DEPOK. 14 Maret 2018, tepat terhitung 30 hari setelah pengesahan revisi undang-undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) dalam sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan perundang-undangan, tepat hari ini presiden harus memberikan keputusan apakah revisi UU MD3 tersebut disahkan atau tidak.


Telah banyak diberitakan, bahwa disahkannya UU MD3 menuai polemik. Sejumlah pasal disebut-sebut berlebihan, bahkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, dalam beberapa media menyebut UU MD3 mengacaukan garis ketatanegaraan yang sudah diatur sebelumnya.


Seiring dengan berkembangnya isu mengenai pasal-pasal yang kontroversial dalam UU MD3 di masyarakat, beberapa elemen masyarakat, baik pribadi maupun Lembaga telah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Seperti yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) dan Aliansi BEM Se-UI (Universitas Indonesia) pada (4/3) melakukan aksi penolakan revisi UU MD3 di depan Gedung MK.


Menurut ketua BEM UI 2018, Zaadit Taqwa, aksi tersebut dilakukan dengan harapan MK mau meninjau ulang UU MD3 tersebut dan membatalkannya. “Dalam pernyataan sikap kami, mahasiswa akan mengawal terus sampai dicabutnya pasal yang membungkam rakyat,” ujar Zaadit.


Aksi tersebut berlangsung mulai dari jam 10:00-17:35 WIB dan berhasil melakukan pernyataan sikap secara langsung di depan Gedung MK yang dinyatakan oleh Zaadit Taqwa sebagai ketua BEM UI mewakili Aliansi BEM SI.


“Selanjutnya, kami akan kawal apa yang hari ini menjadi tuntutan kami,” kata Zaadit.


Adapun pasal-pasal yang menjadi tuntutan dalam aksi tersebut ialah pasal 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, pasal 122 huruf k, pasal 245 ayat (1) UU MD3 dan Menolak implementasi 73 ayat (3) dan (4) huruf a dan c, pasal 122 huruf k, pasal 245 ayat (1) UU MD3.


Berikut beberapa pasal dalam UU MD3 yang menuai polemik lantaran dinilai mengancam kebebasan berpendapat dan demokrasi, yakni Pasal 73 ayat (3) berbunyi: “Dalam hal setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak hadir setelah dipanggil 2 (tiga) kali berturut-turut tanpa alas an yang patut dan sah, DPR berhak melakukan panggilan paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia”, Pasal 245 yang mengatur angota DPR tidak bisa dipanggil aparat hukum jika belum mendapat izin dari MKD dan izin tertulis dari Presiden. Terakhir, yakni Pasal 122 huruf k yang mengatur kewenangan MKD menyeret siapa saja ke ranah hukum jika melakukan perbuatan yang patut diduga merendahkan martabat DPR dan anggota DPR.