DEPOK. Ricuh adanya dua organisasi masyarakat (ormas) yang membawa embel-embel nama Universitas Indonesia (UI) membuat publik bingung. R. Achmad Ismail, Ketua Umum ILUNI UI BH menyatakan alasan mengapa ada ILUNI UI BH. Menurutnya, kedua ormas itu (ILUNI UI dan ILUNI UI BH) sana-sama memakai badan hukum. Hanya saja kata Ismail proses pendiriannya bermasalah. ILUNI UI yang sekarang dinyatakan sah justru status badan hukumnya disembunyikan.


Ismail mengatakan bahwa segala sesuatu ini bermula ketika terjadi kekisruhan pada Musyawarah Nasional (MUNAS) ke-7 tahun 2016. Pada saat itu, kepengurusan di pimpin oleh Chandra Motik yang dipilih pada MUNAS 2011 yang seharusnya priode kepengurusannya tersebut berakhir pada tahun 2014. Akan tetapi, Ismail mengatakan entah mengapa tidak ada kejelasan. “Tiba-tiba awal 2016 kita diinformasikan lewat media sosial (medsos) bahwa akan akan ada MUNAS ke-7,” katanya.


Namun, menurut Ismail yang menjadi permasalahan di MUNAS 2016 adalah pelaksanaannya tidak sesuai dengan AD/ART 2011. Dalam AD/ART tahun 2011 terjadi perubahan pemilihan ketua umum ILUNI UI yang awalnya melalui perwakilan ILUNI Fakultas untuk memilihnya menjadi pemilihan ketua ILUNI UI melalui pemilihan raya. Akan tetapi, pada MUNAS 2016 diumumkan akan melakukan pemilihan ketua ILUNI UI melalui pemungutan suara elektronik (e-vote).


Sementara menurut Islamil, dalam e-vote tersebut sangat berbeda dengan pemilihan raya, karena melalui e-vote tersebut siapa pun bisa memilih dan tidak perlu datang ke kampus. Selain itu, pemilihan melalui e-vote memiliki beberapa permasalahan, yaitu masalah perwakilan, keterwakilan, dan masalah teknologi. “Kita tahu sendirilah, KPU saja masih bisa diotak-atik sama orang, apalagi panitia pemilihan ketua umum ILUNI UI. Siapa yang nanti akan memverifikasi,” ujarnya.


Lelaki alumni dari jurusan Ilmu Politik tahun 70-an tersebut mengatakan bahwa UI mempunyai tugas sejarah, yaitu menciptakan intelektual yang akan memimpin bangsa ini dan mengisi cita-cita kemerdekaan, bukan menciptakan tukang-tukang yang bekerja di pabrik milik kapitalis. “Itulah yang menjadi visi kita. Akhirnya terjadi kisruh pada saat itu, rektor tidak berbuat apa-apa, sampai terselenggaralah (dipaksanakan) MUNAS 2016. MUNAS paling ajaib karena berlangsung pada 28 Mei s/d 31 Juli 2016. Di mana ada MUNAS berjalan tiga bulan?,” ungkap Ismail.


Menurut Ismail setiap organisasi mempunyai aturan dan ada pakem-pakemnya. MUNAS yang akan datang harus  diatur pada MUNAS sebelumnya, tidak bisa MUNAS diadakan membuat aturan sendiri. “Pada saat itu sebagian kami melihat bahwa ini sudah main-main. Akhirnya beberapa teman-teman aktivis pada saat itu membentuk ILUNI UI BH karena kita menganggap sudah terjadi kekosongan organisai. Selain itu, mereka juga mengadakan MUNAS tidak sesuai dengan AD/ART 2011, dan pengurus ILUNI UI 2011-2014 secara eksplisit mengatakan bahwa AD/ART 2011 belum selesai. Kalau AD/ART 2011 belum selesai sedangkan AD/ART 2007 sudah dinyatakan tidak berlaku pada MUNAS 2011, berarti ini sudah terjadi kekosongan organisasi.  Makanya kami berinisiatif bahwa ini sudah tidak benar,” ujar Ismail.


Ismail juga mengungkapkan bahwa ILUNI UI sejak awal hanyalah sebuah klaim, yang mana setiap orang yang lulus dari UI menjadi anggota ILUNI UI. Sementara menurut Ismail, kami mendirikan ILUNI UI BH sesuai dengan aturan undang-undang ormas. Setiap organisasi keanggotaanya harus suka rela dan sadar ikut organisasi bukan sekedar diklem semata. Secara prosedural, hal tersebut yang menjadi alasan mendasar dibentuknya ILUNI UI BH dengan menggunakan sistem stelsel aktif yang mana setiap anggota yang mau bergabung harus mendaftar terlebih dahulu.


