristalisasi) garam yang memiliki kelarutan rendah. Begitu seterusnya hingga pada jam atau hari selanjutnya akan terus terjadi pengendapan pada garam dengan tingkat kelarutan yang lebih tinggi hingga yang paling tinggi, NaCl. Perlu diingat bahwa tidak semua industri membutuhkan NaCl, maka garam yang sudah terbentuk di awal pun tetap berguna.

Bagi negara yang memproses air laut dengan penguapan seperti Indonesia, kontrol kualitas air laut harusnya tetap dilakukan. Alasannya, karena hanya ada proses penguapan H20, maka jika air laut mengandung senyawa-senyawa yang berbahaya yang larut, maka akan tetap ada sampai air laut menjadi garam. Di luar negeri, setiap 1-5 tahun sekali dari pihak pemerintah ada pemantauan kondisi pantai, komposisi dan kualitas air laut sehingga perkembangannya bisa diketahui lalu diatasi. “Karena kondisi kualitas lingkungan sangat menentukan kualitas garam yang dihasilkan,” ungkap pria yang menghabiskan hampir separuh masa baktinya untuk meneliti garam.

Namun di beberapa negara tertentu seperti Australia, selain garam laut mereka juga memiliki garam darat. Seperti proses penambangan mineral pada umumnya, kita hanya tinggal menggali gunung. Bongkahan mineral yang masih tercampur tinggal dilarutkan dalam air hingga membentuk larutan jenuh, disaring, lalu diuapkan. Proses penguapannya akan jauh lebih singkat dibandingkan garam laut. Pasalnya garam darat yang dilarutkan hanya perlu menguapkan sekitar 5-10% air, sedangkan garam laut mengandung air sekitar 65%.


Buchari pun menyebutkan setidaknya ada empat penyebab Indonesia masih harus mengimpor garam.

1. Persepsi tentang produksi garam

Konsentrasi garam di laut yakni antara 34-35%. Sejauh yang orang tahu, garam di Indonesia hanya bisa dihasilkan di sentra tertentu saja. Seperti sentra produksi garam Cirebon, Madura dan lain-lain. Alasannya, kandungan garam di tempat tersebut dikatakan paling tinggi. Sebelum lari ke teknologi modern, pengolahan garam dengan penguapan bisa dilakukan dimana saja, tidak perlu di sentra garam, asal tempat tersebut panas. Dan umumnya semua pantai di negeri tropis seperti Indonesia memiliki suhu yang cukup tinggi.

“Sebetulnya dimana saja kalau akan dibangun sentra garam bisa, kalau masalah perbedaan kandungan garam, rasanya tidak ya, karena di laut itu sama saja, paling bedanya cuma 1%. Kalau di Cirebon dibilang lebih tinggi, ya memang lebih tinggi tapi ngga jauh,” tuturnya.

2. Kekurangan stok di musim hujan

Kolam-kolam yang dibangun petani garam mengandalkan terik matahari saja. Alasannya jelas: karena memang paling murah. Namun kelemahannya, pada saat penghujan penguapan menjadi lambat dan bahkan bertambah basah oleh air hujan. Atau bila diringkas, perlu waktu yang lebih panjang untuk menguapkan. Sementara itu, lahan juga terbatas. “Kalau pihak tertentu mengetahui produksi garam di musim hujan turun, harusnya diatasi dengan perluasan lahan untuk stok saat musim hujan. Mestinya sih gitu,” usulnya.

Di negara modern untuk mengatasi ketergantungan pada matahari, mereka memiliki proses kristalisasi dengan vacum. Proses ini diawali dengan memompakan air laut ke suatu reaktor dengan suatu proses sehingga pengotor yang tidak penting akan menguap. Selanjutnya menyedot air laut yang telah bebas pengotor dengan tekanan tinggi (vacum) mirip kerja membrane, sehingga air dan garam akan terpisah. Alih-alih memperoleh garam, proses ini juga menghasilkan air suling. Namun teknologi canggih ini memerlukan biaya yang besar.

Alternatif lain yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan stok. Tinggikan produksi saat musim panas, kelebihannya disimpan untuk musim hujan. Menurutnya, seharusnya pemerintah membangun gudang penyimpanan karena ini merupakan cara yang paling sederhana. Namun, standarisasi gudang penyimpanan juga harus diikuti untuk memastikan tidak terjebak pada permasalahan lain.

