Beberapa waktu lalu dunia pendidikan tinggi sempat didominasi dengan wacana penghapusan Mata Kuliah agama (MKA). Bukan sekadar isu, beberapa universitas di Jawa Barat mengaku telah merombak MKA yang awalnya sebagai mata kuliah mandiri berbobot 2 Sistem Kredit Semester (SKS), menjadi mata kuliah baru yang digabungkan dengan mata kuliah kewarganegaraan. Tak ayal, banyak pihak turut memberikan komentar atas kebijakan ini.


Menurut Kepala Pembina Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB), tanpa melihat apapun agama yang diajarkan, penghapusan ini merupakan kegiatan melawan hukum yang berlaku. Jika dilihat dari Pancasila sebagai dasar Negara, penghapusan ini bertentangan dengan sila pertama yaitu Ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini merupakan kerangka pikir dasar betapa pentingnya kehidupan beragama bagi bangsa Indonesia. Dan MKA merupakan bentuk pelaksanaan wajib di Perguruan Tinggi dari landasan hukum di tersebut. “Pemberian MKA di tingkat satu adalah sangat penting agar landasan fikir mahasiswa tentang agama menjadi kokoh sebelum menerima ilmu-ilmu lainnya,” ungkap Dr. Suparno Satira.


Meskipun belakangan ini agama dianggap sebagai pemikiran yang kuno, menurut Suparno, MKA masih sangat relevan bagi mahasiswa. Hal ini dikarenakan mahasiswa merupakan fase awal menapaki profesi dalam kehidupannya. Apabila di fase ini tidak ada landasan berpikir tentang kehidupan beragama, maka kehidupan keprofesiannya akan rapuh diterpa gelombang kehidupan yang materialistik dan hedonistik. Landasan berpikir yang rapuh akan melahirkan sikap yang rapuh pula. Kerapuhan tanpa MKA ini dapat mengakibatkan mahasiswa bersifat permisivistik atau cuek terhadap lingkungannya. Mahasiswa akan lemah tanggung  jawab terhadap dinamika moral masyarakat. “Agama bukan hanya mencegah keburukan dan menuntun ke arah yang baik, tetapi juga membangun spirit kejuangan dan nasionalisme,” tutur pensiunan Dosen Fisika ITB tersebut.


Tentang beberapa uniersitas yang mulai merombak MKA dan menjadikan MKA satu padu dengan Kewarganegaraan dalam mata kuliah Sustainable Development Goals (SDGs), Suparno tidak sepenuhnya sepakat. Meyakini bahwa mata kuliah Humaniora (SDGs) sangat baik, keduanya (MKA dan SDGs) tidak dapat serta merta digabungkan karena memiliki fungsi dan kedudukannya berbeda. Norma-norma dalam agama memiliki referensi yang sangat kokoh dan universal, sedangkan SDGs sangat tergantung tempat dan situasional. Hal ini tentu akan relatif mudah berubah refesensinya dari kondisi satu ke situasi yang lain. “Sudah dapat diprediksikan sejak awal apabila (penggabungan) ini dilakukan maka pelan-pelan MKA akan hilang,” ramal Suparno.


Suparno menekankan bahwa kampus-kampus harus waspada terhadap isu/wacana penghapusan MKA. Apalagi dalam beberapa tahun belakangan, Indonesia menjadi negara yang sedang laris manis terhadap isu dan ancaman berbagai hal. Mulai dari narkoba, Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender ( LGBT), hingga dimasukkannya paham komunis, liberal dan sekulerisme ke dalam kehidupan generasi muda. “Jangan-jangan di balik penghapusan itu terkait skenario besar penghancuran bangsa dan negara Indonesia,” tandas Suparno penuh selidik (13/01).