“Oleh karena itu, pada akhirnya kita berjalan sendiri. Pada 18 Juli 2016 kita persiapan serta bermusyawarah dengan beberapa teman-teman aktivis tahun 70, 80, dan 90-an membentuk ILUNI UI BH. Kita melakukan kegiatan sesuai dengan visi kami, yaitu melaksanakan tugas sejarah. Kami membawa tugas sejarah jaket kuning (JAKUN). Itu adalah amanat penderitaan rakyat, kita mengemban AMPERA. Kalau sudah keluar dari situ berarti ini ada masalah,” ungkap ketua ILUNI UI BH tersebut.


Ismail juga menjelaskan, program yang mereka lakukan merupakan kegiatan yang sesuai dengan konteks intelektualitas dalam bentuk diskusi publik yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan bangsa melalui konstitusi dan bekerja sama dengan Sekretaris Jendral Majelis Permusyawaratan Rakyat (sekjen MPR). “Itulah program kami yang baru bisa berjalan. Kita juga baru setahun ini dan ini ada dualisme, sebagian dari teman-teman alumni UI umumnya cuek,” jelasnya.



Dibunuh Rektor

Menanggapi surat keputusan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) yang mencabut badan hukum ILUNI BH, Ismail mengatakan kalau eksekutornya Dirjen AHU, maka aktor intelektualnya adalah rektor UI, dan yang membunuh ILUNI BH itu adalah rektor UI. “Jadi kalau boleh saya simpulkan yang namanya Veritas, Probitas, Iustitia (Kejujuran, Kebenaran, dan Keadilan yang menjadi slogan UI) itu omong kosong,” tuturnya.


Menurut Ismail yang dijadikan pembenaran oleh Dirjen AHU adalah SK Rektor. Menurutnya apakah undang-undang ormas lebih rendah dari SK rektor. “Bayangkan negeri kita ini sudah lucu. Jadi itulah yang terjadi kenapa bisa dibubarkan, karena kegiatan kita, gagasan-gagasan kita itu dianggap mengganggu kepentingan yang sekarang sedang mempersiapkan apalah, apakah untuk 2019 atau apa lah. Kita dibubarkan kedua setelah HTI menggunakan perppu, padahal jelas-jelas kita ingin mengamalkan UUD dan Pancasila. Kalau seperti itu, berarti kita dianggap mengganggu kegiatan birokrasi kampus. Itu saja intinya,” ujarnya.



ILUNI UI BH Sering Mengkritik Pemerintah

Menanggapi tanggapan beberapa berita yang menyebut bahwa ILUNI UI BH sering mengkritik pemerintah, Achmad Ismail mengatakan bahwa ILUNI BH UI bukan mengkritik, tetapi ILUNI UI BH mengkritisi hal-hal yang tidak benar.


“Pernah suatu waktu kita berbicara soal hukum, ada salah satu pola di dalam sistem hukum kita bahwa tidak ada korelasi antara konsideran dengan keputusan. Jadi kalau anda baca di dalam apa saja keputusan pemerintah, itukan biasanya keputusan pemerintah antara memperhatikan, menimbang pasti tidak ada hubungannya. Jadi umpamanya diatas dia memperhatikan, menganalisis, menimbang UUD 1945 dan Pancasila, tapi isi dari peraturannya sendiri bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila, itukan yang harusnya kita kritisi, siapa lagi kalau bukan alumni UI atau alumi perguruan tinggi. Dulu kami sekolah dibayarin oleh rakyat, itulah yang harus kita lakukan. Gagasan kami adalah melaksanakan tugas sejarah dan itu rupanya tidak menyenangkan pimpinan UI sekarang (mengganggu), katanya anggarannya ditekanlah dan segala macam,” imbuhnya.


Ismail juga menjelaskan bahwa pada 1 Agustus lalu, ILUNI UI BH pernah mengadakan pertemuan dengan rektor UI. Dalam pertemuan tersebut, menurut Ismail rektor UI setuju dan mendukung dengan apa yang ILUNI UI BH lakukan, tetapi rektor bilang “tetapi saya ditekan”. “Itulah faktanya. Tetapi buat kami tidak masalah. Artinya ada teman-teman yang merasa tidak puas karena kita ini dari berbagai generasi,” ucapnya.


Terakhir Ismail menjelaskan bahwa pada saat pendirian ILUNI UI BH pada tahun Juli 2016 lalu tidak ada hubungannya dengan cuaca yang 2019 mendatang. “Jangankan membayangkan cuaca 2019, cuaca PILKADA DKI aja kita tidak bayangkan pada saat itu,” jelasnya.