“Ada usulan dengan green house (rumah kaca) saat musim hujan, saya juga pernah berpikir itu. Tetapi karena mahal jadi kemungkinan tidak dapat diaplikasikan. Tapi di Cirebon itu sampai puluhan hektar, memerlukan berapa meter kaca? Biayanya berapa?,” Buchari sangsi.

3. Gudang penyimpanan dan sifat higroskopis garam

Umumnya,  PN Garam di Cirebon menyimpan garam dari petani di anyaman bambu. Garam yang disimpan akan menjadi lembab, karena garam bersifat higroskopis (senang dengan air) sehingga sensitif bila ditempatkan pada wadah terbuka atau berpori. Bicara higroskopis, yang menyebabkan adalah campurannya seperti CaS, CaF, CaCl. Sedangkan garam murni dapat ditandai dengan sifatnya yang kering, tidak cepat basah. Untuk itu, seharusnya tempat pengemasan lebih diperhatikan seperti karung yang anti air sehingga kualitas garam tetap terjaga. “Bisa diatasi dengan karung plastik yang tahan kelembaban. Itu yang sederhana,” ungkapnya.

 

4. Garam berkualitas rendah

Garam yang kita produksi memiliki kualitas yang sangat buruk. Hal ini dikarenakan petani hanya menguapkan air laut saja, tanpa mempedulikan kualitasnya. Teknologi yang sering digunakan adalah dengan menggunakan saringan kasar untuk menahan benda-benda besar seperti sampah plastik. Kekurangannya, kekeruhan masih tinggi. Akibatnya, warna garam menjadi keruh kotor dan harga rendah. Inilah garam yang diproduksi oleh petani Indonesia. Garam kualitas rendah yang disimpan di anyaman bambu yang menimbulkan bunyi krosok-krosok ketika dipindahkan, sehingga lazim disebut ‘garam krosok’.


Jika menginginkan garam kualitas bagus dengan teknologi yang sederhana, dapat dilakukan dengan penguapan bertingkat. Seperti prinsip tingkat kelarutan yang telah dijelaskan sebelumnya, garam kualitas baik untuk industri, konsumsi dan farmasi dibedakan berdasarkan kemurniannya (komposisi NaCl : garam lainnya). Berdasarkan perbedaan waktu pengendapan (kelarutan) kita hanya perlu menambahkan sekat agar garam krosok (kolam 1), garam sedang (kolam 2) dan garam murni (kolam terakhir) dapat terpisah.

“Sebelum memasuki kolam pertama, saya saring dulu. Filtrasi yang bagus saya menggunakan juga di laboratorium, dengan kertas saring. Jika terjadi clogging maka gunakan pompa untuk menyedot saringan agar lebih cepat. Tapi kalau sudah lambat ya harus diganti filternya. Tapi nanti air yang masuk ke kolam itu jernih. Saya keringkan hasilnya jauh dari yang hanya dikeringkan tanpa filtrasi (menunjukkan garam). Sebelum masuk ke garam meja pasti industri sudah puas dengan kualitas ini,” jelasnya.

Mengenai penggantian kertas saring sebagai filter, menurut Buchari itu merupakan resiko. Tidak mungkin ada barang yang bisa dipakai selamanya. Yang dibutuhkan adalah hitungan ekonominya. “Paling naiknya berapa kan, ngga kaya garam dari Rp.500 jadi Rp.3000. Naiknya sampai 6 kali lipat. Sekarang redam lagi karena ada pasokan dari luar,” keluhnya.

Setelah dialirkan melalui kertas saring dan mengendap beberapa saat di kolam pertama, maka garam krosok akan mengendap. Selanjutnya, alirkan ke kolam ke dua. Di kolam ini NaCl mulai ikut mengendap namun kemurniannya masih relatif rendah.

“Mengaturnya sederhana: kelarutan menentukan berat jenis. Dengan mengontrol berat jenis kita akan tahu. Kalau berat jenis masih tinggi berarti kandungan pengotor (garam selain NaCl) masih tinggi. Cukup dengan memantau berat jenis saja sudah dapat secara mudah memurnikan garam,” ungkapnya.

Buchari mengatakan, lama penguapan biasa dengan penguapan bertingkat tetap sama karena sama sama mengandalkan matahari. Sederhananya, air laut yang sudah disaring dialirkan sedikit demi sedikit (tidak terlalu penuh pada kolam) sehingga lebih cepat menguap.

