DEPOK. Polemik adanya organisasi yang mendaftarkan diri sebagai Perkumpulan Ikatan Alumni Universitas Indonesia Badan Hukum (PILUNI UI BH) akhirnya selesai dengan keputusan Menteri Hukum dan HAM pada tanggal 15 Agustus 2017 lalu yang mencabut pengesahan organisasi tersebut. Organisasi ini didirikan oleh beberapa alumni UI yang merasa tidak puas dengan proses Pemilihan Raya Ketua ILUNI UI pada akhir Juli 2016 yang diikuti oleh sekitar 18.000 alumni secara daring atau online dengan mekanisme one man one vote. Begitulah paragraf pembuka yang tertulis dalam “Press Release Ikatan Alumni Universitas Indonesia terkait Pencabutan Pengesahan Akta Badan Hukum Perkumpulan ILUNI UI”.

Dalam pernyataan tersebut dikatakan bahwa pencabutan tersebut berdasarkan pada surat dari Rektor Universitas Indonesia (UI) yang menyampaikan keberatan atas penggunaan nama Ikatan Alumni UI dan logo Makara UI. Ikatan Alumni UI dengan ketua umum Arief Budhy Hardono juga menyampaikan keberatan yang sama atas perkumpulan yang menggunakan nama yang mirip dengan Ikatan Alumni UI ini. Pernyataan Rektor dan ketua ILUNI UI ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2013 Tentang Statuta UI yang antara lain mengatur hubungan UI dengan ikatan alumninya dan aturan pengunaan logo Makara UI.

Sebelum dilakukan pencabutan, pihak Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui notaris yang membuat akta perkumpulan telah memberikan kesempatan 14 hari kerja kepada para pendiri dan pengurus perkumpulan tersebut untuk melakukan perubahan nama perkumpulan, agar tidak mencatut nama resmi organisasi UI. ILUNI UI yang sah dan diakui pihak Rektorat UI adalah ikatan alumni yang tercantum dalam Statuta UI, Peraturan Rektor UI No. 030 tahun 2016.

Andre Rahadian, Sekretaris Jendral ILUNI UI menyatakan dasar pencabutan pengesahan adalah karena penggunaan nama ILUNI UI dan logo Makara UI yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tindakan seperti ini rentan digunakan untuk tujuan yang tidak bertanggung jawab.

Menurut Andre, Menteri Hukum dan HAM telah memberikan kesempatan yang cukup kepada pengurus organisasi tersebut untuk mengubah namanya namun tidak dilakukan, sehingga memang pencabutan ini sudah sesuai prosedur. Dengan berakhirnya polemik ini, Ketua Umum ILUNI UI, Arief Budhy Hardono mengajak seluruh keluarga besar Alumni UI untuk bergabung dan bekerja bersama dalam ILUNI UI, rumah kita semua, untuk memajukan almamater, bangsa, dan negara.

 

Perbedaan ILUNI UI dan Perkumpulan ILUNI UI Menurut Communication Center ILUNI UI: Ivan Ahda

No.

ILUNI UI

ILUNI UI BH

1

ILUNI UI dibawah kepengurusan Ketua Umum Arief Budhy Hardono dan Sekretaris Jendral Andre Rahadian untuk priode 2016-2019 adalah ILUNI UI yang sah dan legal karena dipilih dan disahkan lewat mekanisme musyawarah Nasional VII ILUNI UI sehingga merupakan kesinambungan dari pengurus ILUNI UI yang telah berdiri sejak tanggal 2 Februari 1958.

Proses pembentukan tidak jelas. Nama yang didaftarkan hanya singkatan tanpa kepanjangan.

2

Ketua ILUNI UI dipilih secara langsung oleh 18.000 alumni UI pada tanggal 31 Juli 2016.

Proses pemilihan tidak jelas

3

Kepengurusan ILUNI UI sekarang adalah kelanjutan dari kepengurusan sebelumnya dan berdasarkan AD/ART ILUNI UI yang disahkan pada 28 Mei 2016.

Tidak

4

Kepengurusa ILUNI UI mempunyai secretariat yang sah di Jl. Salemba Raya No. 4 kampus UI Salemba.

Sekretariat berlokasi di luar Universitas Indonesia.

5

Ketua Umum ILUNI UI Arief Budhy Hardono diakui dan mendapat pengakuan dari Rektor UI dan sudah hadir di berbagai acara UI antara lain Wisuda UI pada bulan September 2016. Rektor UI beserta jajaran hadir pada rapat Pengurus lengkap pada tanggal 24 September 2016.

Tidak

6

ILUNI UI dibawah kepengurusan Arief Budhy Hardono diakui dan didukung oleh pengurus ILUNI Fakultas di lingkungan Universitas Indonesia. Selain itu juga diakui oleh Ikatan Alumni universitas lain, seperti Kagama UGM, IA ITB, IA IPB.

Tidak

7

ILUNI UI: diakui oleh Universitas Indonesia dalam peraturan rektor No. 030 tahun 2016 tentang hubungan UI dengan ikatan alumni UI.

Tidak ada pengakuan

8

Ketua Umum: Arief Budhy Hardono

Sekjen: Andre Rahadian

Ketua Pengurus: R. Achmad Ismail S.

Sekretaris: Achmad Nur Hidayat