DEPOK. Pelaksanaan aksi memperingati 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang diadakan di depan Istana Negara yang dilakukan oleh Badan eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada 20 Oktober 2017 berakhir dengan kekerasan. Aksi tersebut berujung pada tertangkapnya 14 orang mahasiswa dan empat di antaranya ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Wildan Wahyu Nugroho (Presiden BEM UNS), Panji Laksono (Presiden BEM KM IPB), dan dua lainnya. Penetapan tersebut berdasarkan Pasal 160 KUHP jo 170 KUHP dan Pasal 216 KUHP jo 218 KUHP.

Perihal dengan kejadian tersebut, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Universitas Indonesia (BEM se-UI) menyatakan pernyataan sikapnya secara tertulis. Dalam keterangan tertulisnya, BEM se-UI sangat mengecam sikap represif yang dilakukan kepolisian terhadap aksi demokratis tersebut. Selain itu, dikatakan bahwa pasal yang dikenankan terhadap dua orang tersangka di atas tidaklah mendasar. “Tuduhan ini secara jelas tidak berdasar, mengingat aksi dilakukan dengan damai tanpa kekerasan dan tidak merusak fasilitas umum yang ada,” kata Presiden BEM UI 2017, M. Saeful Mujab dalam keterangan tertulisnya.

Mujab juga mengatakan bahwa melakukan kekerasan yang berlebihan dalam proses pembubarannya merupakan hal yang tidak sesuai dengan semangat demokrasi dan tidak dapat dibenarkan apapun alasannya.

Pada pembubaran aksi tersebut, Polisi melakukan pembubaran berdasarkan peraturan Kapolri No. 9 tahun 2008 yang disebutkan dalam Pasal 3 bahwa pelaksanaan peraturan tersebut harus memperhatikan asas perlindungan HAM, yaitu kegiatan/penindakan, memperhatikan, dan menghargai hak-hak dasar manusia (tidak sewenang-wenang).

Pasal lainnya yakni pasal 23 Ayat 2 disebutkan bahwa Pelaku pelanggaran yang telah tertangkap harus diperlakukan secara manusiawi (tidak boleh dianiaya, diseret, dilecehkan, dan sebaginya). “Hal ini telah dilanggar oleh aparat yang bertugas, karena banyaknya tindak kekerasan yang tidak proporsional terhadap mereka yang tertangkap bahkan menyebabkan beberapa di antaranya harus berdarah-darah dan menahan sakit,” kata Mujab kembali.

Terakhir pada Pasal 24 butir A disebutkan bahwa harus dihindari terjadinya hal-hal yang kontra produktif pada upaya paksa yang dilakukan aparat, misalnya mengejar pelaku, membalas melempar pelaku, menangkap dengan kasar dengan menganiaya atau memukul.

“Dan butir ini juga secara mutlak dilanggar oleh aparat yang bertugas membubarkan massa aksi ketika itu dikarenakan terdapat pengejaran, pemukulan, dan berbagai tindakan emosional lainnya yang kontra produktif,” Tandas Mujab.

Oleh karena itu, Badan Eksekutif Mahasiswa Se-Universitas Indonesia menyatakan:

1. Mengecam tindakan kekerasan dalam pembubaran aksi 3 Tahun Jokowi-JK yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

2. Mengecam penangkapan 14 Mahasiswa dan penetapan 4 mahasiswa sebagai tersangka.

3. Menuntut Kepala Polda Metro Jaya untuk mencabut status tersangka dan membebaskan mereka karena tuduhan yang dikenakan tidak beralasan kuat.