Bahkan bila kolam penguapan dibuat dengan banyak sekat, Buchari mengatakan bahwa kolam terakhir pada proses ini mampu menghasilkan garam kualitas farmasi. Caranya setelah penguapan bertingkat, gunakan resin untuk mengikat partikel yang tidak diperlukan.

“Mestinya sih bisa, tapi saya belum pernah mencoba. Kalau kekhawatiran HCl dan NaOH tersisa, tapi kalau kemurniannya tinggi sih bisa dipertanggungjawabkan. Cuman kalau penguapan prosesnya lebih lama, lebih cepat pakai membrane,” jelas Buchari.

Atau, cara lain yang dapat dilakukan adalah membuat garam sintetis seperti penuturan Prof. Buchari “Kalau saya titrasi, HCl dengan NaOH. Kalau saya punya 100 ml HCl 0,1 M dicampur dengan 100 NaOH 0,1 M. Akan jadi netral, reaksinya menghasilkan NaCl + H2O, saya uapkan airnya akan jadi garam murni.”

Menurut Buchari, memurnikan garam merupakan perkara yang mudah. Namun penduduk pantai merasa garam itu harus didapat dari tempat tertentu, padahal mestinya mereka yang tinggal di pantai bisa membuat sendiri. Mereka (masyarakat dan petani garam) hanya memerlukan penyuluhan. Atau jika tanggung jawab dialihkan ke Perusahaan Negara (PN) Garam, kebutuhan garam kualitas konsumsi tetap bisa terpenuhi.

“Saya ngga tahu apa mereka hanya menggaji petani garam untuk mengumpulkan garam di gudang penyimpanan. Kemungkinan sih itu. Petani bekerja di tempatnya, lalu dihargai misalnya 500/kg lalu disimpan gudang garam, tidak ada tempat pengolahan. Jika PN GARAM yang menampung garam krosok dari petani memproses satu tahap lagi (larutkan dalam air sampai jenuh, saring lalu keringkan), mestinya kebutuhan negara bisa terpenuhi dengan PN GARAM yang berkualitas. Barangkali bisa menambah keuntungan lebih banyak,” jelas Buchari.

Baginya Indonesia menjadi pengekspor garam sangatlah mungkin. Melihat daerah tempat ia lahir dan dibesarkan, Cirebon yang memiliki pantai semakin luas, dan tidak mungkin dijadikan pemukiman dengan sembarangan, maka daerah yang kosong itu bisa digunakan untuk menambah lahan penggaraman. Buchari menganalogikan seperti membangun rumah, kalau rumah horizontal memakan lahan banyak, maka jika terbentur pada keterbatasan lahan kolam kolam penguapan bertingkat tersebut dapat dibuat bersusun verkital. “Orang rekayasa (teknik) pasti punya cara”, katanya.

“Di Cirebon waktu saya kecil itu panas luar biasa, saya suka cari kerang, kalau pagi angin arah ke darat, kalau sudah jam 12 kulit sudah seperti terbakar, panas sekali. Memanfaatkan temperatur di kala panas itu mestinya bisa memenuhi kebutuhan garam bahkan bisa ekspor,” ungkap profesor asal Cirebon tersebut.

Beberapa saran yang diberikan peneliti garam atas kasus impor garam di negeri ini antara lain:

1. Penyuluhan: memberikan pemahaman tentang garam dan prosesnya.

2. Kalau misalnya petani mengikuti bagaimana cara mendapat garam yang bagus, mereka perlu modal, maka harus dibantu. Namun pengawasannya harus ketat agar uang kembali.

3. Koordinasi antar petani, pemerintah dan industri yang akan menggunakan garam.

4. Jangan sampai seperti petani tomat: tomat mahal, lalu petani berlomba tanam tomat, saat panen harga jatuh. Pemerintah harus bisa menjaga stabilitas dan penyaluran.

5. Harus menjaga dari pihak yang memanfaatkan situasi itu.


“Banyak kasus di negara ini yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan kerjasama antar pihak terkait dengan rembugan. Kalau ada orang yang mengambil keuntungan dari impor, kalau impor dihentikan ya dia harus rela. Kadang-kadang kerelaan melihat petani subur makmur di Indonesia itu susah, selalu ingin merugikan petani yang hanya dapat berapa saja. Harusnya mereka (petani) dihargai dengan layak,” tutupnya.

Selain perkara teknologi yang ramai dituding sebagai pemicu utama, terdapat perspektif lain kenapa Indonesia tetap impor ini-itu dari berbagai negara. Seorang guru besar dari Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) ITB, Prof. Jann Iskandar Tjakraatmaja, setuju dengan pendapat Prof. Buchari bahwa teknologi adalah masalah simpel yang tidak perlu dikambinghitamkan sedemikian absurd-nya. Dari kacamatanya sebagai pengamat ekonomi, Jann berpendapat adanya kesengajaan dimana petani dibuat sedemikian rupa sehingga produk tidak memenuhi standar kemudian pemerintah terpaksa mengambil jalan impor.

“Dari sisi bisnis, kita impor berapa persen? Orang bisa untung berapa dari impor garam? Biasanya para spekulan importir berusaha membuat suplai kurang, lalu impor. Ini strategi nakal, sebenarnya seberapa menggiurkan sih? Sampai pemerintah dibuat tidak berdaya. Padahal garam itu kan value edit-nya kecil,” tutur Jann.

Masih tidak habis pikir dengan sektor ekonomi di Indonesia, Jann melihat ada yang aneh dengan langkah yang diambil pemerintah. Menurutya sebagai ekonom, dalam suatu perdagangan umumnya impor diambil sebagai suatu langkah terpaksa. Namun kenapa kita langganan impor?

“Impor itu kan sebetulnya dari sisi pemerintah itu harusnya bukan langkah biasa, itu terpaksa kalau tidak bisa diperbaiki. Tapi kok terus menerus? Berarti ada kesengajaan. Masa pemerintah sengaja? Pasti yang sengaja pebisnisnya, tinggal persoalannya pebisnisnya bekerja sama dengan Peraturan Pemerintah, sehingga pemerintah tidak bisa mengangkat produk lokal. Menyakitkan sebetulnya,” ungkap Jann miris.

Menurut Jann, cara-cara nakal seperti itu hampir terjadi di semua sektor yang sekarang impor. Termasuk beras, cabai dan segala macam, masalahnya ada di situ. Di sisi lain kesulitan distribusi menjadi faktor yang sangat mungkin terjadi. Penyebabnya sederhana yaitu tidak adanya peta produsen, pasar, dan konsumen sehingga supply chain dapat dilakukan dengan minim biaya. Di Indonesia para petani yang tidak dibekali dan dibina pemerintah mengenai peta kebutuhan pangan dan habitat tertentu yang paling cocok pada kondisi lahan tertentu. Akibatnya, petani cenderung latah dalam menggarap ladangnya. Saat harga produk A naik, seluruh petani ingin menanam produk A sehingga saat musim panen karena suplai membludak harga menjadi turun. Berakhir dengan tidak lakunya produk tersebut hingga membusuk sia-sia.

Di Jepang yang bukan merupakan negara agraris seperti Indonesia, bahkan telah melakukan pemetakan lahan untuk tanaman A, B, dan lain sebagainya, dan tidak diperbolehkan menanam tanaman di luar yang direkomendasikan. Meski terkesan otoriter, namun keuntungannya adalah ketersediaan bahan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan di Indonesia, kita cenderung terlalu demokratis. Rakyat bisa menanam apapun yang mereka mau, dampaknya supply tidak sama dengan demand.

“Sebenarnya harus tahu petanya dulu untuk tahu supply – demand. Misalnya di Gorontalo itu jagungnya bagus, ya sudah jagung saja. Tapi saat jagungnya tumbuh, market kita malah tidak tumbuh (semua menanam jagung). Jokowi masukin tol laut untuk memudahkan distribusi ke pelosok-pelosok, ujungnya malah orang-orang papua disuruh makan beras. Kan ngga betul. Biar saja udah biasa makan sagu dan sagu disana bagus,” jelas Jann.

Jann berpendapat, berkaca dari Negeri Gajah Putih, Thailand bisa menjalankan ekonomi dengan baik karena memiliki raja yang powerful dan sangat perhatian terhadap pertanian. Sehingga pemerintah di bawahnya yang ingin macam-macam tidak berani bertindak. Sedangkan di Indonesia, Presiden berjanji akan memajukan pertanian tetapi pejabat di bawahnya adalah mafia semua.

Permasalahan berikutnya adalah petani tidak memiliki pengetahuan yang benar tentang produksi, keuangan, bisnis, dan sebagainya sehingga selalu terjebak tengkulak. Ketika tengkulak yang tertinggi memiliki keinginan, maka tengkulak yang kecil langsung bekerja sehingga menyukseskan impor.